Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:11 WIB. Telkomsel - Telkomsel perkuat jaringan di Labuan Bajo.
  • 09:10 WIB. WTP - Kemenko PMK raih opini WTP selama lima tahun berturut-turut.
  • 08:50 WIB. Pertamina - IEW mengapresiasi Pertamina dalam menambah cadangan minyak lewat eksplorasi.
  • 08:48 WIB. AP I - AP I akan mengembangkan bandara sesuai kearifan lokal.
  • 08:46 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah targetkan 8.000 nasabah baru dalam International Islamic Expo.
  • 08:39 WIB. BUMN - Pefindo: total outstanding obligasi BUMN hingga Agustus 2018, termasuk sukuk, mencapai Rp251,8 triliun. 
  • 08:37 WIB. INKA - INKA membutuhkan sekitar Rp1,6 triliun untuk membangun pabrik pembuatan kereta api di Desa Ketapang, Banyuwangi.
  • 08:36 WIB. WKE - WKE memberikan pinjaman dana secara tunai kepada WSE sebesar Rp12 mliar.
  • 08:33 WIB. ADHI - ADHI bakal mengerjakan pembangunan MUI Eureka Tower senilai Rp400 miliar.
  • 08:32 WIB. ADHI - Perolehan kontrak baru ADHI di akhir Agustus 2018 didominasi bisnis konstruksi dan energi 89,9%, sisanya properti.
  • 08:30 WIB. ADHI - Adhi Karya telah mengantongi kontrak baru senilai Rp8,91 triliun hingga akhir Agustus 2018.
  • 07:55 WIB. Gempa - BMKG mengatakan gempa di Palu tidak berpotensi tsunami.
  • 07:54 WIB. Gempa - BMKG: gempa berada di sembilan kilometer Barat Laut Palu - Sulteng dengan kedalaman 10 kilometer.
  • 07:53 WIB. Gempa - Menurut BMKG, lokasi gempa Kota Palu terletak di 0.83 Lintang Selatan (LS) dan 119.83 Bujur Timur (BT).
  • 07:50 WIB. Gempa - Kota Palu diguncang gempa 5,1 SR.

DPR Persilakan KPK Proses Hukum Peserta Pilkada

Foto Berita DPR Persilakan KPK Proses Hukum Peserta Pilkada
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap calon kepala daerah peserta pilkada yang terindikasi korupsi namun harus objektif.

"Saya berpandangan silakan KPK menjalankan tupoksinya tanpa harus kita intervensi, tapi harus secara objektif," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Dia menilai KPK memiliki tugas pemberantasan korupsi dalam situasi dan kondisi apapun sehingga mereka harus menjalankan tupoksinya tersebut.

Menurut dia, pernyataan pemerintah berpendapat mengenai status hukum calon kepala daerah (cakada), yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi, dimaknai imbauan yang diperhatikan.

"Apa yang diimbau pemerintah itu diperhatikan namun kasusnya bukan dihentikan," ujarnya.

Amali mengatakan Komisi II DPR pernah rapat konsultasi dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan namun ada fraksi yang tidak setuju apabila kasus cakada dihentikan sehingga tidak dicapai kata sepakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22