Portal Berita Ekonomi Selasa, 16 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:15 WIB. UEFA Nations League - Luksemburg 3 vs 0 San Marino
  • 06:14 WIB. Meizu - Meizu rilis ponsel Rp1 juta hingga Rp8 juta.
  • 06:10 WIB. UEFA Nations League - Belarusia 0 vs 0 Moldova
  • 06:07 WIB. UEFA Nations League - Finlandia 2 vs 0 Yunani
  • 06:04 WIB. UEFA Nations League - Estonia 3 vs 3 Hungaria
  • 05:55 WIB. Jamal Khashoggi - Kasus wartawan Saudi yang hilang menciptakan kekhawatiran besar di pasar minyak.
  • 05:53 WIB. Minyak - Minyak mentah AS naik 44 sen, menetap di $71,78 per barel, di tengah ketegangan Saudi.
  • 05:53 WIB. Saudi - Raja Saudi memerintahkan penyelidikan dalam kasus Khashoggi.
  • 05:52 WIB. United States - Defisit anggaran Amerika melonjak 17% karena lonjakan belanja.
  • 05:52 WIB. Riyadh - Arab Saudi tetap mengadakan forum investasi meskipun para pembicara utama menarik diri.
  • 05:51 WIB. Korea Utara - Perancis siap membantu Korea Utara untuk upaya denuklirisasi.
  • 05:50 WIB. JP Morgan - JP Morgan dan Ford membatalkan rencana untuk hadir dalam acara investor oleh Saudi.
  • 05:50 WIB. Bahrain - Bahrain lakukan boikot terhadap Uber karena menolak hadir dalam konferensi investor di Riyadh.
  • 05:48 WIB. Microsoft - Co-founder Microsoft, Paul Allen, meninggal pada usia 65 tahun.
  • 05:47 WIB. GOOGL - Google ikut memboikot konferensi Saudi 'Davos in the desert' atas hilangnya jurnalis.

Kata Menaker: Izin TKA Dipermudah, Tapi Pengawasan Ditingkatkan

Foto Berita Kata Menaker: Izin TKA Dipermudah, Tapi Pengawasan Ditingkatkan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan akan mempermudah proses perizinan tenaga kerja asing (TKA) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo demi meningkatkan investasi di Indonesia namun akan memperketat pengawasan bagi TKA.

"Kalau sudah memenuhi persyaratan, harus dipermudah. Kalau tidak memenuhi persyaratan, ya tidak boleh masuk. Izin dipermudah, tapi pengawasan juga ditegakkan," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam keterangan Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Saat ini, perizinan Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Penempatan Tenaga Asing (IPTA) yang dilayani di Kementerian Ketenagakerjaan telah berbasis sistem daring sehingga pengajuan perizinan bisa dilakukan kapan dan di mana saja.

Sistem daring itu juga meminimalkan potensi terjadinya pungutan liar karena tidak mempertemukan antara pengurus izin dengan petugas.

Komitmen mempermudah izin penggunaan pekerja asing, lanjut Hanif, tak hanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, namun pemerintah sedang menyiapkan kebijakan baru yang melibatkan kementerian dan lembaga lain yang terkait, seperti Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Otoritas Jasa Keuangan dan sebagainya.

"Semua prosedur akan lebih singkat, lebih cepat, berbasis 'online' dan terintegrasi antarlembaga terkait," jelas Hanif.

Menaker menyebut ada delapan kebijakan baru terkait perizinan RPTKA dan IMTA yang sedang dimatangkan oleh pemerintah antara lain menghilangkan syarat rekomendasi dari instansi terkait, jangka waktu izin pekerja asing antara 1-2 tahun menjadi sesuai dengan perjanjian konrak kerja.

Selain itu juga proses perizinan RPTKA dan IMTA yang semula terpisah menjadi satu kesatuan sehingga yang semula butuh waktu enam hari menjadi dua hari.

Jika sebelumnya pekerja asing dengan jabatan direksi atau komisaris yang juga pemegang saham diwajibkan mengantongi IMTA, kini tak harus mengantongi IMTA.

Begitu juga jika sebelumnya untuk pekerjaan terkait kondisi darurat dan perawatan, kedatangan pekerja asing bersamaan dengan IMTA, kini pekerja asing diperbolehkan masuk Indonesia terlebih dahulu dan pengajuan IMTA paling lambat dua hari setelah bekerja.

Kebijakan baru juga diberlakukan jika sebelumnya, pemberi kerja tak boleh mempekerjakan pekerja asing yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain, kini rangkap pekerjaan itu diperbolehkan, namun hanya untuk jabatan sejenis, serta hanya pada sektor pendidikan, pelatihan vokasi, e-commerce dan sektor Migas.

Selain itu juga izin pekerja asing dengan jabatan direksi dan komisaris yang sebelumnya hanya terbatas pada lokasi kabupaten/kota tertentu, kini izin lokasi kerja bersifat nasional namun untuk jabatan teknis tetap mengacu pada kabupaten/kota tertentu.

Perubahan juga dilakukan pada pengawasan yaitu jika sebelumnya pengawasan dilakukan oleh beberapa instansi, kini pengawasan dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi.

Tag: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Muhammad Hanif Dhakiri, Tenaga Kerja Asing (TKA)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,071.78 4,031.14
British Pound GBP 1.00 20,215.95 20,005.65
China Yuan CNY 1.00 2,209.20 2,187.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,270.00 15,118.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,875.29 10,764.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,948.90 1,929.37
Dolar Singapura SGD 1.00 11,118.39 11,003.71
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,722.36 17,544.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,677.75 3,637.63
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.99 13,469.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5727.256 -29.234 610
2 Agriculture 1509.830 -12.368 20
3 Mining 1893.607 -32.593 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.721 -27.621 70
5 Miscellanous Industry 1188.324 -0.762 45
6 Consumer Goods 2415.354 -13.287 49
7 Cons., Property & Real Estate 400.482 -4.050 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.524 -8.265 70
9 Finance 1048.064 10.116 91
10 Trade & Service 788.569 -6.051 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 785 970 185 23.57
2 RBMS 144 174 30 20.83
3 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
4 APEX 1,510 1,760 250 16.56
5 VRNA 109 127 18 16.51
6 MFMI 680 770 90 13.24
7 GMFI 272 304 32 11.76
8 TMPO 126 140 14 11.11
9 SONA 4,950 5,500 550 11.11
10 TIRA 138 153 15 10.87
No Code Prev Close Change %
1 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
2 PANI 248 210 -38 -15.32
3 ASJT 392 332 -60 -15.31
4 LPCK 1,625 1,385 -240 -14.77
5 DIGI 930 805 -125 -13.44
6 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
7 KONI 238 210 -28 -11.76
8 AKPI 930 825 -105 -11.29
9 MLPT 890 790 -100 -11.24
10 LPIN 1,005 900 -105 -10.45
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 1,310 1,185 -125 -9.54
2 TKIM 11,600 10,050 -1,550 -13.36
3 INKP 14,300 11,700 -2,600 -18.18
4 SMCB 1,570 1,850 280 17.83
5 RBMS 144 174 30 20.83
6 PGAS 2,120 2,040 -80 -3.77
7 KPIG 131 133 2 1.53
8 MNCN 755 745 -10 -1.32
9 BBRI 2,950 3,000 50 1.69
10 TLKM 3,680 3,660 -20 -0.54