Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:07 WIB. Mandiri - Mandiri mengungkapkan, penggunaan kartu debitnya masih didominasi oleh transaksi melalui mesin ATM.
  • 20:04 WIB. Mandiri - Rata-rata kenaikan transaksi menggunakan kartu debit Bank Mandiri naik 15%-20% yoy.
  • 20:01 WIB. Garuda - Garuda masih enggan menjelaskan ihwal gugatannya yang dilayangkan kepada Rolls Royce.
  • 19:59 WIB. PLN - Stok batubara membaik, PLN kini memiliki cadangan batubara di atas 10 hari.
  • 17:52 WIB. KPU - Mantan kasus bandar narkoba dan penjahat seksual juga boleh nyaleg.
  • 17:48 WIB. Hukum - Setnov tagih piutang demi bayar uang pengganti KPK.
  • 17:48 WIB. Politik - Johan Budi bantah ada hubungan antara Istana-Asia Sentinel.
  • 17:47 WIB. Hukum - Setya Novanto akui terima US$3,8 juta AS.
  • 17:46 WIB. Politik - NasDem coret dua bacaleg mantan napi korupsi.
  • 17:46 WIB. Politik - Hasto: Kwik Kian Gie masih kader PDIP.
  • 17:46 WIB. Politik - Banggar DPR setujui asumsi kurs Rp14.500.
  • 17:45 WIB. Daerah - Polrestabes Bandung "diserbu" pemohon SKCK untuk CPNS.
  • 17:45 WIB. Nasional - Presiden Jokowi mengatakan aset terbesar Indonesia adalah persatuan dan kerukunan.
  • 17:44 WIB. Daerah - Alex Noerdin ucapkan perpisahan dengan meminta maaf kepada masyarakat Sumsel.
  • 17:44 WIB. Politik - Ma'ruf Amin: Saya masih muda dibandingkan Mahathir Mohamad.

UU Kewirausahaan Diharapkan Mampu Menjawab Dinamika Bisnis

Foto Berita UU Kewirausahaan Diharapkan Mampu Menjawab Dinamika Bisnis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional kembali bergulir di DPR. Pembahasan ini kembali dilanjutkan sejak pengajuannya pada 2015 yang lalu. Hal ini berakibat pada tertundanya pengesahan RUU ini menjadi UU. RUU Kewirausahaan Nasional diharapkan mampu menjawab dinamika wirausaha di Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, kalau UU ini sudah disahkan, diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah kewirausahaan yang muncul saat ini dan akan muncul di masa depan. Seiring dengan berkembangnya zaman, Novani menyebut akan muncul dinamika usaha baru yang nantinya juga akan membawa tantangan dan masalah baru dalam bisnis.

Novani menambahkan, hal-hal yang mungkin akan muncul sebagai tantangan dunia bisnis antara lain tuntutan baru seputar kemudahan perizinan, iklim usaha, peningkatan daya saing pasar, akses pendanaan, literasi keuangan, dan teknologi serta kemampuan memanfaatkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar. Oleh karena itu, UU Kewirausahaan nantinya diharapkan dapat mendukung perkembangan dunia bisnis dan menyelesaikan masalah yang akan datang.

"Substansi yang terkandung dalam UU nantinya harus menjaga kedudukannya sebagai payung hukum tertinggi yang memuat prinsip-prinsip utama dan arah strategis yang akan menjadi acuan peraturan di bawahnya. Produk hukum turunannya yang mengatur mengenai substansi lain harus mampu menyesuaikan prinsip utama yang terkandung dalam UU," ujar Novani, Jumat (9/3/2018), di Jakarta. 

UU ini juga nantinya diharapkan tidak tumpang tindih dengan UU lainnya. Peraturan turunan dari UU ini juga seharusnya tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur di dalam UU Kewirausahaan Nasional.

