Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:47 WIB. Politik - Sandiaga ingin pengawalannya dikurangi untuk hemat anggaran negara.
  • 21:47 WIB. Politik - Hinca: Kampanye Prabowo-Sandiaga banyak dekat masyarakat.
  • 21:47 WIB. Pilpres - Nomor urut peserta pilpres, Jokowi-Ma'ruf 1 dan Prabowo-Sandiaga 2.
  • 21:46 WIB. Nasional - Mendikbud minta guru honorer tingkatkan kualitas.
  • 21:46 WIB. Hukum - MRT Jakarta usut pelaku vandalisme kereta.
  • 21:45 WIB. Nasional - ICRP: Silaturahim jangan terputus gara-gara pilpres.
  • 21:45 WIB. INKA - INKA mulai membangun pabrik pembuatan kereta api di Banyuwangi pada November 2018.
  • 21:45 WIB. Politik - Jokowi tetap ingin bisa bertelpon dengan Prabowo-Sandiaga.
  • 21:44 WIB. INKA - INKA tengah membangun pabrik pembuatan kereta api di Desa Ketapang, Banyuwangi.
  • 21:43 WIB. AP I - AP I mendapatkan tawaran khusus dari ACI Asia-Pacific untuk duduk di komite.
  • 21:39 WIB. WIKA - WIKA tengah mencari pinjaman untuk mengakuisisi PT Ingako Energy.
  • 21:37 WIB. Bio Farma - Bio Farma tidak mengimpor vaksin dari China karena proses produksinya tidak berstandar WHO.
  • 21:36 WIB. Bio Farma - Bio Farma memperhatikan standar WHO terkait produksi yang dilakukan oleh produsen vaksin.
  • 21:35 WIB. Bio Farma - Bio Farma menerapkan tiga persyaratan untuk menyeleksi produk vaksin yang akan diimpor dan digunakan di Indonesia.
  • 21:33 WIB. Pertamina - Pertamina MOR V sudah merealisasikan tujuh titik BBM Satu Harga dari target sepuluh titik hingga bulan September.

BPH Migas Apresiasi Pertamina terkait Sanksi APMS

Foto Berita BPH Migas Apresiasi Pertamina terkait Sanksi APMS
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengapresiasi PT Pertamina MOR V karena berani mengambil tindakan tegas dan memberikan sangsi berupa penutupan sementara dan memberikan peringatan kepada dua Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nakal di Pulau Kangean, Sumenep.

Anggota Komite BPH Migas Hendry Ahmad mengatakan bahwa pasca ditutup sementara terhadap salah satu dari dua APMS nakal tersebut, ia meminta Pertamina bertanggung jawab terhadap kelancaran pasokan BBM di Sumenep.

"Pertamina, kami minta untuk menjamin kelancaran jangan sampai terjadi kelangkaan. Itu wajib. Persoalannya ada kekurangan itu, misalnya premium berkurang tapi pertalite ada. Jangan sampai premium berkurang pertalite juga tidak ada," ujar Hendry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/3/2018).

Ia juga meminta Pertamina agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Sebab tanpa pengawasan yang baik kejadian terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh penyalur BBM bersubsidi bisa saja terjadi. Alhasil masyarakat yang dirugikan.

Di sisi lain, terkait dengan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh APMS nakal tersebut, jika memang ditemukan bukti yang cukup lantaran menjual BBM satu harga di atas rata-rata harga normal, ia mempersilakan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, untuk memproses sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

"Kalau yang terkait dengan undang-undang dan pelanggaran itu ranah hukum. Polisi lah yang bertindak, ketika ada sesuatu yang terjadi di lapangan," kata dia.

Sementara itu, General Manager Pertamina MOR V Ibnu Chouldum mengatakan Pertamina menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan hasil temuan dari BPH migas. Bersama dengan Pemerintah Daerah setempat Pertamina sudah menindak tegas terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh dua APMS di Pulau Kagean, Sumenep dan di Pulau Raas, Sumenep, Madura.

"Kami menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan hasil temuan dari BPH Migas tentunya kami Pertamina akan menindaklanjuti hasil-hasil tersebut bersama Pemda setempat," kata Ibnu Chouldum.

Ibnu menambahkan bahwa Pertamina tidak segan-segan untuk menutup APMS nakal jika sudah tidak bisa diingatkan. Menurut dia Pertamina sudah memiliki aturan mainnya sendiri.

"Kan ada aturan main dia sign kontrak sama kita ada aturan mainnya. Kalau dia melakukan ini ada aturan mainnya. Nggak ada masalah karena sepakat ada di kita dan penyalur," katanya.

Sebagai informasi, sebanyak dua APMS di Pulau Kangean melakukan penyimpangan terhadap distribusi BBM sebab dijual ke pengepul dan oleh pengepul, BBM satu harga kemudian dijual lagi ke pengecer dengan harga tinggi. Dampaknya masyarakat di sekitar pulau itu akhirnya harus membeli BBM dengan harga jenis premium Rp9.000 sampai dengan Rp10.000 per liternya dan solar Rp7.000 sampai dengan Rp7.500 per liternya. Jauh lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp6.550 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk solar.

Tag: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina (Persero)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Widodo S Jusuf

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22