Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:24 WIB. Buruh - Organisasi buruh bukan hanya KSPI (Said Iqbal), tapi ada KSPSI (Andi Gani) dan KSBSI (Mudhofir Khamid).
  • 17:23 WIB. KSBSI - Target menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan pemilih buruh mencapai 5 juta orang.
  • 17:23 WIB. KSBSI - Pemilih Jokowi dari buruh lebih banyak ketimbang Prabowo.
  • 17:11 WIB. Jokowi - Saya belum terima pengunduran diri Din Syamsuddin.
  • 17:11 WIB. Jokowi - Saya akan temui Din Syamsuddin soal pengunduran dirinya.
  • 17:10 WIB. Politik - Din Syamsuddin mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden.
  • 17:00 WIB. Arya Sinulingga - Fadli Zon itu karakternya bercandaan, jadi tidak perlu ditanggapin.
  • 16:59 WIB. Arya Sinulingga - Saya tantang Fadli Zon buat isu baru selain 'potong bebek angsa'.
  • 16:50 WIB. Pertamina - Pertamina akan mengecek penyediaan BBM jenis premium yang tidak terjual di SPBU.
  • 16:49 WIB. Mendikbud - Guru honorer diharapkan fokus mengajar di sekolah.
  • 16:47 WIB. Jasindo - Jasindo membidik nelayan di perbatasan untuk menjadi nasabah asuransi nelayan.
  • 16:47 WIB. Mendikbud - Pemerintah daerah dan kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer.
  • 16:46 WIB. Mendikbud - Guru honorer usia 35 tahun keatas dapat mengikuti seleksi PPPK.
  • 16:45 WIB. BTN - BTN bidik kredit baru Rp5 triliun selama IPEX 2018.
  • 16:44 WIB. BTN - Hingga Agustus, BTN telah kucurkan KPR untuk 162.777 unit rumah.

Fintech Bentuk Lain Rentenir Digital?

Foto Berita Fintech Bentuk Lain Rentenir Digital?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisaris perusahaan startup lokal peer to peer lending (P2P) untuk properti Gradana Freenyan Liwang mengklarifikasi opini bahwa teknologi finansial (tekfin atau fintech) merupakan bentuk lain dari rentenir digital.

Menurut Freenyan, melalui pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/3/2018), Gradana dan perusahaan tekfin lainnya yang bergerak dalam bidang pembayaran atau pembiayaan UMKM justru menjadi bagian dari solusi untuk merealisasikan program pemerintah tentang inklusi keuangan.

Dengan adanya model bisnis seperti itu, seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan dengan lebih mudah melalui saluran-saluran pembiayaan khusus yang saat ini belum dapat difasilitasi oleh institusi keuangan konvesional.

"Dengan adanya fungsi teknologi, segala bentuk persyaratan administrasi atau pelengkap bisa dilakukan secara online dan bisa diakses kapan pun, bahkan tidak hanya pada jam kerja kantor saja." ujarnya.

Untuk Gradana sendiri, lanjuntnya pihaknya tetap melakukan due diligence dan pengecekan terhadap calon debitur atau peminjam mengingat para konsumen nantinya juga akan melanjutkan KPR ke bank-bank umum setelah cicilan DP mereka selesai.

Mantan Direktur Bank Sinarmas itu juga menegaskan bahwa saat ini inklusi keuangan belum optimal di Indonesia sehingga pemerintah menggalakkannya dengan lebih giat lagi terutama saat kunjungan Ratu Maxima beberapa waktu yang lalu.

Tujuan inklusi keuangan agar setiap orang bisa mengakses sektor keuangan secara sederhana dan cepat, salah satunya melalui industri fintek.

Menurut Freenyan, istilah rentenir digital yang akhir-akhir ini marak mengacu kepada beberapa tekfin yang menawarkan payday loans dengan calon peminjam bisa mendapatkan uang secara cepat tanpa banyak persyaratan maupun verifikasi. Bunga yang dikenakan jauh lebih tinggi daripada perbankan karena sesuai dengan besaran risikonya.

"Semakin tinggi risiko tentu saja bunga yang diterapkan lebih tinggi. Contohnya adalah Kredit Tanpa Anggunan atau KTA. Tanpa jaminan sama sekali, namun risikonya besar bagi pemberi pinjaman. Tidak heran kalau bunganya mencapai 30 hingga 51 persen per tahun," katanya.

Dia menambahkan, untuk jenis payday loan tentunya akan dikenakan bunga lebih tinggi lagi karena kecepatan proses verifikasi diminimalisir.

Untuk Fintech P2P lending sendiri sudah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 di mana salah satu aspek yang ditonjolkan adalah para penyelenggara P2P tidak boleh melakukan balance-sheet lending di mana uang yang dipinjamkan berasal dari dana penyelanggara P2P itu sendiri.

Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa tugas penyelenggara hanya sebagai platform yang mempertemukan calon pemberi pinjaman / pendana dengan calon peminjam.

Tentunya sebagai platform, terutama para platform yang telah terdaftar di OJK, bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sebenar-benarnya. Sebagai industri yang baru berkembang di Indonesia, teknologi finansial masih membutuhkan edukasi yang lebih massif lagi ke target konsumen.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan izin kepada beberapa fintek untuk beroperasi di Indonesia.

"Pernyataan dari Ketua OJK mengenai rentenir tersebut harus disikapi dengan bijak. Tentu bukan berarti OJK sebagai lembaga ingin menghambat pertumbuhan industri ini ke depan. Justru OJK ingin agar masyarakat terlindungi dari pembiayaan yang merugikan. Kita siap untuk mengadopsi apapun regulasi yang dikeluarkan OJK agar masyarakat teredukasi dan tetap bisa mengambil manfaat dari keberadaan kami," ujar Freenyan.

Tag: Financial Technology (FinTech), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Perbankan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22