Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:49 WIB. NASA - NASA: Cincin Saturnus akan hilang.
  • 19:46 WIB. Facebook - Facebook Messenger tambah fitur Boomerang di kamera.
  • 19:45 WIB. Qualcomm - Qualcomm tuding Apple langgar larangan jual iPhone di China.
  • 19:44 WIB. Mobil - Penjualan mobil 2018 diprediksi tembus 1,1 juta unit.
  • 19:42 WIB. Facebook - Facebook ketahuan masih kuntit pengguna.

DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas

Foto Berita DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Kebijakan tersebut sesungguhnya seakan menegaskan usaha pemerintah untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dalam sisi sumber daya manusia (SDM). 

Anggota DPR Komisi VII Rofi Munawar mengaku kecewa dengan dicabutnya Peraturan Menteri (Permen) No. 31/2013. Ia bahkan meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang kebijakan tersebut. 

"Permen 31/2013 sangat jelas mengatur bagaimana mengatur syarat ketat untuk memperkerjakan TKA di bidang migas. Kalau dicabut, ini sama saja membiarkan memudahkan hadirnya pekerja asing dan menyingkirkan pekerja dalam negeri," ujar Rofi di Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Rofi menjelaskan sejatinya kebijakan memberi kemudahan kepada TKA secara garis besar berasal dari Kementerian Koordinator Perekonomian dengan alasan mendorong arus besar investasi masuk. Pun dengan alasan yang sama Kementerian ESDM memangkas regulasi terkait TKA. Padahal, kebijakan tersebut secara nyata hanya akan menyingkirkan pekerja lokal. 

"Penghapusan regulasi pengetatan TKA di sektor migas merupakan bentuk proses liberalisasi sektor migas yang sangat mengkhawatirkan dan miskin pembelaan terhadap pekerja lokal," tegasnya. 

Seharusnya, kata politisi PKS ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan mempersiapkan permen baru yang lebih memperketat syarat masuknya TKA. "Yang saya cermati dari peraturan dan pemberitaan yang ada, permen itu dicabut dan tidak ada penggantinya. Ini jelas membiarkan kehadiran TKA yang mengelola kekayaan alam yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat, termasuk kesempatan berkerja. Dan saya juga akan mengusulkan hal ini untuk dipertanyakan jika nanti ada pertemuan dengan Kementerian ESDM," tegasnya. 

Daripada memangkas regulasi TKA, ada baiknya Pemerintah dalam mendorong investasi di sektor migas adalah dengan alih teknologi. Dengan begitu, pada akhirnya berdampak positif bagi tenaga lokal yang bekerja di sektor tersebut.

Sekadar informasi, Kementerian ESDM mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Dalihnya, penghapusan dilakukan guna mempermudah prosedur masuknya TKA ke Indonesia dan mendukung masuknya investasi.

Tag: Komisi VII DPR, Rofi Munawar, Tenaga Kerja Asing (TKA), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Migas

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6176.094 94.227 621
2 Agriculture 1553.700 23.242 20
3 Mining 1722.517 2.450 47
4 Basic Industry and Chemicals 851.540 22.282 71
5 Miscellanous Industry 1417.163 9.966 46
6 Consumer Goods 2555.083 70.002 49
7 Cons., Property & Real Estate 445.761 3.264 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1065.619 14.971 71
9 Finance 1174.737 17.417 91
10 Trade & Service 781.950 -0.798 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 133 179 46 34.59
2 SAFE 192 250 58 30.21
3 GLOB 352 440 88 25.00
4 AGRS 286 356 70 24.48
5 ARTA 625 750 125 20.00
6 POLY 137 160 23 16.79
7 PCAR 3,230 3,770 540 16.72
8 SHIP 865 990 125 14.45
9 SDRA 750 850 100 13.33
10 RELI 176 198 22 12.50
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 296 248 -48 -16.22
2 TRUS 322 276 -46 -14.29
3 INRU 600 525 -75 -12.50
4 ARTO 194 174 -20 -10.31
5 FILM 780 705 -75 -9.62
6 FMII 695 630 -65 -9.35
7 LUCK 770 700 -70 -9.09
8 MFMI 620 570 -50 -8.06
9 MPOW 118 109 -9 -7.63
10 INAI 410 380 -30 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 366 4 1.10
2 BBRI 3,630 3,670 40 1.10
3 BBCA 25,325 26,150 825 3.26
4 TLKM 3,740 3,810 70 1.87
5 WSBP 358 384 26 7.26
6 UNTR 29,125 28,650 -475 -1.63
7 PTBA 4,230 4,220 -10 -0.24
8 PGAS 2,070 2,080 10 0.48
9 ADRO 1,240 1,245 5 0.40
10 INKP 12,000 12,000 0 0.00