Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:45 WIB. Apple - Laba Apple tiga kali lipat gabungan Xiaomi, Oppo, dan Huawei.
  • 16:43 WIB. Google - Google Family Link bantu orangtua awasi anak di dunia maya.
  • 16:43 WIB. GoPro - GoPro Hero 7 Black resmi punya anti-guncangan terbaru.
  • 16:41 WIB. Xiaomi - Xiaomi akui sengaja tampilkan iklan di menu Setting.
  • 16:40 WIB. Samsung - Samsung cegah salah pencet tombol Bixby di Galaxy Note 9.
  • 16:36 WIB. Instagram - Instagram izinkan pengguna kirim stiker GIF di Direct Message.
  • 16:35 WIB. Huawei - Huawei bakal umumkan Mate 2 Pro pada Oktober.
  • 16:25 WIB. Polda Metro Jaya - Ada pengalihan arus lalu lintas jalur Tugu Proklamasi.
  • 16:14 WIB. HIPMI  - HIPMI: tanggapi polemik beras dengan kepala dingin.
  • 16:13 WIB. Perikanan - Menteri Susi mendorong pengusaha perikanan nasional untuk dapat melakukan terobosan ekspor
  • 16:02 WIB. Instagram - Instagram dikabarkan uji fitur 'Repost' konten. 
  • 16:02 WIB. Gerindra - Semua nomor urut capres-cawapres adalah baik.
  • 16:01 WIB. Amazon - Amazon targetkan buka 3.000 toko tanpa kasir di AS.
  • 16:00 WIB. Kemenhub - Kemenhub libatkan Organda godok peraturan transportasi online.
  • 15:59 WIB. Facebook - Facebook lepas dukungan kampanye politik.

Bamsoet Minta Pemerintah Bergerak Cepat soal Revisi UU Narkotika

Foto Berita Bamsoet Minta Pemerintah Bergerak Cepat soal Revisi UU Narkotika
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Hari Minggu tak membuat Ketua DPR Bambang Soesatyo lepas dari pekerjaan. Politikus yang akrab disapa dengan nama Bamsoet itu tetap mengisi akhir pekannya dengan urusan tugas.

Hari ini (11/3), Bamsoet bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko. Masalah narkotika, psikotropika dan obat terlarang (narkoba) memang jadi perhatian serius mantan ketua Komisi III DPR itu. 

Menurut Bamsoet, Undang-undang Narkotika harus segera direvisi untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Legislator Golkar itu menginginkan DPR dan pemerintah termasuk BNN segera membahas revisi UU Narkotika. 

"Kita tidak boleh setengah hati dalam memberantas peredaran Narkoba. Semua pihak harus berjihad melawan narkoba. Karena itu, sekali lagi saya meminta kepada pemerintah untuk segera membahasnya dengan DPR bersama BNN," ujar Bamsoet di hadapan Heru. 

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, posisi DPR memang menunggu pemerintah menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Revisi UU Narkotika. Namun, lanjutnya, DPR juga bertindak aktif dengan menggali hal-hal dalam UU Narkotika yang perlu direvisi. 

"Saya sudah meminta Badan Legislasi DPR mengkaji beberapa permasalahan krusial dalam pemberantasan narkotika. Seperti, percepatan eksekusi mati bandar narkotika, ketentuan mengenai rehabilitasi pengguna narkotika, serta aturan agar narkoba tidak dijadikan sebagai alat untuk memeras korban," paparnya.

Politikus berlatar belakang wartawan dan pengusaha itu lantas mengutip temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Merujuk data KPAI,  sekitar 5,9 juta dari 87 juta populasi anak di Indonesia saat ini sudah menjadi pecandu narkoba. 

Bahkan, ada anak-anak yang sudah terlibat dalam bisnis narkoba. “Merujuk data KPAI, angkanya sekitar 1,6 juta anak,” sebutnya. 

Selain itu, sambung Bamsoet, saat ini sindikat narkoba internasional terus mengincar Indonesia sebagai pasar. Sasaran sindikat penjahat narkoba juga menjangkan anak-anak.

"Informasi lain yang saya peroleh, terdapat 72 jaringan internasional yang aktif bersaing menjual narkotika di Indonesia. Jaringan internasional ini akan terus mengalami regenerasi pangsa pasar serta sasarannya ditujukan sampai ke tingkat terendah yaitu anak-anak usia sembilan tahun," tutur Bamsoet.

Karena itu Bamsoet meminta BNN mengusut tuntas jaringan narkoba di tanah air dan menumpasnya. Selain itu, harus ada upaya masif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Menurut Bamsoet, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah sebaiknya memberdayakan perangkat desa guna mencegah narkoba masuk ke desa-desa. "Pemerintah daerah bisa menggunakan sebagian dana desa untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan mencegah peredaran narkoba," cetusnya.

Dalam rangka pencegahan, Bamsoet mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memproteksi siswa sekolah dari makanan serta minuman yang kemungkinan disusupi bahan adiktif. Misalnya, membuat aturan yang mewajibkan sekolah menyediakan kantin yang berisi kebutuhan makanan dan minuman agar para siswa tak sembarangan mengonsumsi jajanan dari luar sekolah.

"KPAI, Kemendikbud, BNN dan BPOM (Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan, red) juga harus melakukan razia makanan dan minuman di warung atau toko yang menjual makanan dan minuman di lingkungan sekolah agar terjamin makanan dan minuman yang dijual bebas Narkoba," ujar Bamsoet.

Ketua Bela Negara FKPPI ini mengingatkan para orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak, terutama dalam pergaulan di lingkungan sekitar anak. Sebab, benteng pertama dan utama dalam pencegahan Narkoba adalah keluarga.

"Saya mengimbau seluruh lapisan masyarakat turut ikut berkomitmen dalam memerangi narkotika, mengingat setiap bulannya muncul narkotika jenis baru dan melalui modus operandi baru pula," pungkas Bamsoet.

Tag: Bambang Soesatyo, Badan Narkotika Nasional (BNN)

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22