Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:02 WIB. AAJI - AAJI melaporkan pertumbuhan kanal bancassurance naik 5,9% menjadi 28.464 orang per Maret 2018.
  • 13:01 WIB. AAJI - AAJI mencatat saluran keagenan berlisensi naik 4,9% menjadi 540.058 orang sampai kuartal I-2018.
  • 12:59 WIB. AAJI - AAJI mengatakan peranan agen masih sangat dibutuhkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
  • 12:57 WIB. Kemenhub - Menhub Budi Karya menyampaikan dukacita atas peritiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba.
  • 10:56 WIB. AS - Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan US$200 miliar untuk produk impor asal China.
  • 10:55 WIB. Jepang - Sejumlah perusahaan manufaktur menghentikan operasional pabrik di Osaka untuk sementara waktu.
  • 08:25 WIB. BBM - Mesir naikkan harga BBM dan elpiji.
  • 08:24 WIB. Gempa - Tiga orang ditemukan tewas dalam gempa Osaka.
  • 08:24 WIB. India - Gencatan senjata berakhir, India lanjutkan operasi militer.
  • 08:23 WIB. Inggris - Ratu wajibkan Harry dan Meghan lakukan perjanjian pranikah.
  • 08:22 WIB. Imigran - Anak-anak imigran ditahan di fasilitas penampungan Texas.
  • 08:21 WIB. Eropa - Jumlah pencari suaka di Eropa turun pada 2017.
  • 08:20 WIB. Kolombia - Ivan Duque menangi pemilu presiden Kolombia.

  • 08:19 WIB. Macedonia - Yunani dan Macedonia teken kesepakatan untuk akhiri sengketa nama.
  • 08:18 WIB. Pengangguran - Tingkat pengangguran Turki turun jadi 10,1% pada Maret.

Wiranto Minta KPK Tunda Umumkan Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka

Foto Berita Wiranto Minta KPK Tunda Umumkan Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

"Risiko dengan dia dipanggil sebagai saksi atau tersangka itu akan bolak-balik KPK, berpengaruh pada perolehan suara. Itu pasti akan berpengaruh terhadap pencalonannya," terang Wiranto.

Menko Polhukam menambahkan penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh Lembaga Antirasuah itu, juga dapat berimbas ke ranah politik.

"Kalau sudah dinyatakan sebagai paslon, itu berarti bukan pribadi lagi, melainkan milik para pemilih, milik partai- partai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, jika ingin mengumumkan calon kepala daerah yang tersangka, KPK seharusnya melakukan hal tersebut sebelum kandidat ditetapkan Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) sehingga tidak merugikan banyak pihak.

"Jadi, tidak berlebihan permintaan dari penyelenggara pemilu, yaitu tunda dahulu ini. Nanti, setelah (Pilkada 2018) itu silakan dilanjutkan (proses hukumnya)," kata Wiranto.

Tag: Wiranto, Menkopolhukam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/R Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10