Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:06 WIB. BRI - BRI memproyeksi hingga pengujung tahun, kredit Agribisnis BRI bisa bertambah Rp2 triliun.
  • 06:05 WIB. BRI - Hingga November 2018, kredit agribisnis BRI tumbuh 17% yoy.
  • 06:04 WIB. BRI - BRI menyiapkan skema ekspansi anorganik dengan menggandeng mitra strategis dari luar negeri.
  • 06:03 WIB. AP II - AP II ekspansi bisnis perhotelan ke Bandara Minangkabau dan Soekarno—Hatta dengan investasi Rp900 miliar.
  • 05:58 WIB. BNI - Kredit modal kerja BNI di sektor Agribisnis tumbuh 19,1% yoy menjadi Rp141,9 triliun.
  • 05:57 WIB. BNI - Kredit agribisnis BNI tumbuh 5,1% yoy.
  • 05:55 WIB. BRI Agro - BRI Agro memproyeksikan kredit sektor agribisnis akan tumbuh sekitar 20% yoy.
  • 05:53 WIB. BRI Agro - BRI Agro catat pertumbuhan kredit sektor agribisnis 40% pada November.
  • 05:53 WIB. PGN - PGN membantah tudingan KPPU terkait dugaan adanya persekongkolan dalam proyek pipa gas Kalija I.
  • 05:51 WIB. PGN - Saat ini PGN masih menyelesaikan proses valuasi Pertagas.
  • 05:48 WIB. PGN - PGN masih tetap menargetkan tanggal penyelesaian akusisi saham Pertagas pada akhir Desember 208.
  • 05:46 WIB. Pertamina - Harga minyak mentah menurun, Pertamina masih belum menurunkan harga BBM.
  • 05:45 WIB. BUMN - Pembentukan holding BUMN infrastruktur dan perumahan kembali bergulir dan ditargetkan akan selesai di akhir tahun ini.
  • 22:20 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10 bakal punya lubang kecil di layar.
  • 22:18 WIB. Steve Jobs - Kartu nama Steve Jobs laku Rp91 juta.

RUU KUHP Ancaman untuk KPK

Foto Berita RUU KUHP Ancaman untuk KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Rancangan Undang-Undang KUHP yang tengah dibahas di DPR akan mengancam upaya KPK dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun, di Kantor ICW, Jakarta, Kamis (8/3/2018), menjelaskan pihaknya mencatat setidaknya ada beberapa poin kritis dari rumusan delik korupsi yang ada di RUU KUHP yang berpotensi besar melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Dari sejumlah catatan kritis tersebut empat akibat yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK jika RUU KUHP tetap disahkan.

Pertama memangkas kewenangan penindakan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski pemerintah dan DPR kerap berdalih bahwa jika RKUHP disahkan tidak akan mengganggu kerja KPK, namun kenyataannya justru dapat sebaliknya.

"Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku jika RKUHP disahkan," kata Tama.

Artinya, KPK tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang diatur dalam KUHP. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi karena tidak dapat melakukan penindakan dan penuntutan.

Kewenangan KPK tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi nantinya akan beralih kepada Kejaksaan dan Kepolisian karena kedua institusi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor.

Yang tidak kalah penting, selain KPK, Pengadilan Tipikor juga berpotensi mati suri jika delik korupsi masuk dalam RUU KUHP. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Dengan demikian jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum.

Penekanan selanjutnya yang membuktikan RUU KUHP menguntungkan koruptor karena ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RUU KUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam RUU KUHP.

Lebih ironis lagi, kata Tama, koruptor yang diproses secara hukum bahkan dihukum bersalah tidak diwajibkan membayar uang pengganti kepada Negara karena RUU KUHP tidak mengatur hukuman membayar uang pengganti atau uang yang telah dikorupsi.

Di sisi lain, RUU KUHP juga tidak mengakomodir ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang intinya menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang dilakukan. Jika ketentuan pasal 4 tidak dimasukkan dalam RKUHP maka di masa mendatang pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan Negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, ICW yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak keras pengesahan RKUHP dan menolak pengaturan delik korupsi dimasukkan ke dalam RKUHP.

"DPR dan Pemerintah sebaiknya mengakomodir usulan perubahan maupun penambahan delik korupsi dalam Revisi UU Tipikor dan tidak memaksakan dicantumkan meskipun terbatas kedalam RUU KUHP," ucap Tama.

DPR sendiri menargetkan mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang selambatnya pada April 2018.

"Apabila RUU KUHP disahkan, maka KPK dan Pengadilan Tipikor akan mati suri dan sebaliknya koruptor paling diuntungkan," kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW lainnya, Lalola Easter Menurut Lalola, wacana kodifikasi delik korupsi ke dalam RUU KUHP masih memunculkan persoalan. Persoalan tersebut tidak pula dapat dilepaskan dari implikasi dimasukkannya delik korupsi ke dalam RUU KUHP, yang berpotensi memberangus kewenangan lembaga independen seperti KPK.

Dalam draft RUU KUHP tertanggal 2 Februari 2018, ketentuan mengenai delik atau tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 687-696. Sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diadopsi langsung di RUU KUHP. Dalam naskah rancangan regulasi tersebut setidaknya ada enam pasal serupa dengan Pasal 2, 3, 5, 11 dan 12 UU Tipikor.

Tag: Tama S Langkun, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00