Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:22 WIB. Gula - Sub Divre Bulog Cirebon, telah membeli gula petani sebanyak 4.500 ton.
  • 14:16 WIB. Urea - Kementan beri tambahan kuota pupuk urea bersubsidi sebanyak 23.820 ton untuk kebutuhan petani di NTT.
  • 14:13 WIB. Purbalingga - UKM di bidang pengolahan jagung diharapkan akan makin mantap berproduksi dengan adanya aneka macam varian produk.
  • 14:12 WIB. Purbalingga - Program diversifikasi pangan berbasis jagung di Purbalingga, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi jagung.
  • 14:11 WIB. Purbalingga - Warga Purbalingga dilatih mengolah makanan berbahan jagung.
  • 14:04 WIB. Beras - Data proyeksi produksi beras Kementan yang disoroti Menko Perekonomian, yakni 13,7 juta ton dalam tiga bulan awal 2018.
  • 14:03 WIB. Beras - Akurasi data proyeksi produksi beras penting karena turut mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait impor.
  • 14:02 WIB. Beras - Pihak yang mempunyai data terkait angka perkiraan produksi beras adalah Kementan dan BPS.
  • 14:01 WIB. Beras - Menko Bidang Perekonomian: data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementan sering meleset.
  • 13:57 WIB. Bandara Bali - Untuk memaksimalkan metode nontunai itu, Bandara Ngurah Rai, melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha.
  • 13:56 WIB. Bandara Bali - Menggandeng Bank BRI untuk pembayaran dengan layanan "virtual account" kepada sekitar 138 gerai dari 65 perusahaan.
  • 13:53 WIB. Bandara Bali - Tarif nontunai itu berlaku untuk sewa ruangan, untuk mendorong efisiensi dan transparansi keuangan UKM.
  • 13:52 WIB. UKM - Bandara Bali menerapkan sistem pembayaran nontunai bagi seluruh pelaku UKM yang manfaatkan jasa.
  • 13:47 WIB. Andi Arief - Tim di Mauritius mencari informasi soal gugatan.
  • 13:47 WIB. Andi Arief - Sekjen Demokrat hari ini di Hong Kong temui pihak Asia Sentinel.

Besok UU MD3 Akan Disahkan, Ketua DPR: Masyarakat Jangan Panik

Foto Berita Besok UU MD3 Akan Disahkan, Ketua DPR: Masyarakat Jangan Panik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait sejumlah pasal yang ada dalam Perubahan Kedua UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang akan sah menjadi UU MD3, Kamis (15/3).

"Kami harap publik tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena UU MD3 itu hanya mengatur tata cara kami di DPR, tidak ada anggota DPR jadi kebal hukum dan tidak ada UU MD3 merusak demokrasi," kata Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/4/2018).

Dia mencontohkan aturan mengenai wewenang DPR untuk pemanggilan paksa seseorang pada pasal 73 ayat (3) dan (4); pasal itu sebenarnya buat aturan baru.

Menurut dia, upaya pemanggilan paksa sudah ada aturannya sejak dua tahun lalu dalam UU MD3 namun tidak pernah digunakan hingga saat ini.

"Karena semua menteri, kepala lembaga negara, kepala lembaga ketika dua kali tidak datang dipanggil DPR, maka panggilan ketiga mereka dateng," ujarnya.

Dia mencontohkan, pimpinan KPK tidak hadir ketika dipanggil Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK, namun selalu hadir ketika dipanggil di Komisi III DPR.

Hal itu, menurut dia, menunjukkan KPK patuh kepada aturan main yang ada di DPR sehingga tidak perlu dikhawatirkan mengenai adanya ancaman bagi demokrasi pasca Perubahan Kedua UU MD3 disahkan.

"Terkait UU MD3 sesuai aturan perundang-undangan, maka hari ini adalah terakhir dan mulai Pukul 00.00 WIB nanti malam, UU tersebut berlaku dan mudah-mudahan besok pemerintah sudah memberi nomor atas UU tersebut sehingga bisa diundangkan dan dilaksanakan," katanya.

Selain itu Bambang juga memuji sikap masyarakat yang tidak setuju hasil Perubahan Kedua UU MD3 yang telah disepakati DPR dan Pemerintah, lalu mereka tidak gaduh namun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (12/2) menyetujui perubahan ke-2 RUU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan tugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Dalam pasal 245 UU MD3 hasil perubahan kedua dijelaskan, ayat (1) "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD".

Ayat (2) berbunyi, "Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadal kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (c) disangka melakukan tindak pidana khusus.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), undang-undang, MD3, Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,976.27 3,936.70
British Pound GBP 1.00 19,606.12 19,408.59
China Yuan CNY 1.00 2,176.13 2,154.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,913.00 14,765.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,826.84 10,716.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,901.17 1,882.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,897.33 10,787.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.86 17,245.52
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,606.53 3,566.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,299.74 13,164.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5873.597 61.807 602
2 Agriculture 1573.131 -18.171 20
3 Mining 1915.607 8.625 46
4 Basic Industry and Chemicals 796.218 16.285 71
5 Miscellanous Industry 1257.362 55.238 45
6 Consumer Goods 2447.908 35.684 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.933 1.870 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1023.502 -1.264 69
9 Finance 1055.900 6.888 91
10 Trade & Service 820.776 7.323 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 183 246 63 34.43
2 PADI 500 625 125 25.00
3 TFCO 680 850 170 25.00
4 DIGI 340 424 84 24.71
5 JSPT 1,200 1,450 250 20.83
6 BULL 141 169 28 19.86
7 PGLI 210 248 38 18.10
8 TCPI 3,020 3,480 460 15.23
9 ABMM 2,040 2,290 250 12.25
10 KPAL 394 442 48 12.18
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 179 137 -42 -23.46
2 PNSE 850 665 -185 -21.76
3 AKPI 970 770 -200 -20.62
4 TAMU 4,290 3,590 -700 -16.32
5 MINA 550 464 -86 -15.64
6 COWL 515 448 -67 -13.01
7 TRUS 195 170 -25 -12.82
8 NICK 146 130 -16 -10.96
9 AGRS 260 232 -28 -10.77
10 MGNA 57 51 -6 -10.53
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 384 406 22 5.73
2 SRSN 85 82 -3 -3.53
3 KPIG 715 710 -5 -0.70
4 PNLF 226 238 12 5.31
5 TLKM 3,570 3,550 -20 -0.56
6 BBRI 2,940 3,000 60 2.04
7 ASII 7,025 7,400 375 5.34
8 ERAA 2,470 2,510 40 1.62
9 ENRG 127 136 9 7.09
10 BBCA 24,000 24,000 0 0.00