Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:14 WIB. KPU -Pengawalan, kesehatan, dan protokoler masih melekat ke Jokowi dan bisa digunakan.
  • 18:13 WIB. KPU - Fasilitas negara tidak boleh dipakai Jokowi sebagai capres.
  • 17:30 WIB. Olahraga - Emil: Tindakan biadab oknum Bobotoh nodai kemenangan Persib.
  • 17:30 WIB. Hukum - Anggota DPRD minta kasus pengeroyokan pendukung Persija diusut tuntas.
  • 17:30 WIB. Transportasi - Bandara Ngurah Rai siap 100% sambut Pertemuan IMF-WB.
  • 17:29 WIB. Hukum - Anggota DPRD minta kasus pengeroyokan pendukung Persija diusut tuntas.
  • 17:29 WIB. Hukum - Polisi imbau suporter Persib dan Persija menahan diri.
  • 17:28 WIB. Politik - Dewan Pembina Golkar minta pengurus DPP rapatkan barisan.
  • 16:49 WIB. KPU - SBY belum tandatangani deklarasi kampanye damai.
  • 17:28 WIB. Politk - Yenny Wahid umumkan dukungan politiknya pada Rabu.
  • 17:28 WIB. KPU - Format debat bakal disepakati oleh Jokowi dan Prabowo.
  • 17:28 WIB. Politik - Bawaslu temukan dugaan pelanggaran deklarasi kampanye damai.
  • 17:27 WIB. KPU - Belum ada format debat capres-cawapres di Pemilu 2019.
  • 17:27 WIB. Info PNS - Kemenperin buka 400 formasi CPNS tahun Ini.
  • 17:27 WIB. Kesehatan - BPJS hanya tanggung 1 jenis obat hipertensi paru.

Ini Alasan Holding Migas Berpotensi Menjadi "Bom Waktu"

Foto Berita Ini Alasan Holding Migas Berpotensi Menjadi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio, menilai pembentukan holding BUMN Migas hanya akan menciptakan "bom waktu" atau berpotensi menciptakan permasalahan yang tertunda.

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (9/3/2018), dia menjelaskan saat ini undang-Undang BUMN sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah masuk masa persidangan.

Menurut informasi yang diperoleh, Presiden Jokowi sendiri menyadari ada banyak pro dan kontra holding BUMN Migas yang membuatnya ragu untuk merestui pembentukannya.

Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pelaksanaan inbreng saham pemerintah di PGN ke Pertamina sebagai bentuk penambahan penyertaan modal pemerintah di Pertamina, serta penegasan perubahan status PGN yang semula BUMN dengan Persero menjadi Perseroan Terbatas (PT) sudah final.

"PP tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tetapi masih menunggu untuk diumumkan ke publik karena masih banyak permasalahan terkait holding BUMN Migas yang belum terselesaikan. Presiden minta supaya masalah hukum antara Pertamina dan PGN harus diselesaikan terlebih dahulu," kata Agus.

Beberapa masalah yang masih mengganjal, menurut Agus, antara lain dari aspek hukum pembentukan holding BUMN Migas. Ia mencatat, analisis yang dihasilkan oleh akademisi dari Fakultas Hukum (FH) dan Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa mekanisme pembentukan holding BUMN Migas dengan mekanisme inbreng saham pemerintah dan hilangnya BUMN di sektor gas menjadi suatu langkah yang inkonstitusional.

"Penghapusan BUMN di sektor yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu PGN yang semula adalah BUMN di sektor gas berubah menjadi PT akan menghilangkan penguasaan negara dengan tidak adanya kepemilikan secara langsung," kata Agus.

Aspek lain, menurut Agus, adalah adanya potensi konfilik kepentingan dalam tubuh holding Migas itu nantinya. Pasalnya, Pertamina yang selama ini merupakan perusahaan yang bisnis utamanya bergerak di sektor minyak masih menggantungkan 60 persen kebutuhan dalam negeri dari impor.

Sementara itu, gas bumi yang menjadi inti bisnis PGN, sangat banyak dimiliki oleh bumi Indonesia namun belum dimanfaatkan maksimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dengan penggabungan pengelolaannya di satu tempat maka tidak akan optimum karena penambahan pemanfaatan gas bumi berarti pengurangan pemanfaatan minyak bumi, pengurangan market share, dan penurunan kinerja pengelolaan minyak," keluhnya.

Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan konsep holding BUMN Migas dengan konsep kelembagaan yang sedang di finalisasi dalam Revisi UU Minyak dan Gas Bumi oleh DPR akan berpotensi menimbulkan konflik.

Karena dalam konsep kelembagaan dalam RUU Migas, struktur yang dibentuk jauh berbeda dengan adanya Badan Usaha Khusus (BUK) di bidang hulu minyak dan gas, hilir minyak, dan hilir gas bumi.

"Dengan pembentukan holding BUMN Migas saat ini tanpa menunggu arah dari revisi UU Migas tersebut, dapat menyebabkan inefisiensi nasional karena diperlukan penyesuaian kelembagaan yang cukup rumit," katanya.

Hal terakhir yang menurut Agus juga perlu menjadi pertimbangan Jokowi dalam menentukan nasib holdingisasi Migas adalah belum adanya Konsensus Nasional atas urgensi dari pembentukan holding BUMN migas ini.

Tag: Holding Migas

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,983.31 3,943.74
British Pound GBP 1.00 19,541.71 19,346.63
China Yuan CNY 1.00 2,185.44 2,163.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,939.00 14,791.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,865.13 10,756.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,913.10 1,894.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,936.31 10,826.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,538.39 17,361.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.57 3,575.30
Yen Jepang JPY 100.00 13,268.50 13,135.88

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55

Recommended Reading

Senin, 24/09/2018 17:10 WIB

Mantan Bos Pertamina Malam Ini Tidur di Sel

Senin, 24/09/2018 16:33 WIB

Buwas: Jangan Bilang Data Beras Saya Salah

Senin, 24/09/2018 16:15 WIB

Lengkap, 12 Langkah untuk Memulai Bisnis

Senin, 24/09/2018 13:13 WIB

Friksi Perdagangan AS-China Memanas

Senin, 24/09/2018 11:56 WIB

5 Keuntungan Jadi Anak Seorang Pengusaha

Senin, 24/09/2018 10:40 WIB

Transaksi E-Commerce Ditarget US$130 Miliar

Minggu, 23/09/2018 20:30 WIB

Investasi Singapura di Indonesia Naik 38%