Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:08 WIB. Korea - Mantan PM Korsel Kim Jong-pil tutup usia.
  • 15:07 WIB. Piala Dunia - Pendukung Brasil bikin lagu untuk Argentina di Piala Dunia 2018.
  • 15:04 WIB. Piala Dunia - Selebrasi berbau politis, Shaqiri dan Xhaka terancam sanksi.
  • 15:04 WIB. Piala Dunia - Shaqiri masuk buku sejarah usai menangkan Swiss atas Serbia.
  • 15:03 WIB. Piala Dunia - Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri membuat selebrasi identik dalam kemenangan Swiss atas Serbia.
  • 15:01 WIB. Korea - Jepang dan Indonesia akan bahas Semenanjung Korea.
  • 15:00 WIB. Piala Dunia - Messi dituding terlalu mengontrol Argentina di Piala Dunia 2018
  • 14:59 WIB. Migran - Ahli PBB minta AS lepaskan anak-anak migran.
  • 14:57 WIB. Gaza - 206 warga Palestina luka ditembak tentara Israel di Jalur Gaza.
  • 14:57 WIB. Eropa - Trump ancam kenakan lebih banyak tarif impor ke Uni Eropa.
  • 11:43 WIB. Inalum - Dua korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba merupakan karyawan PT Inalum.
  • 11:39 WIB. ASDP - ASDP perkirakan 37% dari 970.327 pemudik belum kembali dari Sumatera ke Jawa lewat Pelabuhan Bakauheni.
  • 11:36 WIB. BPJS - Tahun ini, Pemkab Bojonegoro targetkan peserta Jamkesda terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
  • 11:35 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap para pemudik dengan kendaraan pribadi lebih pilih BBM jenis Pertamax.
  • 11:33 WIB. Pertamina¬†- Pertamina¬†catat peningkatan 14-20% konsumsi BBM dari H-15 sampai H+15 Lebaran.

UU Kewirausahaan Diharapkan Mampu Menjawab Dinamika Bisnis

Foto Berita UU Kewirausahaan Diharapkan Mampu Menjawab Dinamika Bisnis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional kembali bergulir di DPR. Pembahasan ini kembali dilanjutkan sejak pengajuannya pada 2015 yang lalu. Hal ini berakibat pada tertundanya pengesahan RUU ini menjadi UU. RUU Kewirausahaan Nasional diharapkan mampu menjawab dinamika wirausaha di Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, kalau UU ini sudah disahkan, diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah kewirausahaan yang muncul saat ini dan akan muncul di masa depan. Seiring dengan berkembangnya zaman, Novani menyebut akan muncul dinamika usaha baru yang nantinya juga akan membawa tantangan dan masalah baru dalam bisnis.

Novani menambahkan, hal-hal yang mungkin akan muncul sebagai tantangan dunia bisnis antara lain tuntutan baru seputar kemudahan perizinan, iklim usaha, peningkatan daya saing pasar, akses pendanaan, literasi keuangan, dan teknologi serta kemampuan memanfaatkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar. Oleh karena itu, UU Kewirausahaan nantinya diharapkan dapat mendukung perkembangan dunia bisnis dan menyelesaikan masalah yang akan datang.

"Substansi yang terkandung dalam UU nantinya harus menjaga kedudukannya sebagai payung hukum tertinggi yang memuat prinsip-prinsip utama dan arah strategis yang akan menjadi acuan peraturan di bawahnya. Produk hukum turunannya yang mengatur mengenai substansi lain harus mampu menyesuaikan prinsip utama yang terkandung dalam UU," ujar Novani, Jumat (9/3/2018), di Jakarta. 

UU ini juga nantinya diharapkan tidak tumpang tindih dengan UU lainnya. Peraturan turunan dari UU ini juga seharusnya tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur di dalam UU Kewirausahaan Nasional.

"Kalau RUU Kewirausahaan ini disahkan, diharapkan dapat benar-benar mengarahkan pelaku bisnis terhadap peraturan yang lebih jelas dan terarah. Jangan sampai keberadaan UU yang baru akan membuat pelaku bisnis semakin bingung dengan semakin banyaknya peraturan yang mengatur kegiatan bisnis mereka," jelas Novani.

Selama ini permasalahan yang selalu dihadapi oleh kemudahan berbisnis di Indonesia adalah rantai birokrasi yang terlalu panjang dan terlalu banyaknya regulasi yang mengatur setiap fase bisnis. Dalam menanggapi hal ini, memang diperlukan peraturan khusus terkait kewirausahaan yang mengatur mekanisme bisnis mulai dari perizinan, peminjaman modal bisnis, pendirian bangunan, dan lain-lain yang lebih terarah dan inklusif.

Banyak peraturan di Indonesia terkait perizinan dan bisnis seringkali dikeluhkan para pelaku usaha dan investor asing. Hal ini dikarenakan peraturan di Indonesia tidak hanya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah yang mengikat. Reformasi perizinan seharusnya dilakukan hingga ke daerah, tidak hanya di pusat. Hal ini karena peluang investasi tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk mengatasinya, diperlukan integrasi yang jelas dan terarah antara pusat dan daerah. Pembentukan peraturan khusus yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan kewirausahaan akan percuma kalau tidak didukung dengan penyesuaian peraturan-peraturan di bawahnya.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, rasio wirausaha sampai dengan akhir 2016 adalah 3,1% dari jumlah penduduk. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2014, yaitu sebesar 1,67%. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut tingkat kewirausahaan Indonesia sudah melebihi 2% dari populasi penduduk.

Tag: RUU Kewirausahaan Nasional, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), wirausaha

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83