"Kalau RUU Kewirausahaan ini disahkan, diharapkan dapat benar-benar mengarahkan pelaku bisnis terhadap peraturan yang lebih jelas dan terarah. Jangan sampai keberadaan UU yang baru akan membuat pelaku bisnis semakin bingung dengan semakin banyaknya peraturan yang mengatur kegiatan bisnis mereka," jelas Novani.

Selama ini permasalahan yang selalu dihadapi oleh kemudahan berbisnis di Indonesia adalah rantai birokrasi yang terlalu panjang dan terlalu banyaknya regulasi yang mengatur setiap fase bisnis. Dalam menanggapi hal ini, memang diperlukan peraturan khusus terkait kewirausahaan yang mengatur mekanisme bisnis mulai dari perizinan, peminjaman modal bisnis, pendirian bangunan, dan lain-lain yang lebih terarah dan inklusif.

Banyak peraturan di Indonesia terkait perizinan dan bisnis seringkali dikeluhkan para pelaku usaha dan investor asing. Hal ini dikarenakan peraturan di Indonesia tidak hanya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah yang mengikat. Reformasi perizinan seharusnya dilakukan hingga ke daerah, tidak hanya di pusat. Hal ini karena peluang investasi tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk mengatasinya, diperlukan integrasi yang jelas dan terarah antara pusat dan daerah. Pembentukan peraturan khusus yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan kewirausahaan akan percuma kalau tidak didukung dengan penyesuaian peraturan-peraturan di bawahnya.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, rasio wirausaha sampai dengan akhir 2016 adalah 3,1% dari jumlah penduduk. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2014, yaitu sebesar 1,67%. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut tingkat kewirausahaan Indonesia sudah melebihi 2% dari populasi penduduk.

Tag: RUU Kewirausahaan Nasional, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Wirausaha

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,995.15 3,954.83
British Pound GBP 1.00 19,701.15 19,499.46
China Yuan CNY 1.00 2,185.58 2,163.70
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,983.00 14,833.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,745.81 10,632.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.90 1,890.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,914.99 10,799.42
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,497.15 17,319.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.72 3,575.94
Yen Jepang JPY 100.00 13,387.24 13,250.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5811.790 -12.467 602
2 Agriculture 1591.302 -14.202 20
3 Mining 1906.982 13.144 46
4 Basic Industry and Chemicals 779.933 -0.140 71
5 Miscellanous Industry 1202.124 8.921 45
6 Consumer Goods 2412.224 -29.669 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.063 -6.294 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.766 15.682 69
9 Finance 1049.012 -2.325 91
10 Trade & Service 813.453 -3.458 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 200 340 140 70.00
2 PANI 108 183 75 69.44
3 SRSN 63 85 22 34.92
4 ABBA 145 195 50 34.48
5 TRIL 57 70 13 22.81
6 VIVA 139 163 24 17.27
7 MGNA 50 57 7 14.00
8 PNSE 765 850 85 11.11
9 MAMI 65 72 7 10.77
10 ALMI 320 350 30 9.38
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 252 189 -63 -25.00
2 COWL 630 515 -115 -18.25
3 GOLD 570 478 -92 -16.14
4 LCGP 140 119 -21 -15.00
5 PKPK 194 169 -25 -12.89
6 MOLI 1,265 1,105 -160 -12.65
7 CANI 204 180 -24 -11.76
8 KIOS 3,170 2,800 -370 -11.67
9 ERTX 140 124 -16 -11.43
10 FAST 1,745 1,555 -190 -10.89
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 216 226 10 4.63
2 ABBA 145 195 50 34.48
3 BBRI 2,970 2,940 -30 -1.01
4 TLKM 3,470 3,570 100 2.88
5 KPIG 740 715 -25 -3.38
6 PTBA 3,930 4,130 200 5.09
7 BBCA 23,925 24,000 75 0.31
8 NUSA 252 189 -63 -25.00
9 PGAS 1,995 2,060 65 3.26
10 BMRI 6,450 6,375 -75 -1.16