Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:45 WIB. Antariksa - Trump perintahkan AS dominasi antariksa.
  • 08:44 WIB. Gaza - PBB: Gaza 'di ambang perang'.
  • 08:43 WIB. Korea - Latihan militer Korsel-AS resmi dihentikan.
  • 08:42 WIB. Ganja - Otoritas Kanada memutuskan untuk legalkan ganja.
  • 08:41 WIB. Penerbangan - Saudia cetak rekor 688 penerbangan dalam waktu 24 jam.
  • 08:41 WIB. Amerika - Sekjen PBB sesalkan keputusan AS mundur dari Dewan HAM PBB.
  • 08:39 WIB. Suriah - Menlu Turki: Turki adalah negara kunci dalam perundingan Suriah.
  • 08:39 WIB. Perang Dagang - Trump ancam perang dagang yang makin parah dengan China.
  • 08:38 WIB. Wikileaks - Mantan pegawai CIA dituduh dalam kasus Wikileaks 'Vault 7'.
  • 08:38 WIB. Swedia - Serangan bersenjata di Swedia, 3 orang tewas.
  • 06:30 WIB. Ardiles - Ardiles Ciptawijaya memprediksi penjualan naik 20%-25% sepanjang tahun ini.
  • 06:27 WIB. Kereta - Kereta dengan konsep gerbong train sleeper mencatat penjualan Rp64,8 juta selama arus balik Lebaran 2018.
  • 06:23 WIB. PLTU - PT Cirebon Electric Power mencatat pembangunan PLTU ekspansi unit II berkapasitas 1.000 MW mencapai 14,7%.
  • 06:22 WIB. Hotel - Santika mencatat okupansi hotel di Bali, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Belitung naik 15% selama libur lebaran.
  • 06:20 WIB. Ciputra - Ciputra Group menargetkan penjualan proyek properti tumbuh sekitar 20%-30% pada 2018.

DPR Khawatirkan PGN Akan Bebani Kinerja Holding Migas

Foto Berita DPR Khawatirkan PGN Akan Bebani Kinerja Holding Migas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dikhawatirkan bisa membebani kinerja holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN Migas) jika skema penggabungannya dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) dilanjutkan. 

Dalam catatan Rieke, PGN memiliki kinerja yang kurang menggembirakan terutama penurunan jumlah laba bersih dalam lima tahun terakhir, padahal jumlah aset perusahaan terus bertambah.

"Ada dua hal yang menurutnya menekan laba perusahaan, yakni kenaikan biaya operasi akibat pembayaran sewa fasilitas regasifikasi dan penyimpanan gas." katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Seperti FSRU Lampung, itu tidak beroperasi dengan maksimal. Namun, PGN harus terus membayar sewa lebih dari US$90 juta.

Lanjutnya, adanya kesalahan strategi manajemen dalam penempatan investasi khususnya di sisi hulu oleh PT Saka Energi Indonesia, yang merupakan anak usaha PGN. "Investasi Saka Energi dalam pembelian blok migas pada 2013-2015, sampai saat ini masih mengalami kerugian rata-rata US$50 juta dalam lima tahun terakhir." katanya lagi.

Untuk itu, Rieke menyarankan agar dilakukan audit khusus dan tinjauan lapangan atas proyek milik PGN sebelum pemerintah meneruskan lebih jauh pembentukan holding BUMN Migas tersebut.

Sementara itu, menanggapi ancaman tersebut, Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menjelaskan penyebab merosotnya laba PGN dari penyewaan FSRU sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan.

Lagipula menurut Fajar, masalah penurunan laba yang dialami PGN merupakan dinamika bisnis yang juga terjadi di perusahaan migas manapun termasuk Pertamina.

"Tidak ada memberatkan Pertamina. Sudah kita kaji, FSRU Lampung itu kasus lama. Laba turun itu faktor eksternalitis, Pertamina juga sama," ujar dia. 

Namun terlepas daripada itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan proses pembentukan holding BUMN yang tidak melalui mekanisme persetujuan DPR, melanggar ketentuan dari Undang-Undang BUMN. 

"Harusnya melalui proses RAPBN dan dengan persetujuan DPR RI. Selain itu akibat hukum PP Holding ini sangat membahayakan bagi keuangan negara karena sebuah BUMN (PGN) menjadi berstatus tidak lagi BUMN," kata Bisman.

Sementara, Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menyatakan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait proses pembentukan holding BUMN Migas. 

"Kami di Komisi XI bermitra dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan meminta penjelasan mengenai rencana holding," katanya.

Melchias menjelaskan, pemanggilan para pejabat Lapangan Banteng perlu dilakukan mengingat Kemenkeu merupakan perwakilan pemerintah yang memegang saham negara di seluruh perusahaan pelat merah. 

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Holding Migas, Fajar Harry Sampurno, Melchias Markus Mekeng, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sri Mulyani Indrawati, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: WE

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10