Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:12 WIB. IHSG - IHSG ditutup menguat 0,90% ke level 6.170,60 di akhir sesi I. 
  • 11:51 WIB. Fintech - OJK: Kredit fintech per Oktober 2018 mencapai Rp15,99 triliun.
  • 11:51 WIB. DIVA - DIVA ambil alih 40% saham PT Berkah Omega Sukses (BOS).
  • 11:51 WIB. Bayan Resources - Kangaroo Resources Limited resmi dimiliki 100% oleh Bayan Resources. 
  • 11:40 WIB. WhatsApp - WhatsApp sediakan tombol Group Call untuk iOS.
  • 11:39 WIB. Facebook - Facebook klaim eksekusi 1,5 miliar akun bodong.
  • 11:31 WIB. Instagram - Fitur anti-bullying Instagram dukung bahasa Indonesia.
  • 11:30 WIB. Rusia - Rusia diprediksi kejatuhan meteor tahun depan.
  • 11:29 WIB. Instagram - Instagram tes akun khusus untuk selebgram.
  • 11:28 WIB. Microsoft - Microsoft segera luncurkan aplikasi pesaing WhatsApp di Indonesia.
  • 11:02 WIB. Akuisisi - PT Misi Hutama Internasional resmi megambil alih 40% saham Humpuss Transportasi Curah dari PT Sarana Niaga Buana.
  • 11:02 WIB. Obligasi - Sarana Multigriya Finansial menyiapkan dana Rp300 miliar dalam bentuk deposito untuk lunasi obligasi.
  • 10:29 WIB. Dividen - Bank Mayapada batalkan rencana pembagian dividen sebesar Rp223,19 miliar kepada pemegang saham.
  • 10:28 WIB. Akuisisi - DSNG akuisisi 100% saham Bima Palma Nugraha (BPN) dan PT Bima Agri Sawit (BAS).

UU Kewirausahaan Diharapkan Mampu Menjawab Dinamika Bisnis

Foto Berita UU Kewirausahaan Diharapkan Mampu Menjawab Dinamika Bisnis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional kembali bergulir di DPR. Pembahasan ini kembali dilanjutkan sejak pengajuannya pada 2015 yang lalu. Hal ini berakibat pada tertundanya pengesahan RUU ini menjadi UU. RUU Kewirausahaan Nasional diharapkan mampu menjawab dinamika wirausaha di Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, kalau UU ini sudah disahkan, diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah kewirausahaan yang muncul saat ini dan akan muncul di masa depan. Seiring dengan berkembangnya zaman, Novani menyebut akan muncul dinamika usaha baru yang nantinya juga akan membawa tantangan dan masalah baru dalam bisnis.

Novani menambahkan, hal-hal yang mungkin akan muncul sebagai tantangan dunia bisnis antara lain tuntutan baru seputar kemudahan perizinan, iklim usaha, peningkatan daya saing pasar, akses pendanaan, literasi keuangan, dan teknologi serta kemampuan memanfaatkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar. Oleh karena itu, UU Kewirausahaan nantinya diharapkan dapat mendukung perkembangan dunia bisnis dan menyelesaikan masalah yang akan datang.

"Substansi yang terkandung dalam UU nantinya harus menjaga kedudukannya sebagai payung hukum tertinggi yang memuat prinsip-prinsip utama dan arah strategis yang akan menjadi acuan peraturan di bawahnya. Produk hukum turunannya yang mengatur mengenai substansi lain harus mampu menyesuaikan prinsip utama yang terkandung dalam UU," ujar Novani, Jumat (9/3/2018), di Jakarta. 

UU ini juga nantinya diharapkan tidak tumpang tindih dengan UU lainnya. Peraturan turunan dari UU ini juga seharusnya tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur di dalam UU Kewirausahaan Nasional.

"Kalau RUU Kewirausahaan ini disahkan, diharapkan dapat benar-benar mengarahkan pelaku bisnis terhadap peraturan yang lebih jelas dan terarah. Jangan sampai keberadaan UU yang baru akan membuat pelaku bisnis semakin bingung dengan semakin banyaknya peraturan yang mengatur kegiatan bisnis mereka," jelas Novani.

Selama ini permasalahan yang selalu dihadapi oleh kemudahan berbisnis di Indonesia adalah rantai birokrasi yang terlalu panjang dan terlalu banyaknya regulasi yang mengatur setiap fase bisnis. Dalam menanggapi hal ini, memang diperlukan peraturan khusus terkait kewirausahaan yang mengatur mekanisme bisnis mulai dari perizinan, peminjaman modal bisnis, pendirian bangunan, dan lain-lain yang lebih terarah dan inklusif.

Banyak peraturan di Indonesia terkait perizinan dan bisnis seringkali dikeluhkan para pelaku usaha dan investor asing. Hal ini dikarenakan peraturan di Indonesia tidak hanya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah yang mengikat. Reformasi perizinan seharusnya dilakukan hingga ke daerah, tidak hanya di pusat. Hal ini karena peluang investasi tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk mengatasinya, diperlukan integrasi yang jelas dan terarah antara pusat dan daerah. Pembentukan peraturan khusus yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan kewirausahaan akan percuma kalau tidak didukung dengan penyesuaian peraturan-peraturan di bawahnya.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, rasio wirausaha sampai dengan akhir 2016 adalah 3,1% dari jumlah penduduk. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2014, yaitu sebesar 1,67%. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut tingkat kewirausahaan Indonesia sudah melebihi 2% dari populasi penduduk.

Tag: RUU Kewirausahaan Nasional, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Wirausaha

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40