Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:11 WIB. IPCC - Ekspansi IPCC di luar negeri diharapkan bakal tingkatkan layanan.
  • 01:09 WIB. SMF - SMF gencar menerbitkan surat berharga untuk merealisasi target pembiayaan KPR sebesar Rp10 triliun tahun ini.
  • 01:08 WIB. Mandiri - Bank Mandiri yakin migrasi 50% kartu debit berchip rampung November.
  • 01:06 WIB. MRT - MRT Fase dua segera Groundbreaking.
  • 01:05 WIB. Mandiri - Bank Mandiri menaikkan suku bunga deposito dolar 0,75 Persen.
  • 01:04 WIB. Pertamina - Pertamina & Hiswana Migas berjanji menjaga harga LPG jelang Pemilu.
  • 21:43 WIB. BNI - Kemenkop menunjuk BNI menjadi bank penyalur KPR untuk seluruh pegawainya.
  • 21:40 WIB. EBT - Pertamina, RNI dan PTPN III bersinergi mengembangkan energi baru dan terbarukan.
  • 21:37 WIB. PNM - PNM akan kelola hibah dana kemitraan AP I senilai Rp2 miliar.
  • 21:14 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan kontrak Rp10,39 triliun tahun ini.
  • 21:13 WIB. WSBP - Mayoritas kontrak baru WSBP tahun ini bakal berasal dari proyek jalan tol.
  • 21:13 WIB. WTON - WIKA Beton optimis mencatatkan pertumbuhan kontrak baru setinggi 17% di 2019.
  • 21:13 WIB. WTON - WIKA Beton optimis bisa mencatat kontrak baru sebesar Rp9 triliun tahun ini.
  • 21:12 WIB. WTON - WIKA Beton menyiapkan Rp428 miliar untuk belanja modal tahun ini.

Kementan Tegaskan Telah Pecat Karyawan Korupsi

Kementan Tegaskan Telah Pecat Karyawan Korupsi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan telah melakukan pemecatan terhadap Eko Mardiyanto tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di Ditjen Hortikultura terkait pengadaan pupuk hayati APBN 2013 yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt Dirjen Hortikultura, Syukur Iwantoro di Jakarta, Sabtu (10/3/2018), mengatakan Eko Mardiyanto adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan pupuk hayati yang dilaksanakan pada tahun 2012 dan Kepala Subbagian Anggaran, Bagian Perencanaan Ditjen Hortikultura.

"Eko Mardiyanto saat ini telah dibebaskan dari jabatannya mulai 3 Maret 2018. Keputusan pemberhentian EM sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 151/Kpts/KP.230/3/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Ditjen Hortikultura," katanya.

Sebelumnya, Jumat (9/3), Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pada Februari 2016, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Eko Mardianto, Hasanuddin Ibrahim selaku Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2010-2015, dan Sutrisno dari swasta.

Ketiganya disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Ketiganya diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian UPT (Unit Pelaksana Teknis) dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah di Ditjen Hortikultura tahun 2013.

Nilai kontrak pengadaan sekitar Rp18 miliar dan dugaan kerugian negara lebih dari Rp10 miliar.

Sementara Syukur menambahkan, Hasanuddin Ibrahim yang menjabat Dirjen Hortikultura saat kasus terjadi sudah diberhentikan dari jabatannya dengan Surat Keputusan Presiden No. 75/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Sebelumnya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga memberhentikan secara tidak hormat seorang Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Pertanian berinisial AA terkait pelanggaran tindak pidana Rp130 juta.

AA ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Program Penggerak Membangun Desa (PMD). Program yang berlangsung tahun 2015 itu berlangsung di Kalimantan. Kegiatannya dalam bentuk penyaluran bantuan sarana hortikultura kepada kelompok tani.

Dalam kasus ini yang bersangkutan telah mengembalikan uang sebesar Rp130 juta. Sedangkan mitra kerjanya CV Cipta Bangun Semesta dan grup perusahaan yang berkaitan juga langsung masuk daftar hitam (blacklist).

Tag: Kementerian Pertanian (Kementan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.17 3,774.39
British Pound GBP 1.00 18,984.78 18,789.17
China Yuan CNY 1.00 2,132.21 2,111.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,299.00 14,157.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,159.44 10,051.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.58 1,803.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,586.36 10,477.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.93 16,055.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.54 3,473.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,859.97 12,729.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6480.276 -29.171 628
2 Agriculture 1503.229 -7.168 21
3 Mining 1873.047 3.764 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.501 -9.954 71
5 Miscellanous Industry 1289.313 -14.320 46
6 Consumer Goods 2662.032 -26.975 51
7 Cons., Property & Real Estate 461.343 1.179 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.299 -11.551 72
9 Finance 1244.347 -0.730 91
10 Trade & Service 829.161 2.341 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 1,135 1,415 280 24.67
2 ATIC 825 990 165 20.00
3 JSKY 1,045 1,245 200 19.14
4 KPAL 262 312 50 19.08
5 MFMI 730 850 120 16.44
6 HDFA 156 180 24 15.38
7 MINA 720 825 105 14.58
8 TMAS 700 800 100 14.29
9 BALI 1,220 1,385 165 13.52
10 BBLD 442 496 54 12.22
No Code Prev Close Change %
1 INCF 386 290 -96 -24.87
2 JAYA 268 202 -66 -24.63
3 INCI 645 560 -85 -13.18
4 KDSI 1,175 1,025 -150 -12.77
5 BCAP 189 168 -21 -11.11
6 CSAP 640 575 -65 -10.16
7 KBLV 520 470 -50 -9.62
8 MFIN 1,100 995 -105 -9.55
9 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
10 SAPX 740 675 -65 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 268 202 -66 -24.63
2 SIMA 394 396 2 0.51
3 BNLI 980 920 -60 -6.12
4 BMRI 7,100 7,400 300 4.23
5 MYRX 105 103 -2 -1.90
6 LPPF 4,100 4,010 -90 -2.20
7 BBRI 4,040 3,990 -50 -1.24
8 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
9 KBLI 316 352 36 11.39
10 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31