Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mendagri Sebut Pemikiran Alex Noerdin Sama dengan Bung Karno

Mendagri Sebut Pemikiran Alex Noerdin Sama dengan Bung Karno Kredit Foto: Irwan Wahyudi
Warta Ekonomi, Palembang -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahyo Kumolo datang ke Palembang menghadiri Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Tingkat Daerah Regional Sumatera diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Kamis (15/3/2018). 

Dalam sambutannya, Tjahyo Kumolo sempat memuji keberhasilan kepemimpinan Gubernur Sumsel Alex Noerdin selama hampir 10 tahun memimpin Sumsel.

"Pemikiran beliau ini sama dengan Bung Karno. Pada tahun 60 Bung Karno selalu pidato dan selalu saya baca bukunya. Setiap manusia harus punya impian dan imajinasi dan punya konsepsi. Dengan punya konsepsi ada keberanian. Kalau pak Alex gak berani dan nekad Sumsel tidak akan sehebat dan seindah ini, bahkan punya bandara dan infrastruktur hebat," tegasnya.

Di bawah kepemimpinan Alex, satu hari tak kurang 57 pesawat take off dan landing di Palembang. Bahkan bisnis kuliner Palembang yakni pempek paling populer di Indonesia selain Yogyakarta.

"Hampir 7 ton pempek dikirim ke luar Palembang setiap hari. Nomor dua dipecahkaN Yogyakarta yaitu bakpia. Ini belum termasuk ikan patin, udang dan ikan belidanya. Saya kira pak Alex yang segera mengakhiri jabatannya sudah selesai memenuhi janji politiiknya karena sudah dijawab sekarang," tambahnya.

Terkait masalah percepatan kebijakan satu peta menurut Tjahjo saat ini masih menemui berbagai ke dalam di antaranya adalah kelembagaan yang belum terbentuk dan terkait kebijakan pemerintah. Kemudian teknologi yang belum memadai.

"Ini hambatan yang harus dicermati bersama. Gubernur wajib bentuk OPD sebagai simpul jaringan sebagai rangka pembangunan untuk informasi geopasial," jelasnya.

Selanjutnya kata Mendagri, seluruh daerah perlu mengoperasionalkan fungsi simpul jaringan dan infrastruktur tersebut. Kebijakan  satu peta ini penting menyatukan seluruh informasi peta produksi oleh berbagai sektor kementerian dan lembaga dalam satu peta secara integrasi. 

Hal ini juga penting guna mempermudah penyelesian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatn lahan serta membantu penyelesaian  batas daerah di seluruh tanah air.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irwan Wahyudi
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: