Kepulauan Seribu Beranda Jakarta, Tegas Sandiaga

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan pihaknya memastikan bahwa Kepulauan Seribu adalah beranda Jakarta sehingga berbagai pihak juga harus bersinergi dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

"Kami berkomitmen menjadikan Kepulauan Seribu bukan sebagai halaman belakang, tetapi sebagai beranda atau halaman depan," kata Sandiaga Uno dalam acara diskusi di Balai Sidang Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Menurut Sandiaga, dirinya telah berkantor selama satu hari setiap bulannya di Kepulauan Seribu agar bisa membenahi beragam aspek di wilayah tersebut, tidak hanya soal sampah tapi beragam persoalan lainnya seperti pendidikan, ketimpangan, dan lapangan kerja.

Terkait kawasan Teluk Jakarta, Sandiaga juga mengemukakan kawasan tersebut harus dijaga kebersihannya karena Teluk Jakarta merupakan potensi yang bila tidak diurus dengab baik maka akan menjadi musibah.

Wagub DKI menuturkan, dirinya telah beberapa kali menyelam di Kepulauan Seribu dan memang sampah menjadi persoalan, apalagi dahulunya berbagai pihak dinilai bersikap defensif tetapi sekarang semua pihak telah siap bersinergi guna mengatasinya.

Sandiaga juga mengemukakan, pendekatan pengelolaan sampah pada selama ini lebih didominasi oleh birokrasi, dan diharapkan ke depannya lebih banyak lagi dipicu oleh beragam gerakan masyarakat dari berbagai komunitas.

"Ini yang harus kita dorong ke depan, yaitu peran masyarakat yang lebih besar," katanya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu Yusen Hardiman menyatakan adalah hal yang esensial untuk menimbulkan nilai-nilai sehingga masyarakat memahami dan mengerti pentingnya pengelolaan sampah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kondisi biomassa kelautan di kawasan perairan nasional naik signifikan setelah kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kapal ikan asing dari dalam negeri.

"Biomassa di laut naik 300 persen. Produksi perikanan tangkap naik dan ditangkap kapal Indonesia karena kapal asing sudah keluar semua dari kawasan perairan Indonesia," kata Susi Pudjiastuti di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (28/2).

Menurut dia, setelah adanya kebijakan moratorium perizinan kapal ikan eks-asing telah lebih dari 7.000 kapal pergi dari negara Indonesia.

Susi berpendapat salah satu kebijakan yang keliru di masa lalu adalah dibukanya perizinan bagi kapal-kapal asing untuk membeli konsesi menangkap ikan di kawasan perairan Republik Indonesia.

Ia menyatakan aksi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal bukan hanya penting sebagai bentuk penegakan hukum dan kedaulatan negara, tetapi juga menguntungkan negara secara ekonomi.