Menhub: Masyarakat Bekasi Jangan Merasa Dianaktirikan

Warta Ekonomi, Yogyakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membantah anak diskriminasi, khususnya kepada warga Bekasi, terkait pemberlakuan plat nomor ganjil-genap di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek mulai 12 Maret 2018.

"Masyarakat Bekasi jangan merasa dianaktirikan. Aturan itu merupakan model karena bisa saja nanti diberlakukan di tol Depok, Bogor, dan Tangerang," kata Menhub Budi Karya di Yogyakarta, Minggu (11/3/2018).

Dikatakan Menhub, pemerintah sedang melakukan riset dan upaya dalam mengurangi kemacetan signifikan yang terjadi di jalan tol. Karena kemacetan tol kasat mata terjadi di Tol Bekasi, katanya, peraruran ganjil-genap diberlakukan terlebih dahulu.

Dikatakan, pemberlakuan aturan baru itu diberlakukan karena kemacetan parah secara kumulatif memberatkan masyarakat dari Bandung, Karawang, dan Bekasi karena sulit mencapai Jakarta dengan waktu yang baik. Menhub mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama memecahkan permasalahan kemacetan Kota Jakarta dan sekitarnya.

"Tanpa kerja sama itu maka program tersebut tidak mungkin terjadi," katanya.

Dalam sosialisasi yang dilakukan awal pekan lalu, pemerintah sudah membagikan brosur berisi informasi tiga peraturan yang diberlakukan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek pada 12 Maret 2018, yaitu Jam Operasional Angkutan Barang pada Golongan III, IV dan V; Lajur Khusus Angkutan Umum dan Ganjil Genap di Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta. Brosur juga memuat tentang jadwal keberangkatan bus angkutan umum ke arah Jakarta dari Bekasi.

Adapun Kebijakan Ganjil Genap ini berlaku mulai 12 Maret 2018 untuk kendaraan pribadi dari Senin hingga Jumat pukul 06.00-09.00 WIB di akses masuk Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan di ruas Tol Jakarta-Cikampek, bahkan potensi pengurangan kemacetan bisa mencapai 30 sampai 40 persen.