Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:25 WIB. Rupiah - Pukul 09.25, rupiah melemah 0,09% ke level Rp14.620 per dolar AS. 
  • 09:02 WIB. IHSG - IHSG dibuka melemah 0,10% ke level 6.163,63. 
  • 06:06 WIB. BRI - BRI memproyeksi hingga pengujung tahun, kredit Agribisnis BRI bisa bertambah Rp2 triliun.
  • 06:05 WIB. BRI - Hingga November 2018, kredit agribisnis BRI tumbuh 17% yoy.
  • 06:04 WIB. BRI - BRI menyiapkan skema ekspansi anorganik dengan menggandeng mitra strategis dari luar negeri.
  • 06:03 WIB. AP II - AP II ekspansi bisnis perhotelan ke Bandara Minangkabau dan Soekarno—Hatta dengan investasi Rp900 miliar.
  • 05:58 WIB. BNI - Kredit modal kerja BNI di sektor Agribisnis tumbuh 19,1% yoy menjadi Rp141,9 triliun.
  • 05:57 WIB. BNI - Kredit agribisnis BNI tumbuh 5,1% yoy.
  • 05:55 WIB. BRI Agro - BRI Agro memproyeksikan kredit sektor agribisnis akan tumbuh sekitar 20% yoy.
  • 05:53 WIB. BRI Agro - BRI Agro catat pertumbuhan kredit sektor agribisnis 40% pada November.
  • 05:53 WIB. PGN - PGN membantah tudingan KPPU terkait dugaan adanya persekongkolan dalam proyek pipa gas Kalija I.
  • 05:51 WIB. PGN - Saat ini PGN masih menyelesaikan proses valuasi Pertagas.
  • 05:48 WIB. PGN - PGN masih tetap menargetkan tanggal penyelesaian akusisi saham Pertagas pada akhir Desember 208.
  • 05:46 WIB. Pertamina - Harga minyak mentah menurun, Pertamina masih belum menurunkan harga BBM.
  • 05:45 WIB. BUMN - Pembentukan holding BUMN infrastruktur dan perumahan kembali bergulir dan ditargetkan akan selesai di akhir tahun ini.

APERSI Minta Pemda Tidak Hambat Perizinan

Foto Berita APERSI Minta Pemda Tidak Hambat Perizinan
Warta Ekonomi.co.id, Palembang -

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) meminta agar pemerintah daerah (Pemda) tidak menghambat perizinan pengembang perumbahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat dapat terealisasi. 

Ketua Umum APERSI Nasional, Junaidi Abdila mengatakan jika perizinan dipersulit sudah barang tentu program 1 juta rumah tak dapat berjalan maksimal.

“Jangan dipersulit, permudah perizinan, itu harapan Asosiasi, karena hal ini tentunya berdampak besar juga bagi daerah," ungkapnya dalam sambutan rapat kerja daerah (Rakerda) dan Seminar DPD Apersi Sumsel 2018, Rabu (7/3/2018). 

Dia menjelaskan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 64 sudah dijelaskan tidak lagi diwajibkan memakai izin lokasi dan Amdal Lalin, sehingga bisa memperpendek izin pengembang menyediakan rumah MBR.

Dia menerangkan, pengembang rumah MBR (bersubsidi) berbeda dengan rumah yang dibangun diperuntukan komersil.

“Bukan PP saja yang mengatur kemudahan pengembang rumah MBR untuk menyediakan rumah, tapi juga adanya Perda Nomor 5 tahun 2017 yang mempertegas pengembang rumah rakyat diberikan percepatan dan kemudahan di daerah bukan justru dipersulit,”tegasnya.

Untuk itu, katanya jika dipersulit tentu imbasnya kepada konsumen yang rata-rata yang berpenghasilan rendah yang menanggungnya. 

Dia menegaskan rumah MBR tidak bisa seperti rumah komersil karena rumah MBR adalah program pemerintah dengan harga jual maksimal Rp130 juta.

Tag: Asosiasi Pengembang Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Program Sejuta Rumah

Penulis: Irwan Wahyudi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Adeng Bustomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00