Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:01 WIB. PEP - Pertamina EP melakukan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.
  • 20:58 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dari proyek luar negeri sebesar Rp3,8 triliun.
  • 20:57 WIB. WIKA - Tahun depan WIKA akan melakukan strategi natural hedging untuk memitigasi tekanan dollar terhadap rupiah.
  • 20:54 WIB. WIKA - WIKA meraup surplus US$7,8 juta dari natural hedging.
  • 20:52 WIB. ADHI - Adhi Karya akan lebih memprioritaskan belanja bahan baku konstruksi di pasar dalam negeri.
  • 20:47 WIB. PP Urban - PP Urban saat ini sedang menyiapkan satu proyek baru di Sudimara, Tangerang Selatan.
  • 20:44 WIB. PP Urban - PP Urban hanya akan fokus properti di segmen menengah bawah.
  • 20:42 WIB. PP Urban - PP Urban mengharapkan penjualan properti akan menyumbang 15% dari target.
  • 20:41 WIB. PP Urban - Target penjualan PP Urban sebesar Rp1,5 triliun akan didominasi oleh jasa konstruksi dan precast masing-masing 60% dan 25%.
  • 20:40 WIB. PP Urban - PP Urban akan genjot kontribusi pendapatan bisnis propertinya.

Pekerja Asing Punya Hak Bekerja di Indonesia?

Foto Berita Pekerja Asing Punya Hak Bekerja di Indonesia?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan bahwa pekerja asing mempunyai hak untuk masuk dan bekerja di Indonesia.

"Prinsipnya, Indonesia negara terbuka di mana orang asing boleh masuk, boleh bekerja. Kalau yang tidak boleh kan ada ketentuannya seperti pekerja kasar. Kalau yang boleh masuk ya 'digampangin' dong, wong pada dasarnya boleh masuk, dia punya hak masuk," kata Hanif di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Hanif menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas mengenai Penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kalau yang pada dasarnya tidak boleh ya tidak boleh, yang boleh malah jadi rumit perizinannya. Makanya ini untuk memastikan yang boleh masuk prosesnya lebih mudah sehingga regulasi yg tidak relevan bisa dideregulasikan," tambah Hanif.

Ia mencontohkan bahwa tenaga kerja di sektor migas yang boleh masuk harus berumur 35-55 tahun.

"Coba nalarnya di mana? Hal-hal yang tidak perlu. Masuk harus 35 sementara yang di bawah 35 yang jagoan banyak, yang di atas 55 berpengalaman kan banyak. Nah ambil contohnya seperti itu," ungkap Hanif.

Saat ini jumlah tenaga kerja asing di Indonesia menurut Hanif berjumlah 126 ribu dengan China sebagai asal negara pekerja asing terbesar, selanjutnya berasal dari Jepang, Singapura, Malaysia kemudian Amerika dan Eropa.

"Kalau sekarang Anda bisa daftar tenaga kerja asing 'online' sambil berdiri di tka-online.kemenaker.go.id, tinggal kasih 'password', 'upload' syarat. Di Kemenaker tidak ada masalah, yang kita persoalkan ada di kementerian sektoral," ungkap Hanif.

Syarat untuk dapat bekerja menurut Hanif adalah orang tersebut harus kompeten di bidang pekerjaannya.

"Nanti 'output' mungkin kita buat surat edaran bersama sehingga aparatur di bawah perspektifnya sama mengenai tenaga kerja asing mulai dari pengawasn tenaga kerja, pengawas imigrasi, kepolisian. Kalau beda-beda, ini sudah oke, tapi ada salah satu yang 'sweeping'," ungkap Hanif. 

Tag: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tenaga kerja, Muhammad Hanif Dhakiri

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22