Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:16 WIB. Politik - Kemendagri minta pengkritik Komjen Iriawan baca regulasi.  
  • 22:15 WIB. Daerah - Komjen Iriawan minta Polisi tak hanya fokus di Pilkada Jabar.
  • 22:15 WIB. Politik - Perludem nilai ada potensi kecurangan di Pilgub Jabar.
  • 22:14 WIB. Daerah - Menhub akan sambangi lokasi tenggelamnya KM Sinar Bangun.
  • 22:14 WIB. Daerah - Jokowi jamin santunan untuk keluarga korban KM Sinar Bangun.
  • 19:23 WIB. DanaBijak - DanaBijak membidik pendanaan sebesar US$1,5 juta pada tahun ini.
  • 19:22 WIB. UKM - Presiden Jokowi akan meluncurkan kebijakan baru tarif PPh final untuk UKM jadi 0,5% di Surabaya, Jumat (22/6).
  • 19:21 WIB. AP I - Angkasa Pura I menganggarkan Rp2,2 triliun untuk pengembangan Bandara Ngurah Rai.
  • 19:20 WIB. NISP - OCBC NISP menyalurkan pinjaman kepada Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara senilai Rp100 miliar.
  • 19:18 WIB. Sea Limited - Sea Limited mengumumkan penambahan modal agregat senilai US$575 juta.
  • 19:17 WIB. DuitHape - DuitHape mengincar pendanaan sebesar US$500.000 hingga akhir Juni 2018.
  • 19:14 WIB. Bitcoin - Bursa kripto asal Korea Selatan, Bithumb, kebobolan lebih dari US$30 juta akibat serangan cyber
  • 19:12 WIB. SIS - Suzuki Indomobil Sales menargetkan penjualan NEX II sebanyak 1.500 unit di Pekanbaru dan Riau pada 2018.
  • 19:09 WIB. Grab - Grab berencana mengembangkan layanan mobil terhubung dalam Toyota Mobility Service Platform.
  • 19:11 WIB. SIS - Suzuki Indomobil Sales memperkirakan distribusi NEX II akan mengalami penurunan menjadi 2.000 unit pada Juni.

Jokowi Keluarkan PP Pencegahan Pencucian Uang

Foto Berita Jokowi Keluarkan PP Pencegahan Pencucian Uang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Informasi dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (13/3/2018) menyebutkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret. Peraturan Presiden ini juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Maret 2018.

Sejumlah pertimbangan penerbitan Peraturan Presiden itu adalah korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme selama ini belum ada pengaturannya.

Pemerintah memandang perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

Korporasi sebagaimana dimaksud dalam aturan itu meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.

Pemilik manfaat dari korporasi, menurut Perpres ini, merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki saham lebih dari 25 persen pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara lebih dari 25 persen pada perseoran terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

Selain itu menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 persen dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota komisaris, memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, menerima manfaat dari perseroan terbatas, dan atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Ketentuan yang hampir sama mengenai kriteria Pemilik Manfaat dari Korporasi juga berlaku untuk yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.

Dalam Peraturan Presiden ini ditegaskan bahwa korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat kepada instansi berwenang yang disertai dengan surat pernyataan korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada instansi berwenang.

Korporasi juga wajib melakukan pengkinian informasi pemilik manfaat secara berkala setiap satu tahun.

Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi, menurut Perpres ini, instansi berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi pemilik manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Kerja sama informasi pemilik manfaat antara instansi berwenang dengan instansi peminta sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, berupa permintaan atau pemberian informasi pemilik manfaat secara elektronik maupun nonelektronik.

Peraturan Presiden ini menyebutkan instansi peminta sebagaimana dimaksud meliputi instansi penegak hukum, instansi pemerintah, dan otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain.

Selain dengan instansi peminta, menurut Perpres ini, instansi berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi pemilik manfaat dengan pihak pelapor yang menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Tansaksi Keuangan (PPATK).

Pemberian informasi kepada pihak pelapor itu, dilakukan oleh instansi berwenang dalam rangka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), peraturan pemerintah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1 KPAL 195 262 67 34.36
2 GDST 198 266 68 34.34
3 MYTX 160 204 44 27.50
4 SWAT 272 340 68 25.00
5 JPRS 266 332 66 24.81
6 CITA 875 1,090 215 24.57
7 ATIC 735 915 180 24.49
8 CSIS 980 1,180 200 20.41
9 ASJT 290 328 38 13.10
10 DSSA 15,500 17,500 2,000 12.90
No Code Prev Close Change %
1 BNBR 104 70 -34 -32.69
2 DFAM 1,205 905 -300 -24.90
3 SDMU 282 222 -60 -21.28
4 FORU 144 126 -18 -12.50
5 JKSW 74 66 -8 -10.81
6 SAME 560 500 -60 -10.71
7 MNCN 1,180 1,070 -110 -9.32
8 ERTX 132 120 -12 -9.09
9 IIKP 230 212 -18 -7.83
10 SMRA 995 920 -75 -7.54
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 272 340 68 25.00
2 BBRI 3,140 2,960 -180 -5.73
3 TLKM 3,610 3,710 100 2.77
4 BBCA 22,250 21,500 -750 -3.37
5 BBNI 8,050 7,525 -525 -6.52
6 BMRI 6,950 6,700 -250 -3.60
7 ADRO 1,935 2,000 65 3.36
8 UNTR 34,800 33,500 -1,300 -3.74
9 ASII 6,900 6,950 50 0.72
10 PGAS 2,080 2,040 -40 -1.92