Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:01 WIB. PEP - Pertamina EP melakukan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.
  • 20:58 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dari proyek luar negeri sebesar Rp3,8 triliun.
  • 20:57 WIB. WIKA - Tahun depan WIKA akan melakukan strategi natural hedging untuk memitigasi tekanan dollar terhadap rupiah.
  • 20:54 WIB. WIKA - WIKA meraup surplus US$7,8 juta dari natural hedging.
  • 20:52 WIB. ADHI - Adhi Karya akan lebih memprioritaskan belanja bahan baku konstruksi di pasar dalam negeri.
  • 20:47 WIB. PP Urban - PP Urban saat ini sedang menyiapkan satu proyek baru di Sudimara, Tangerang Selatan.
  • 20:44 WIB. PP Urban - PP Urban hanya akan fokus properti di segmen menengah bawah.
  • 20:42 WIB. PP Urban - PP Urban mengharapkan penjualan properti akan menyumbang 15% dari target.
  • 20:41 WIB. PP Urban - Target penjualan PP Urban sebesar Rp1,5 triliun akan didominasi oleh jasa konstruksi dan precast masing-masing 60% dan 25%.
  • 20:40 WIB. PP Urban - PP Urban akan genjot kontribusi pendapatan bisnis propertinya.

Awas, Bawa UKA Rp1 Miliar Tanpa Izin Bisa Didenda Rp300 Juta

Foto Berita Awas, Bawa UKA Rp1 Miliar Tanpa Izin Bisa Didenda Rp300 Juta
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Bank Indonesia (BI) menerbitkan penyempurnaan ketentuan mengenai pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke dalam dan ke luar Daerah Pabean Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/2/PBI/2018.

Perubahan utama dalam PBI adalah mengenai sanksi atas pelanggaran PBI Pembawaan UKA, yang sebelumnya hanya berupa pencegahan atas kegiatan pembawaan UKA menjadi sanksi kewajiban membayar (denda).

Dengan peraturan yang baru, denda akan dikenakan kepada setiap orang atau korporasi yang melakukan Pembawaan UKA lintas Pabean dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1miliar, kecuali Badan Berizin, yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.

"Aturan yang baru diharapkan akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran ketentuan pembawaan UKA," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Agusman menjelaskan, dalam pelaksanaannya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan besaran denda dan mekanisme penyetoran pada Kas Negara diharmonisasikan dengan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembawaan uang tunai, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

"Berdasarkan hal tersebut, besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada orang (orang perorangan atau korporasi) yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta," jelasnya.

Sanksi berupa denda juga akan dikenakan kepada Badan Berizin yang melakukan pembawaan UKA dengan jumlah melebihi persetujuan UKA oleh BI, sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta.

"Penyempurnaan ketentuan pembawaan UKA diharapkan dapat memperkuat monitoring aktivitas pembawaan UKA oleh Bank Indonesia," kata Agusman.

Dengan monitoring yang baik oleh BI, pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter, khususnya dalam mengendalikan nilai tukar.

Meskipun demikian, kebijakan ini bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan UKA di atas ambang batas izin Pembawaan UKA tetap dapat memenuhi kebutuhan valuta asing, secara nontunai.

"Pelaksanaan pengajuan permohonan izin sebagai Badan Berizin dan permohonan persetujuan kuota pembawaan UKA kepada Bank Indonesia akan berlaku sejak tanggal 4 Juni 2018. Sementara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PBI akan efektif berlaku pada tanggal 3 September 2018," tutup Agusman.

Tag: Bank Indonesia (BI), Agusman

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22