Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:14 WIB. Prabowo - Jangan sampai pembakaran bendera tauhid disuruh kelompok tertentu.
  • 16:07 WIB. BBMD - Bank Mestika selenggarakan edukasi keuangan bagi guru YP Tarbiyatul. 
  • 16:06 WIB. BFIN - APT menuntut BFIN berikan deviden senilai Rp1,2 triliun.
  • 15:56 WIB. Bursa - Obligasi SMFP04ACN2 milik SMF dengan nilai emisi Rp327 miliar jatuh tempo pada 23/10/2018. 
  • 15:56 WIB. Bursa - Efek PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk akan resmi tercatat di BEI pada 31/10/2018 dengan kode emiten CAKK.
  • 15:50 WIB. Bursa - SBSN seri PBS-02O mulai diperdagangkan di BEI hari ini.
  • 15:45 WIB. BDMN - RUPST nyatakan Dadi Budiana telah efektif menjabat sebagai Direktur BDMN.
  • 15:28 WIB. Kadin - Kadin apresiasi kerja sama ekonomi Papua-Madang.
  • 15:27 WIB. Ayam - Harga daging ayam di Jayapura Rp60 ribu/ekor.
  • 15:26 WIB. Pariwisata - Menpar: pertumbuhan pariwisata RI tertinggi ke-9 di dunia.
  • 15:24 WIB. KEK - Pemprov Sumsel terus maksimalkan pembangunan KEK dan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api.
  • 15:22 WIB. Udang - Pemkab Situbondo dorong masyarakat membudidayakan udang vaname skala rumah tangga.
  • 15:21 WIB. Sembako - Harga sembako di Kabupaten Sleman relatif stabil dan tidak terdampak oleh kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.
  • 15:19 WIB. Ekspor - Kemendag menggenjot berbagai perjanjian perdagangan dengan negara lain sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor.
  • 15:18 WIB. Garam - Produksi garam di Kabupaten Probolinggo melimpah akibat musim kemarau panjang pada tahun 2018.

Kredit Macet KUMKM Perlu Penyelesaian

Foto Berita Kredit Macet KUMKM Perlu Penyelesaian
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya. Penyebabnya, bisa faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.

"Meski begitu, KUMKM yang memiliki kredit bermasalah merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit. Sehingga, tidak akan berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM, yang dapat mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usahanya dan atau bahkan menjadi bangkrut atau kolaps," papar Damanik pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Menekan Risiko Kredit Macet KUMKM" di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurut Damanik, kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. "Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana debitur tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari tiga bulan," tandas Damanik.

Damanik menjelaskan, kredit merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dan sumber pendanaan kredit terbesar diperoleh melalui lembaga keuangan/perbankan.

"Dalam pemberian kredit umumnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan KUMKM selaku debitur dan mewajibkan untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu beserta bunga pinjaman," imbuh Damanik.

Kredit yang diterima dan atau diberikan kepada KUMKM berdasarkan pertimbangan kelayakan KUMKM sebagai debitur perbankan. "Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan," kata Damanik lagi.

Hanya saja, Damanik mengakui bahwa restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, restrukturisasi kredit yang diberlakukan lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan masih dirasakan berat oleh KUMKM. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh Koperasi dan UMKM. Kedua, implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh pemerintah, dalam arti tiap-tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasinya masing-masing. "Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Perbedaan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan KUMKM sebagai debitur," jelas Damanik.

Ketiga, tidak dapat kita pungkiri pula bahwa masih terjadinya moral hazard di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi daripada nilai kredit. "Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah," kata Damanik.

Keempat, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala dalam bernegosiasi dengan bank untuk menyelesaikan kredit.

"FGD ini diselenggarakan dalam rangka mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang banyak dialami oleh koperasi sebagai debitur perbankan/non-perbankan dalam penyelesaian kredit," pungkas Damanik.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Abdul Kadir Damanik

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Kemenkop UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90