Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:14 WIB. KPU -Pengawalan, kesehatan, dan protokoler masih melekat ke Jokowi dan bisa digunakan.
  • 18:13 WIB. KPU - Fasilitas negara tidak boleh dipakai Jokowi sebagai capres.
  • 17:30 WIB. Olahraga - Emil: Tindakan biadab oknum Bobotoh nodai kemenangan Persib.
  • 17:30 WIB. Hukum - Anggota DPRD minta kasus pengeroyokan pendukung Persija diusut tuntas.
  • 17:30 WIB. Transportasi - Bandara Ngurah Rai siap 100% sambut Pertemuan IMF-WB.
  • 17:29 WIB. Hukum - Anggota DPRD minta kasus pengeroyokan pendukung Persija diusut tuntas.
  • 17:29 WIB. Hukum - Polisi imbau suporter Persib dan Persija menahan diri.
  • 17:28 WIB. Politik - Dewan Pembina Golkar minta pengurus DPP rapatkan barisan.
  • 16:49 WIB. KPU - SBY belum tandatangani deklarasi kampanye damai.
  • 17:28 WIB. Politk - Yenny Wahid umumkan dukungan politiknya pada Rabu.
  • 17:28 WIB. KPU - Format debat bakal disepakati oleh Jokowi dan Prabowo.
  • 17:28 WIB. Politik - Bawaslu temukan dugaan pelanggaran deklarasi kampanye damai.
  • 17:27 WIB. KPU - Belum ada format debat capres-cawapres di Pemilu 2019.
  • 17:27 WIB. Info PNS - Kemenperin buka 400 formasi CPNS tahun Ini.
  • 17:27 WIB. Kesehatan - BPJS hanya tanggung 1 jenis obat hipertensi paru.

KPK Harus Tolak Intervensi Wiranto

Foto Berita KPK Harus Tolak Intervensi Wiranto
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK diminta menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang bersaing di Pilkada 2018, dengan tetap melanjutkan penetapan tersangka.

"KPK harus tetap melanjutkan penetapan tersangka peserta pilkada bila memang terindikasi melakukan korupsi. Semua orang sama di mata hukum," kata Koordinator Komunitas Pers-Pemerhati Pemilu dan Demokrasi (Korelasi), Girindra Sandino, di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut Girindra Sandino, jika Wiranto menggunakan dalih stabilitas nasional, maka sudah ada aparat TNI dan Polri yang ditugaskan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Lagi pula, kata Girindra, pendekatan keamanan untuk stabilitas yang berlebihan, justru menunjukkan kemunduran demokrasi.

Di sisi lain, dia menilai akan lebih repot lagi jika ternyata tersangka justru terpilih menjadi kepala daerah.

"Kalau yang bersangkutan terpilih, akan lebih parah lagi. Sudah pasti diganti Kemdagri, jadi percuma saja," ucapnya.

Tidak seharusnya Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta berpendapat pPernyataan Wiranto sebagai Menko Polhukam tidak seharusnya disampaikan dalam posisinya sebagai penyelenggara negara yang harus mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum, khusunya dalam kasus korupsi, termasuk kepada para kepala daerah dan calon kepala daerah di wilayah yang akan melaksanakan Pilkada srentak 2018.

Menurut Kaka, penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh, dan dari sisi hukum penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.

"KPK seyogianya tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan 'opini publik', sehingga penanganan kasus korupsi di daeah yang melaksanakan Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, kata dia, harus mendukung langkah penegakan hukum dalam kasus korupsi baik di daerah yang melaksanakan Pilkada maupun di daerah lain di seluruh Indonesia sesuai dengan koridor hukum.

"Semua penindakan terhadap kasus korupsi atau kasus hukum lainnya perlu dilakukan dengan tidak memberi ruang untuk mendelegitimasi pelaksanaan Pilkada langsung serentak, baik kepada penyelenggara Pilkada, peserta pilkada, maupun kepada pelembagaan Pilkada secara keseluruhan," katanya.

KIPP Indonesia juga mengimbau KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, karena berada bersama Menko Polhukuam saat memberikan pernyataan tersebut.

Tag: Girindra Sandino, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wiranto, Menkopolhukam

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,983.31 3,943.74
British Pound GBP 1.00 19,541.71 19,346.63
China Yuan CNY 1.00 2,185.44 2,163.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,939.00 14,791.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,865.13 10,756.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,913.10 1,894.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,936.31 10,826.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,538.39 17,361.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.57 3,575.30
Yen Jepang JPY 100.00 13,268.50 13,135.88

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55

Recommended Reading

Senin, 24/09/2018 17:10 WIB

Mantan Bos Pertamina Malam Ini Tidur di Sel

Senin, 24/09/2018 16:33 WIB

Buwas: Jangan Bilang Data Beras Saya Salah

Senin, 24/09/2018 16:15 WIB

Lengkap, 12 Langkah untuk Memulai Bisnis

Senin, 24/09/2018 13:13 WIB

Friksi Perdagangan AS-China Memanas

Senin, 24/09/2018 11:56 WIB

5 Keuntungan Jadi Anak Seorang Pengusaha

Senin, 24/09/2018 10:40 WIB

Transaksi E-Commerce Ditarget US$130 Miliar

Minggu, 23/09/2018 20:30 WIB

Investasi Singapura di Indonesia Naik 38%