Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:45 WIB. Apple - Laba Apple tiga kali lipat gabungan Xiaomi, Oppo, dan Huawei.
  • 16:43 WIB. Google - Google Family Link bantu orangtua awasi anak di dunia maya.
  • 16:43 WIB. GoPro - GoPro Hero 7 Black resmi punya anti-guncangan terbaru.
  • 16:41 WIB. Xiaomi - Xiaomi akui sengaja tampilkan iklan di menu Setting.
  • 16:40 WIB. Samsung - Samsung cegah salah pencet tombol Bixby di Galaxy Note 9.
  • 16:36 WIB. Instagram - Instagram izinkan pengguna kirim stiker GIF di Direct Message.
  • 16:35 WIB. Huawei - Huawei bakal umumkan Mate 2 Pro pada Oktober.
  • 16:25 WIB. Polda Metro Jaya - Ada pengalihan arus lalu lintas jalur Tugu Proklamasi.
  • 16:14 WIB. HIPMI  - HIPMI: tanggapi polemik beras dengan kepala dingin.
  • 16:13 WIB. Perikanan - Menteri Susi mendorong pengusaha perikanan nasional untuk dapat melakukan terobosan ekspor
  • 16:02 WIB. Instagram - Instagram dikabarkan uji fitur 'Repost' konten. 
  • 16:02 WIB. Gerindra - Semua nomor urut capres-cawapres adalah baik.
  • 16:01 WIB. Amazon - Amazon targetkan buka 3.000 toko tanpa kasir di AS.
  • 16:00 WIB. Kemenhub - Kemenhub libatkan Organda godok peraturan transportasi online.
  • 15:59 WIB. Facebook - Facebook lepas dukungan kampanye politik.

KPK Diminta Tolak Keinginan Wiranto, Apa??

Foto Berita KPK Diminta Tolak Keinginan Wiranto, Apa??
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK diminta menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang bersaing di Pilkada 2018, dengan tetap melanjutkan penetapan tersangka.

"KPK harus tetap melanjutkan penetapan tersangka peserta pilkada bila memang terindikasi melakukan korupsi. Semua orang sama di mata hukum," kata Koordinator Komunitas Pers-Pemerhati Pemilu dan Demokrasi (Korelasi), Girindra Sandino, di Jakarta, Rabu.

Menurut Girindra Sandino, jika Wiranto menggunakan dalih stabilitas nasional, maka sudah ada aparat TNI dan Polri yang ditugaskan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Lagi pula, kata Girindra, pendekatan keamanan untuk stabilitas yang berlebihan, justru menunjukkan kemunduran demokrasi.

Di sisi lain, dia menilai akan lebih repot lagi jika ternyata tersangka justru terpilih menjadi kepala daerah.

"Kalau yang bersangkutan terpilih, akan lebih parah lagi. Sudah pasti diganti Kemdagri, jadi percuma saja," ucapnya.

Tidak seharusnya Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta berpendapat pPernyataan Wiranto sebagai Menko Polhukam tidak seharusnya disampaikan dalam posisinya sebagai penyelenggara negara yang harus mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum, khusunya dalam kasus korupsi, termasuk kepada para kepala daerah dan calon kepala daerah di wilayah yang akan melaksanakan Pilkada srentak 2018.

Menurut Kaka, penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh, dan dari sisi hukum penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.

"KPK seyogianya tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan 'opini publik', sehingga penanganan kasus korupsi di daeah yang melaksanakan Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, kata dia, harus mendukung langkah penegakan hukum dalam kasus korupsi baik di daerah yang melaksanakan Pilkada maupun di daerah lain di seluruh Indonesia sesuai dengan koridor hukum.

"Semua penindakan terhadap kasus korupsi atau kasus hukum lainnya perlu dilakukan dengan tidak memberi ruang untuk mendelegitimasi pelaksanaan Pilkada langsung serentak, baik kepada penyelenggara Pilkada, peserta pilkada, maupun kepada pelembagaan Pilkada secara keseluruhan," katanya.

KIPP Indonesia juga mengimbau KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, karena berada bersama Menko Polhukam saat memberikan pernyataan tersebut.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wiranto

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97