Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:08 WIB. Korea - Mantan PM Korsel Kim Jong-pil tutup usia.
  • 15:07 WIB. Piala Dunia - Pendukung Brasil bikin lagu untuk Argentina di Piala Dunia 2018.
  • 15:04 WIB. Piala Dunia - Selebrasi berbau politis, Shaqiri dan Xhaka terancam sanksi.
  • 15:04 WIB. Piala Dunia - Shaqiri masuk buku sejarah usai menangkan Swiss atas Serbia.
  • 15:03 WIB. Piala Dunia - Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri membuat selebrasi identik dalam kemenangan Swiss atas Serbia.
  • 15:01 WIB. Korea - Jepang dan Indonesia akan bahas Semenanjung Korea.
  • 15:00 WIB. Piala Dunia - Messi dituding terlalu mengontrol Argentina di Piala Dunia 2018
  • 14:59 WIB. Migran - Ahli PBB minta AS lepaskan anak-anak migran.
  • 14:57 WIB. Gaza - 206 warga Palestina luka ditembak tentara Israel di Jalur Gaza.
  • 14:57 WIB. Eropa - Trump ancam kenakan lebih banyak tarif impor ke Uni Eropa.
  • 11:43 WIB. Inalum - Dua korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba merupakan karyawan PT Inalum.
  • 11:39 WIB. ASDP - ASDP perkirakan 37% dari 970.327 pemudik belum kembali dari Sumatera ke Jawa lewat Pelabuhan Bakauheni.
  • 11:36 WIB. BPJS - Tahun ini, Pemkab Bojonegoro targetkan peserta Jamkesda terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
  • 11:35 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap para pemudik dengan kendaraan pribadi lebih pilih BBM jenis Pertamax.
  • 11:33 WIB. Pertamina¬†- Pertamina¬†catat peningkatan 14-20% konsumsi BBM dari H-15 sampai H+15 Lebaran.

Besok UU MD3 Akan Disahkan, Ketua DPR: Masyarakat Jangan Panik

Foto Berita Besok UU MD3 Akan Disahkan, Ketua DPR: Masyarakat Jangan Panik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait sejumlah pasal yang ada dalam Perubahan Kedua UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang akan sah menjadi UU MD3, Kamis (15/3).

"Kami harap publik tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena UU MD3 itu hanya mengatur tata cara kami di DPR, tidak ada anggota DPR jadi kebal hukum dan tidak ada UU MD3 merusak demokrasi," kata Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/4/2018).

Dia mencontohkan aturan mengenai wewenang DPR untuk pemanggilan paksa seseorang pada pasal 73 ayat (3) dan (4); pasal itu sebenarnya buat aturan baru.

Menurut dia, upaya pemanggilan paksa sudah ada aturannya sejak dua tahun lalu dalam UU MD3 namun tidak pernah digunakan hingga saat ini.

"Karena semua menteri, kepala lembaga negara, kepala lembaga ketika dua kali tidak datang dipanggil DPR, maka panggilan ketiga mereka dateng," ujarnya.

Dia mencontohkan, pimpinan KPK tidak hadir ketika dipanggil Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK, namun selalu hadir ketika dipanggil di Komisi III DPR.

Hal itu, menurut dia, menunjukkan KPK patuh kepada aturan main yang ada di DPR sehingga tidak perlu dikhawatirkan mengenai adanya ancaman bagi demokrasi pasca Perubahan Kedua UU MD3 disahkan.

"Terkait UU MD3 sesuai aturan perundang-undangan, maka hari ini adalah terakhir dan mulai Pukul 00.00 WIB nanti malam, UU tersebut berlaku dan mudah-mudahan besok pemerintah sudah memberi nomor atas UU tersebut sehingga bisa diundangkan dan dilaksanakan," katanya.

Selain itu Bambang juga memuji sikap masyarakat yang tidak setuju hasil Perubahan Kedua UU MD3 yang telah disepakati DPR dan Pemerintah, lalu mereka tidak gaduh namun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (12/2) menyetujui perubahan ke-2 RUU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan tugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Dalam pasal 245 UU MD3 hasil perubahan kedua dijelaskan, ayat (1) "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD".

Ayat (2) berbunyi, "Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadal kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (c) disangka melakukan tindak pidana khusus.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), undang-undang, MD3, Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83