Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:02 WIB. IPW - IPW meminta Kepolisian segera menuntaskan kasus video mesum yang diduga melibatkan anggota DPR.
  • 08:46 WIB. KAI - PT KAI prediksi puncak arus balik Lebaran pada 19-20 Juni 2018.
  • 08:48 WIB. KAI - Hadapi arus balik Lebaran, PT KAI Divre III Palembang siapakan 30 ribu tiket.
  • 08:50 WIB. Pertamina - Pertamina jamin kecukupan BBM dan elpiji untuk kebutuhan arus balik Lebaran 2018.
  • 08:53 WIB. BPBD - BPDBD Sleman pantau keamanan wisata di lereng Gunung Merapi pada libur Lebaran 2018.
  • 08:54 WIB. PDIP - Dewan Pimpinan Pusat PDIP tetapkan Yunus Takandewa sebagai Wakil Ketua DPRD NTT.
  • 08:55 WIB. Kesehatan - Layanan pemilik KPS di RSUD Kabupaten Biak Numfor, Papua, cakup 5 kabupaten di Teluk Saereri.
  • 08:57 WIB. KPU - KPU Kota Surabaya menjadi pelaksana kegiatan Election Visit Program di Pilkada Jatim.
  • 08:59 WIB. BI - BI antisipasi kenaikan suku bunga The Fed.
  • 09:01 WIB. BI - BI perlu naikkan bunga acuan 25 bps di bulan Juli atau Agustus.
  • 09:03 WIB. Pegadaian - Pegadaian alami penurunan outstanding pembiayaan pada 1 minggu jelang Lebaran.
  • 07:03 WIB. Pontianak - Cagub Kalimantan Barat Sutarmidji mengimbau masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan.
  • 05:24 WIB. Rusia - Sebuah taksi menabrak kerumunan pejalan kaki di Red Square, Moskow, dan membuat tujuh orang cedera.
  • 05:21 WIB. Kelapa -  Dinas Perkebunan Sulut berharap petani menghasilkan produk kelapa berkualitas agar mampu bersaing di pasar global.
  • 05:20 WIB. Kamboja - Pangeran Kamboja Norodom Ranariddh terluka parah dalam kecelakaan mobil di Sihanoukville.

KPK Harus Tolak Intervensi Wiranto

Foto Berita KPK Harus Tolak Intervensi Wiranto
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK diminta menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang bersaing di Pilkada 2018, dengan tetap melanjutkan penetapan tersangka.

"KPK harus tetap melanjutkan penetapan tersangka peserta pilkada bila memang terindikasi melakukan korupsi. Semua orang sama di mata hukum," kata Koordinator Komunitas Pers-Pemerhati Pemilu dan Demokrasi (Korelasi), Girindra Sandino, di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut Girindra Sandino, jika Wiranto menggunakan dalih stabilitas nasional, maka sudah ada aparat TNI dan Polri yang ditugaskan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Lagi pula, kata Girindra, pendekatan keamanan untuk stabilitas yang berlebihan, justru menunjukkan kemunduran demokrasi.

Di sisi lain, dia menilai akan lebih repot lagi jika ternyata tersangka justru terpilih menjadi kepala daerah.

"Kalau yang bersangkutan terpilih, akan lebih parah lagi. Sudah pasti diganti Kemdagri, jadi percuma saja," ucapnya.

Tidak seharusnya Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta berpendapat pPernyataan Wiranto sebagai Menko Polhukam tidak seharusnya disampaikan dalam posisinya sebagai penyelenggara negara yang harus mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum, khusunya dalam kasus korupsi, termasuk kepada para kepala daerah dan calon kepala daerah di wilayah yang akan melaksanakan Pilkada srentak 2018.

Menurut Kaka, penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh, dan dari sisi hukum penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.

"KPK seyogianya tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan 'opini publik', sehingga penanganan kasus korupsi di daeah yang melaksanakan Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, kata dia, harus mendukung langkah penegakan hukum dalam kasus korupsi baik di daerah yang melaksanakan Pilkada maupun di daerah lain di seluruh Indonesia sesuai dengan koridor hukum.

"Semua penindakan terhadap kasus korupsi atau kasus hukum lainnya perlu dilakukan dengan tidak memberi ruang untuk mendelegitimasi pelaksanaan Pilkada langsung serentak, baik kepada penyelenggara Pilkada, peserta pilkada, maupun kepada pelembagaan Pilkada secara keseluruhan," katanya.

KIPP Indonesia juga mengimbau KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, karena berada bersama Menko Polhukuam saat memberikan pernyataan tersebut.

Tag: Girindra Sandino, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wiranto, Menkopolhukam

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10