Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:02 WIB. Ngabalin - Fadli Zon tidak menghargai karya ciptaan anak bangsa soal lagu potong bebek angsa.
  • 13:01 WIB. Ngabalin - Saya malu lihat tingkah laku Fadli Zon yang mengubah lagi potong bebek angsa.
  • 13:01 WIB. Ngabalin - Masa kanak-kanak Fadli Zon itu depresi berat dan kurang bahagia.
  • 12:41 WIB. KPU - Jokowi harus cuti jika hendak berkampanye.
  • 12:41 WIB. KPU - Jokowi boleh sosialisasi keberhasilan kinerjannya.
  • 11:49 WIB. Karo Penmas Polri - Jabatan baru Brigjen Aris Budiman diumumkan langsung oleh Kapolri.
  • 11:48 WIB. KPK - Brigjen Aris Budiman dimutasi ke Bareskrim Polri.
  • 11:47 WIB. KPK - Direktur Penyidikan KPK berganti, dari Aris Budiman ke Panca Purta.
  • 11:11 WIB. SMGR - SMGR mencatatkan volume penjualan ekspor sebanyak 1,99 juta ton pada Januari 2018—Agustus 2018.
  • 11:10 WIB. SMGR - Agung Wiharto memperkirakan penjualan ekspor dari dalam negeri telah mencapai 2 juta ton sampai dengan Agustus 2018.
  • 11:10 WIB. SMGR - Semen Indonesia mengincar volume penjualan ekspor 3 juta ton atau senilai Rp4,44 triliun pada 2018.
  • 09:08 WIB. Honor - Honor 9i berambisi jadi ikon gaya hidup industri ponsel pintar Indonesia.
  • 06:30 WIB. Tri - Hutchison Tri akui sempat ada layanan RBT 'Jokowi Saja'.
  • 06:27 WIB. Telkomsel - Telkomsel klaim tak ada RBT 'Jokowi Saja' di layanannya.

Luhut: Batasan Kuota Taksi Online Cegah Kredit Macet

Foto Berita Luhut: Batasan Kuota Taksi Online Cegah Kredit Macet
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemberlakuan kuota pembatasan armada kendaraan taksi berbasis aplikasi dalam jaringan (daring) bertujuan untuk menghindari kredit macet.

"Kalau nanti jumlahnya berlebihan, tidak ketemu equalibriumnya. 70 persen yang kredit nanti macet, kan harus diproteksi," kata Luhut ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (13/3/2018).

Menurut Luhut, pemerintah menilai jumlah kendaraan taksi "online" sudah melebihi kuota yang ada.

Kendati pemerintah tetap ingin membuka penerimaan pengemudi taksi online, namun menurut Luhut pemerintah juga perlu mempertimbangkan sisi keberimbangan antara persediaan jumlah kendaraan taksi online dengan kebutuhan di masyarakat.

"Kita (pemerintah) juga ingin tambah lagi (jumlah kuota), tapi jangan nanti malah 'collapse'. Kalau 'collapse' nanti pemerintah lagi yang disalahkan," ujar Luhut terkait keadaan persaingan bisnis taksi online.

Dengan tingginya persaingan, maka potensi kredit kendaraan bermotor yang macet rentan terjadi.

Terkait industri taksi online, pemerintah terus berupaya mengawasi usaha dan kesehatan industri tersebut dengan meminta penilaian dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya perbankan yang memberikan kredit kendaraan bermotor.

Pemerintah telah menetapkan kuota taksi daring per wilayah di seluruh Indonesia sejak Senin (5/3).

Kementerian Perhubungan telah memerintahkan perusahaan aplikasi taksi daring untuk tidak membuka penerimaan atau pendaftaran penambahan armada kendaraan.

Pemerintah juga akan mengumumkan untuk keputusan penambahan armada selanjutnya.

Tag: Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Taksi Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Iqbal

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00