Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:01 WIB. PEP - Pertamina EP melakukan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.
  • 20:58 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dari proyek luar negeri sebesar Rp3,8 triliun.
  • 20:57 WIB. WIKA - Tahun depan WIKA akan melakukan strategi natural hedging untuk memitigasi tekanan dollar terhadap rupiah.
  • 20:54 WIB. WIKA - WIKA meraup surplus US$7,8 juta dari natural hedging.
  • 20:52 WIB. ADHI - Adhi Karya akan lebih memprioritaskan belanja bahan baku konstruksi di pasar dalam negeri.
  • 20:47 WIB. PP Urban - PP Urban saat ini sedang menyiapkan satu proyek baru di Sudimara, Tangerang Selatan.
  • 20:44 WIB. PP Urban - PP Urban hanya akan fokus properti di segmen menengah bawah.
  • 20:42 WIB. PP Urban - PP Urban mengharapkan penjualan properti akan menyumbang 15% dari target.
  • 20:41 WIB. PP Urban - Target penjualan PP Urban sebesar Rp1,5 triliun akan didominasi oleh jasa konstruksi dan precast masing-masing 60% dan 25%.
  • 20:40 WIB. PP Urban - PP Urban akan genjot kontribusi pendapatan bisnis propertinya.

KADI Inisiasi Peninjauan Kembali Produk Baja Tiga Negara

Foto Berita KADI Inisiasi Peninjauan Kembali Produk Baja Tiga Negara
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menginisiasi penyelidikan peninjauan kembali (sunset review) atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk hot rolled plate (HRP) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura, dan Ukraina.

Penyelidikan resmi dimulai pada Senin (5/3/2018) untuk produk dengan kode HS 7208.51.00 dan 7208.52.00. Ketua KADI Ernawati mengatakan inisiasi penyelidikan dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan pelaku usaha.

"Inisiasi penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Gunung Raja Paksi dan PT Krakatau Posco untuk melanjutkan pengenaan BMAD terhadap impor produk HRP," kata Ernawati di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Pelaku usaha tersebut, menurut Ernawati, mengajukan permohonan karena dumping masih berlanjut atau berulang dan merugikan industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia mengenakan BMAD terhadap produk HRP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 yang akan berakhir pada 1 April 2019.

Ia mengatakan dasar hukum penyelidikan peninjauan kembali pengenaan BMAD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

Ernawati mengungkapkan impor dari RRT, Singapura, dan Ukraina secara absolut terus meningkat meskipun telah dikenakan BMAD sejak 1 April 2016. Volume impor produk HRP dari ketiga negara tersebut pada 2015 sebesar 101.414 metrik ton dengan pangsa impor sebesar 57%.

Kemudian, tahun 2016 sebesar 78.797 metrik ton dengan pangsa sebesar 60% dan tahun 2017 mencapai 106.438 MT dengan pangsa sebesar 66%.

Tag: Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Baja, ernawati

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Agvi Firdaus

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22