Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:14 WIB. Prabowo - Jangan sampai pembakaran bendera tauhid disuruh kelompok tertentu.
  • 16:07 WIB. BBMD - Bank Mestika selenggarakan edukasi keuangan bagi guru YP Tarbiyatul. 
  • 16:06 WIB. BFIN - APT menuntut BFIN berikan deviden senilai Rp1,2 triliun.
  • 15:56 WIB. Bursa - Obligasi SMFP04ACN2 milik SMF dengan nilai emisi Rp327 miliar jatuh tempo pada 23/10/2018. 
  • 15:56 WIB. Bursa - Efek PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk akan resmi tercatat di BEI pada 31/10/2018 dengan kode emiten CAKK.
  • 15:50 WIB. Bursa - SBSN seri PBS-02O mulai diperdagangkan di BEI hari ini.
  • 15:45 WIB. BDMN - RUPST nyatakan Dadi Budiana telah efektif menjabat sebagai Direktur BDMN.
  • 15:28 WIB. Kadin - Kadin apresiasi kerja sama ekonomi Papua-Madang.
  • 15:27 WIB. Ayam - Harga daging ayam di Jayapura Rp60 ribu/ekor.
  • 15:26 WIB. Pariwisata - Menpar: pertumbuhan pariwisata RI tertinggi ke-9 di dunia.
  • 15:24 WIB. KEK - Pemprov Sumsel terus maksimalkan pembangunan KEK dan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api.
  • 15:22 WIB. Udang - Pemkab Situbondo dorong masyarakat membudidayakan udang vaname skala rumah tangga.
  • 15:21 WIB. Sembako - Harga sembako di Kabupaten Sleman relatif stabil dan tidak terdampak oleh kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.
  • 15:19 WIB. Ekspor - Kemendag menggenjot berbagai perjanjian perdagangan dengan negara lain sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor.
  • 15:18 WIB. Garam - Produksi garam di Kabupaten Probolinggo melimpah akibat musim kemarau panjang pada tahun 2018.

DPR Khawatirkan PGN Akan Bebani Kinerja Holding Migas

Foto Berita DPR Khawatirkan PGN Akan Bebani Kinerja Holding Migas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dikhawatirkan bisa membebani kinerja holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN Migas) jika skema penggabungannya dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) dilanjutkan. 

Dalam catatan Rieke, PGN memiliki kinerja yang kurang menggembirakan terutama penurunan jumlah laba bersih dalam lima tahun terakhir, padahal jumlah aset perusahaan terus bertambah.

"Ada dua hal yang menurutnya menekan laba perusahaan, yakni kenaikan biaya operasi akibat pembayaran sewa fasilitas regasifikasi dan penyimpanan gas." katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Seperti FSRU Lampung, itu tidak beroperasi dengan maksimal. Namun, PGN harus terus membayar sewa lebih dari US$90 juta.

Lanjutnya, adanya kesalahan strategi manajemen dalam penempatan investasi khususnya di sisi hulu oleh PT Saka Energi Indonesia, yang merupakan anak usaha PGN. "Investasi Saka Energi dalam pembelian blok migas pada 2013-2015, sampai saat ini masih mengalami kerugian rata-rata US$50 juta dalam lima tahun terakhir." katanya lagi.

Untuk itu, Rieke menyarankan agar dilakukan audit khusus dan tinjauan lapangan atas proyek milik PGN sebelum pemerintah meneruskan lebih jauh pembentukan holding BUMN Migas tersebut.

Sementara itu, menanggapi ancaman tersebut, Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menjelaskan penyebab merosotnya laba PGN dari penyewaan FSRU sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan.

Lagipula menurut Fajar, masalah penurunan laba yang dialami PGN merupakan dinamika bisnis yang juga terjadi di perusahaan migas manapun termasuk Pertamina.

"Tidak ada memberatkan Pertamina. Sudah kita kaji, FSRU Lampung itu kasus lama. Laba turun itu faktor eksternalitis, Pertamina juga sama," ujar dia. 

Namun terlepas daripada itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan proses pembentukan holding BUMN yang tidak melalui mekanisme persetujuan DPR, melanggar ketentuan dari Undang-Undang BUMN. 

"Harusnya melalui proses RAPBN dan dengan persetujuan DPR RI. Selain itu akibat hukum PP Holding ini sangat membahayakan bagi keuangan negara karena sebuah BUMN (PGN) menjadi berstatus tidak lagi BUMN," kata Bisman.

Sementara, Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menyatakan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait proses pembentukan holding BUMN Migas. 

"Kami di Komisi XI bermitra dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan meminta penjelasan mengenai rencana holding," katanya.

Melchias menjelaskan, pemanggilan para pejabat Lapangan Banteng perlu dilakukan mengingat Kemenkeu merupakan perwakilan pemerintah yang memegang saham negara di seluruh perusahaan pelat merah. 

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Holding Migas, Fajar Harry Sampurno, Melchias Markus Mekeng, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sri Mulyani Indrawati, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: WE

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5840.435 3.144 610
2 Agriculture 1570.332 -4.068 20
3 Mining 1918.413 8.447 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.577 0.126 70
5 Miscellanous Industry 1252.288 -2.704 45
6 Consumer Goods 2470.043 -1.914 49
7 Cons., Property & Real Estate 411.035 1.920 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1064.616 17.661 70
9 Finance 1050.751 -3.316 91
10 Trade & Service 788.480 -4.485 147
No Code Prev Close Change %
1 MINA 472 585 113 23.94
2 MPRO 254 314 60 23.62
3 IBFN 324 400 76 23.46
4 BCAP 135 159 24 17.78
5 DART 250 294 44 17.60
6 UNIC 3,400 3,930 530 15.59
7 SKYB 138 159 21 15.22
8 LPGI 3,550 4,050 500 14.08
9 SHIP 950 1,065 115 12.11
10 MYTX 126 138 12 9.52
No Code Prev Close Change %
1 NICK 159 140 -19 -11.95
2 MAYA 8,150 7,275 -875 -10.74
3 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
4 PBSA 770 690 -80 -10.39
5 INCF 125 114 -11 -8.80
6 JKON 505 466 -39 -7.72
7 BMAS 368 340 -28 -7.61
8 MMLP 530 490 -40 -7.55
9 INCI 610 565 -45 -7.38
10 VINS 96 89 -7 -7.29
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 362 18 5.23
2 LPPF 5,625 5,025 -600 -10.67
3 KPIG 135 138 3 2.22
4 PGAS 2,270 2,340 70 3.08
5 ISAT 2,680 2,840 160 5.97
6 PTBA 4,540 4,610 70 1.54
7 PNLF 286 288 2 0.70
8 FREN 99 105 6 6.06
9 BBCA 23,375 23,150 -225 -0.96
10 WSKT 1,540 1,600 60 3.90