Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Dorong Perbankan Fasilitasi Petani Karet

Pemerintah Dorong Perbankan Fasilitasi Petani Karet Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Warta Ekonomi, Palembang -

Pemerintah mendesak kalangan perbankan yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan untuk menyentuh petani karet karena terdapat potensi yang cukup tinggi di Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

Rudi Arpian selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel di Palembang, Sabtu (17/3/2018), mengatakan, perbankan diminta untuk menghimpun dana (funding) maupun menyalurkan pembiayaan ke petani kare karena transaksi petani karet yang telah berkelompok bisa mencapai ratusan juta setiap Minggu.

"Transaksi UPPB bisa mencapai Rp500 juta per Minggu, sementara pembayarannya selalu dengan tunai. Artinya potensi cukup besar," tuturnya.

Menurut Rudi, kehadiran perbankan bisa memberikan manfaat dari segi keamanan karena selama ini petani menyimpan uang hasil menjual karet dalam bentuk tunai. Padahal aksi perampokan setelah transaksi jual beli karet milik petani kerap terjadi.

"Perbankan bisa masuk ke petani melalui agen (laku pandai) yang ditempatkan di kawasan petani karet. Di samping itu alangkah baiknya juga bank menyalurkan permodalan buat petani karena lalu lintas uang petani lancar," tuturnya.

Ia mengemukakan pemerintah sendiri telah berkoordinasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk supaya menjajaki peluang intermediasi di kelompok petani karet.

"BRI mau mapping dulu karena terdapat 152 UPPB yang tersebar di beberapa kabupaten," ungkapnya.

Sementara itu pertumbuhan kredit perbankan di Sumatera Selatan melambat sepanjang 2017 karena dipengaruhi pelemahan daya beli masyarakat. Rudy Hairudin selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengatakan, penyaluran kredit perbankan hanya naik berkisar 8 persen dari proyeksi awal 10-12 persen, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 15 persen atau sesuai proyeksi, atau total penyaluran kredit mencapai Rp108,3 triliun (outstanding) dan DPK Rp69,50 triliun.

"Jika mengacu kondisi ideal, selisih DPK dan penyaluran kredit seharusnya hanya 2 persen, tapi ini hingga 7 persen, artinya bank sudah kelebihan dana," pungkasnya. (HYS/Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Bagikan Artikel: