Portal Berita Ekonomi Senin, 10 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:25 WIB. Pertamina - Pertamina hanya bermitra dengan Overseas Oil and Gas LLC untuk proyek kilang Bontang.
  • 20:24 WIB. Pelindo I - Pelindo I menerapkan sistem e-berthing dan e-pass di Terminal Penumpang Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang.
  • 19:04 WIB. Carlos Ghosn - Carlos Ghosn secara resmi dinyatakan bersalah dalam skandal pelanggaran keuangan.
  • 19:03 WIB. Asia - Bank Dunia: Penduduk Asia Timur ingin berpenghasilan tinggi.
  • 19:02 WIB. Uni Eropa - Uni Eropa siapkan sanksi tambahan untuk otoritas Myanmar.
  • 19:02 WIB. Donald Trump - Trump mendukung permintaan anggaran pertahanan senilai $750 miliar kepada Kongres.
  • 19:01 WIB. China - China dan Ukraina memperbarui perjanjian swap mata uang bilateral bilateral
  • 19:01 WIB. Belgia - Lima menteri Belgia mundur karena sengketa migrasi.
  • 19:00 WIB. Prancis - Aksi vandalisme 'Rompi Kuning' lukai pertumbuhan ekonomi Prancis 0,1%.
  • 19:00 WIB. Kopi - Indonesia peringkat ke-4 produsen kopi dunia.
  • 18:59 WIB. Standard Chartered - Standard Chartered pangkas jumlah karyawan di Uni Emirat Arab.
  • 18:58 WIB. Luksemburg - Luksemburg gratiskan biaya transportasi publik.
  • 16:32 WIB. Google - Google mau bikin perumahan murah dekat kantornya. 
  • 16:27 WIB. Bukalapak - Bukalapak bidik transaksi Rp1,6 triliun di Harbolnas 12.12.
  • 16:26 WIB. Bukalapak - Bukalapak tambah kapasitas server untuk persiapan Harbolnas. 

Besok UU MD3 Akan Disahkan, Ketua DPR: Masyarakat Jangan Panik

Foto Berita Besok UU MD3 Akan Disahkan, Ketua DPR: Masyarakat Jangan Panik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait sejumlah pasal yang ada dalam Perubahan Kedua UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang akan sah menjadi UU MD3, Kamis (15/3).

"Kami harap publik tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena UU MD3 itu hanya mengatur tata cara kami di DPR, tidak ada anggota DPR jadi kebal hukum dan tidak ada UU MD3 merusak demokrasi," kata Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/4/2018).

Dia mencontohkan aturan mengenai wewenang DPR untuk pemanggilan paksa seseorang pada pasal 73 ayat (3) dan (4); pasal itu sebenarnya buat aturan baru.

Menurut dia, upaya pemanggilan paksa sudah ada aturannya sejak dua tahun lalu dalam UU MD3 namun tidak pernah digunakan hingga saat ini.

"Karena semua menteri, kepala lembaga negara, kepala lembaga ketika dua kali tidak datang dipanggil DPR, maka panggilan ketiga mereka dateng," ujarnya.

Dia mencontohkan, pimpinan KPK tidak hadir ketika dipanggil Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK, namun selalu hadir ketika dipanggil di Komisi III DPR.

Hal itu, menurut dia, menunjukkan KPK patuh kepada aturan main yang ada di DPR sehingga tidak perlu dikhawatirkan mengenai adanya ancaman bagi demokrasi pasca Perubahan Kedua UU MD3 disahkan.

"Terkait UU MD3 sesuai aturan perundang-undangan, maka hari ini adalah terakhir dan mulai Pukul 00.00 WIB nanti malam, UU tersebut berlaku dan mudah-mudahan besok pemerintah sudah memberi nomor atas UU tersebut sehingga bisa diundangkan dan dilaksanakan," katanya.

Selain itu Bambang juga memuji sikap masyarakat yang tidak setuju hasil Perubahan Kedua UU MD3 yang telah disepakati DPR dan Pemerintah, lalu mereka tidak gaduh namun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (12/2) menyetujui perubahan ke-2 RUU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan tugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Dalam pasal 245 UU MD3 hasil perubahan kedua dijelaskan, ayat (1) "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD".

Ayat (2) berbunyi, "Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadal kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (c) disangka melakukan tindak pidana khusus.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), undang-undang, MD3, Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6111.360 -14.996 620
2 Agriculture 1498.070 5.905 20
3 Mining 1737.944 -0.464 47
4 Basic Industry and Chemicals 843.964 1.637 71
5 Miscellanous Industry 1377.909 -12.076 45
6 Consumer Goods 2503.452 -5.828 49
7 Cons., Property & Real Estate 448.927 -0.797 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.764 -1.013 71
9 Finance 1163.047 -4.982 91
10 Trade & Service 790.568 -1.203 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 165 280 115 69.70
2 URBN 1,200 1,800 600 50.00
3 PTSN 645 805 160 24.81
4 MDIA 126 153 27 21.43
5 YULE 173 208 35 20.23
6 PJAA 1,125 1,350 225 20.00
7 MERK 5,400 6,475 1,075 19.91
8 YPAS 625 725 100 16.00
9 SHID 3,500 4,000 500 14.29
10 KPAS 442 505 63 14.25
No Code Prev Close Change %
1 DEAL 525 394 -131 -24.95
2 NUSA 210 158 -52 -24.76
3 HERO 920 770 -150 -16.30
4 AKSI 332 280 -52 -15.66
5 FORU 120 103 -17 -14.17
6 ETWA 85 73 -12 -14.12
7 LMAS 64 55 -9 -14.06
8 SIPD 1,100 960 -140 -12.73
9 PNSE 740 650 -90 -12.16
10 HDTX 150 132 -18 -12.00
No Code Prev Close Change %
1 KPAS 442 505 63 14.25
2 RIMO 163 186 23 14.11
3 TLKM 3,670 3,680 10 0.27
4 NUSA 210 158 -52 -24.76
5 WSKT 1,845 1,845 0 0.00
6 BBRI 3,620 3,610 -10 -0.28
7 PTBA 3,990 4,020 30 0.75
8 ASII 8,225 8,150 -75 -0.91
9 ADRO 1,300 1,310 10 0.77
10 ITMG 20,425 19,800 -625 -3.06