Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:20 WIB. Rupiah - Pukul 14.20, rupiah masih tertekan 0,49% di Rp14.570 per dolar AS. 
  • 14:02 WIB. Youtube - Youtube hapus 58 juta video spam.
  • 14:02 WIB. Grab - Grab yakin bakal jadi Decacorn pertama di Asia Tenggara.
  • 14:01 WIB. Fintech - Sejumlah situs fintech ilegal masih bisa diakses.
  • 14:01 WIB. Jepang - Cegah monopoli, Jepang akan perketat regulasi untuk Google cs.
  • 14:01 WIB. Renault - Renault pilih tak pecat Carlos Ghosn.
  • 13:34 WIB. Voucher - Baru dibuka, gerai Matahari di Gresik tawarkan promo voucher diskon Rp500.000.
  • 13:34 WIB. Matahari - Matahari resmi buka gerai baru di Gress Mall, Gresik. 

Sandi Janji Beri Kemudahan Kepemilikan Rumah untuk Warga DKI

Foto Berita Sandi Janji Beri Kemudahan Kepemilikan Rumah untuk Warga DKI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta dalam hal kepemilikan rumah yakni dengan Program Rumah dengan Uang Muka (down payment) Nol Rupiah.

Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan ground breaking Program Rumah DP Nol Rupiah, di Klapa Village, Jakarta Timur, pada 18 Januari 2018. Antusiasme warga terhadap program tersebut pun terus meningkat, hingga saat ini sebanyak 6.000 warga telah memberikan berkasnya di Information Center Klapa Village.

"Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Unit Kerja Pembiayaan yang memiliki tugas awal untuk menerima daftar antrean pemohon hunian vertikal dengan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Pemprov DKI Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Perjanjian jual beli baru bisa dilakukan apabila rumah sudah terbangun, menunggu pengembang menyelesaikan masa pembangunan, katanya lagi.

"Adapun informasi yang berkaitan dengan kepemilikan rumah, antara lain bila melihat jumlah properti yang ada dibandingkan dengan jumlah keluarga, DKI Jakarta kekurangan 302.319 unit hunian," kata Sandiaga.

Saat ini hanya tercatat setengah penduduk DKI atau 51 persen yang memiliki properti sendiri.

Penduduk yang tidak memiliki rumah tersebut terkonsentrasi pada 40 persen masyarakat tidak mampu, katanya.

"Kepemilikan rumah penting karena merupakan salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Pasar hunian yang tidak terjangkau bagi mayoritas kelas menengah ke bawah membuat mereka mencari hunian di pinggiran Jakarta, sehingga menempuh waktu yang lebih lama dalam perjalanan," kata Sandiaga.

Pada sisi lain, pasar hunian yang semakin mahal hanya dapat dijangkau orang berpenghasilan tinggi atau para investor properti yang mendapatkan keuntungan dari semakin naik harga tanah dan bangunan di Jakarta, katanya lagi.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin pasar properti berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah yang merupakan mayoritas warga Jakarta," kata Wagub Sandiaga itu pula.

Dasar penentuan harga jual dalam program ini adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 552/KPTS/M/2016 bahwa luasan untuk setiap hunian rumah sejahtera susun paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enak meter persegi).

Pada wilayah Jakarta Timur, harga jual per meter persegi paling banyak senilai Rp8.800.000 dengan harga jual per unit sebesar Rp184.800.000 untuk tipe 21, dan Rp316.800.000 untuk tipe 36. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk merumuskan sistem cicilan ini.

Adapun persyaratan bagi pemohon, di antaranya yakni warga negara Indonesia dan berdomisili di Jakarta, fotokopi e-KTP DKI Jakarta, dikeluarkan tahun 2013 atau sebelumnya, fotokopi Kartu Keluarga (KK), berusia minimal 21 tahun dan diprioritaskan sudah berkeluarga, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah Pusat maupun daerah.

Selanjutnya bukti masa kerja atau usaha minimal satu tahun, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan bukti penghasilan dalam satu keluarga tidak melebihi batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Rp7 juta.

"Program hunian DP Nol Rupiah merupakan program pemberian bantuan pembiayaan kepemilikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, penyaluran dalam bentuk penunjang uang muka yang nantinya dikembalikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah atau pemerintah bersama dengan kredit pemilikan rumah (melalui mekanisme lembaga keuangan bank/nonbank)," kata Sandiaga.

Tujuannya memberi dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemilikan rumah yang bermanfaat bagi peningkatan perekonomian dan aset keluarga di DKI Jakarta, katanya pula.

Tag: Sandiaga Salahuddin Uno, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Rumah DP 0 Rupiah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Galih Pradipta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00