Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:24 WIB. Buruh - Organisasi buruh bukan hanya KSPI (Said Iqbal), tapi ada KSPSI (Andi Gani) dan KSBSI (Mudhofir Khamid).
  • 17:23 WIB. KSBSI - Target menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan pemilih buruh mencapai 5 juta orang.
  • 17:23 WIB. KSBSI - Pemilih Jokowi dari buruh lebih banyak ketimbang Prabowo.
  • 17:11 WIB. Jokowi - Saya belum terima pengunduran diri Din Syamsuddin.
  • 17:11 WIB. Jokowi - Saya akan temui Din Syamsuddin soal pengunduran dirinya.
  • 17:10 WIB. Politik - Din Syamsuddin mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden.
  • 17:00 WIB. Arya Sinulingga - Fadli Zon itu karakternya bercandaan, jadi tidak perlu ditanggapin.
  • 16:59 WIB. Arya Sinulingga - Saya tantang Fadli Zon buat isu baru selain 'potong bebek angsa'.
  • 16:50 WIB. Pertamina - Pertamina akan mengecek penyediaan BBM jenis premium yang tidak terjual di SPBU.
  • 16:49 WIB. Mendikbud - Guru honorer diharapkan fokus mengajar di sekolah.
  • 16:47 WIB. Jasindo - Jasindo membidik nelayan di perbatasan untuk menjadi nasabah asuransi nelayan.
  • 16:47 WIB. Mendikbud - Pemerintah daerah dan kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer.
  • 16:46 WIB. Mendikbud - Guru honorer usia 35 tahun keatas dapat mengikuti seleksi PPPK.
  • 16:45 WIB. BTN - BTN bidik kredit baru Rp5 triliun selama IPEX 2018.
  • 16:44 WIB. BTN - Hingga Agustus, BTN telah kucurkan KPR untuk 162.777 unit rumah.

Elsam Sayangkan Hak Perempuan Kurang Terlindungi TIK

Foto Berita Elsam Sayangkan Hak Perempuan Kurang Terlindungi TIK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peneliti ELSAM Lintang Setianti menyatakan arsitektur hukum positif teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia tidak memberikan jaminan perlindungan hak perempuan.

Meskipun kebijakan pembatasan akses internet seperti pemblokiran dan sensor kerap kali didasari pada moralitas dan melindungi perempuan atas tindakan kekerasan, aturan tersebut justru menjadi sumber kekerasan dan diskriminasi terhadap hak perempuan di ranah online (daring), kata Lintang dalam siaran pers ELSAM, Kamis.

Dia mengungkapkan salah satunya Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 yang digadang sebagai salah satu bentuk upaya melindungi hak perempuan dan anak, namun kenyataannya menjadi salah satu regulasi diskriminatif yang dengan terang mengkriminalisasi perempuan.

Lintang menyebut dalam Pasal 34 memuat ancaman pidana bagi pihak yang menjadi objek atau model dengan muatan pornografi, padahal dari sejumlah kasus beredarnya video hubungan seksual, dilakukan tanpa konsen (consent) untuk disebarkan ke publik dan perempuan telah diancam terlebih dahulu.

Menurut dia, pasal ini justru mengakomodasi perubahan status perempuan yang semula menjadi korban, justru dianggap sebagai pelaku pornografi.

Relasi kuasa yang tidak seimbang antara diantara pelaku dan korban tidak diproyeksikan oleh para pembuat kebijakan sehingga pada akhirnya perempuan mengalami diskriminasi.

Selain kriminalisasi korban, kebijakan sensor dan pemblokiran dengan tujuan memberantas pornografi justru menghambat hak atas informasi bagi perempuan.

Dia mengungkapkan bahwa alat organ reproduksi perempuan acapkali digunakan sebagai kata kunci untuk memblokir akses pornografi.sehingga menutup akses atas informasi mengenai kesehatan reproduksi, seperti siklus haid, penanggulangan kanker payudara dan serviks, atau menyusui untuk ibu hamil.

Untuk itu, ELSAM merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, untuk memberikan ruang lingkup terkait definisi pornografi yang tidak diskriminatif dan melindungi hak perempuan sehingga mengurangi kasus kriminalisasi korban yang kebanyakan perempuan.

ELSAM juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memperbaiki tata kelola konten internet, termasuk ketentuan mengenai pemblokiran yang mengedepankan pendekatan gender sehingga dalam kebijakan pembatasan hak tidak mereduksi hak informasi perempuan.

DPR dan Pemerintah juga diminta segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kekereasan Seksual dengan memasukan ketentuan kekerasan daring (online) menjadi salah satu bentuk kejahatan yang diakui dan ditindaklanjuti kepada penegak hukum.

ELSAM juga mendorong pemerintah dan DPR serta korporasi sebagai multi pengambil kebijakan yang berperan aktif dalam membuat regulasi mengenai aktivitas siber (daring) menjadi ekosistem yang ramah dan melindungi dan memberdayakan perempuan.

 

Tag: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22