Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:49 WIB. Politik - SBY: Jenderal Iriawan pertaruhkan sumpah jika main-main.
  • 22:49 WIB. Politik - SBY khawatir kecurangan Pemilu munculkan perlawanan rakyat.
  • 22:48 WIB. Pilkada Jabar - SBY yakin Deddy-Dedi menang di Pilgub Jabar tanpa curang.
  • 22:48 WIB. Politik - SBY sebut ada oknum BIN, Polri, dan TNI tak netral di Pilkada.
  • 22:47 WIB. Politik - Prabowo tak yakin Indonesia negara terkuat 2045 bisa terwujud.
  • 22:47 WIB. Pilpres - Demokrat: Ada suara kader yang mengusulkan JK berpasangan dengan AHY.
  • 22:46 WIB. Pilpres - Survei SMRC: Jokowi ungguli Prabowo di Jabar, Jateng, dan Jatim.
  • 22:46 WIB. Pilpres - PAN tunggu sikap Golkar bila serius usung JK jadi Capres 2019.
  • 22:45 WIB. Nasional - Jokowi: Pembangunan infrastruktur sama dengan membangun peradaban.
  • 22:44 WIB. Politik - Megawati sebut pemimpin harus santun.
  • 21:29 WIB. ALKA - Alakasa Industrindo mencatat penjualan sebesar Rp920,95 miliar sepanjang Januari-Maret 2018.
  • 21:29 WIB. Pertamina - Pertamina yakin proyek kilang tak terganggu kewajiban pasok Premium.
  • 21:29 WIB. ALKA - Alakasa Industrindo berencana membuka pabrik aluminium baru di dalam negeri.
  • 21:25 WIB. ARII - Atlas Resources mencatat penjualan batubara naik 58,08% menjadi 275.420 ton selama Januari-Mei 2018.
  • 21:27 WIB. ARII - Atlas Resources mencatat produksi batubara sebesar 437.140 ton selama Januari-Mei 2018.

Pengamat Sarankan Kaji Ulang Holding Migas, Ada Apa?

Foto Berita Pengamat Sarankan Kaji Ulang Holding Migas, Ada Apa?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat hukum Ahmad Redi menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan dalam pembentukan penggabungan perusahaan (holding) minyak dan gas bumi (migas).

Menurutnya, holdingisasi BUMN Migas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Ia menuturkan, penyertaan modal negara ke dalam Pertamina sebagai perusahaan yang akan menjadi induk holding BUMN Migas harus dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Hilangnya kontrol pemerintah dan DPR secara langsung pada BUMN yang jadi anak perusahaan akibat adanya kebijakan holdingisasi sangat berbahaya mengingat akan terjadi tranformasi kekayaan negara menjadi bukan kekayaan negara lagi," ujar Redi.

Pengajar Fakutas Hukum Universitas Tarumanagara menegaskan penggabungan PGN sebagai anak usaha Pertamina akan berakibat pada hilangnya pengawasan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas anak usaha holding tersebut.

"Aksi korporasi holdingisasi secara nyata merugikan kepentingan nasional karena perubahan bentuk dari perusahaan negara menjadi perusahaan swasta akan menghapus kontrol Pemerintah dan DPR," tegasnya.

Selain merugikan negara, Redi mengingatkan kalau holdingisasi BUMN juga akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan dari perusahaan pelat merah yang hidup dari pajak yang mereka bayarkan.

Dengan menjadi anak perusahaan suatu holding, PGN yang tadinya berbentuk BUMN akan kehilangan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO)-nya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

"Selain itu, dalam UU Keuangan Negara disebutkan PSO dalam rangka penyertaan modal negara kepada swasta hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang berakibat pada perekonomian nasional setelah mendapat persetujuan DPR," kata Redi.

Tag: PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), migas, Holding Migas

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83