Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Penolakan Perda Agama karena ingin menempatkan agama di tempat tertinggi.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - PSI tidak anti-agama mana pun.
  • 16:31 WIB. Grace Natalie - Kita siap mengikuti proses hukum yang dilaporkan Eggi Sudjana.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PKI dilarang di Indonesia dan sudah dibubar sejak 1965.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - Isu mengenai PDIP disebut PKI selalu muncul di tahun politik.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP berideologi Pancasila dan melawan komunisme.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP tidak identik dengan PKI.
  • 16:26 WIB. Tjahjo Kumolo - Kepala daerah tidak boleh membawa ajudan dan staf PNS saat acara dukungan paslon capres-cawapres.
  • 16:25 WIB. Tjahjo Kumolo - Kepala daerah harus cuti jika melakukan deklarasi paslon capres-cawapres.
  • 16:25 WIB. Tjahjo Kumolo - Jika tak netral kepala daerah harus patuhi peraturan Bawaslu.
  • 16:25 WIB. Tjahjo Kumolo - Kepala daerah boleh tidak netral dalam Pemilu 2019.

Kementan Tegaskan Telah Pecat Karyawan Korupsi

Foto Berita Kementan Tegaskan Telah Pecat Karyawan Korupsi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan telah melakukan pemecatan terhadap Eko Mardiyanto tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di Ditjen Hortikultura terkait pengadaan pupuk hayati APBN 2013 yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt Dirjen Hortikultura, Syukur Iwantoro di Jakarta, Sabtu (10/3/2018), mengatakan Eko Mardiyanto adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan pupuk hayati yang dilaksanakan pada tahun 2012 dan Kepala Subbagian Anggaran, Bagian Perencanaan Ditjen Hortikultura.

"Eko Mardiyanto saat ini telah dibebaskan dari jabatannya mulai 3 Maret 2018. Keputusan pemberhentian EM sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 151/Kpts/KP.230/3/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Ditjen Hortikultura," katanya.

Sebelumnya, Jumat (9/3), Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pada Februari 2016, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Eko Mardianto, Hasanuddin Ibrahim selaku Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2010-2015, dan Sutrisno dari swasta.

Ketiganya disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Ketiganya diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian UPT (Unit Pelaksana Teknis) dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah di Ditjen Hortikultura tahun 2013.

Nilai kontrak pengadaan sekitar Rp18 miliar dan dugaan kerugian negara lebih dari Rp10 miliar.

Sementara Syukur menambahkan, Hasanuddin Ibrahim yang menjabat Dirjen Hortikultura saat kasus terjadi sudah diberhentikan dari jabatannya dengan Surat Keputusan Presiden No. 75/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Sebelumnya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga memberhentikan secara tidak hormat seorang Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Pertanian berinisial AA terkait pelanggaran tindak pidana Rp130 juta.

AA ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Program Penggerak Membangun Desa (PMD). Program yang berlangsung tahun 2015 itu berlangsung di Kalimantan. Kegiatannya dalam bentuk penyaluran bantuan sarana hortikultura kepada kelompok tani.

Dalam kasus ini yang bersangkutan telah mengembalikan uang sebesar Rp130 juta. Sedangkan mitra kerjanya CV Cipta Bangun Semesta dan grup perusahaan yang berkaitan juga langsung masuk daftar hitam (blacklist).

Tag: Kementerian Pertanian (Kementan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35