Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Debat Pilpres - Trafik Telkomsel dan XL melonjak saat debat pilpres perdana.
  • 19:42 WIB. Google - Google akuisisi Divisi Smartwatch Fossil.
  • 19:39 WIB. Apple - iPad murah kabarnya segera rilis.
  • 19:38 WIB. Huawei - Universitas Oxford setop terima dana dari Huawei.
  • 19:36 WIB. Tesla - Susul Proton,  Tesla kena imbas dari Airbag Takata.
  • 19:34 WIB. Ghosn - Pengacara ajukan banding atas penolakan bebas bersyarat Ghosn.
  • 19:32 WIB. Wuling - SUV Wuling Almaz sudah dikenalkan ke kalangan khusus.
  • 19:31 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji aturan penyiaran dan data pribadi rampung di kuarta I 2019.
  • 19:29 WIB. MediaTek - MediaTek bantah kabar akhiri kerja dengan Xiaomi.
  • 18:42 WIB. BPPT - BPPT ingatkan desain teknologi LRT perlu uji coba lapangan. 
  • 18:29 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo akan uji coba 700 Mhz untuk mitigasi bencana alam.
  • 18:27 WIB. Twitter - Twitter catat 1,3 juta cuitan saat Debat Pilpres 2019.
  • 18:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi rilis gim pesaing PUBG dan Fortnite.
  • 18:24 WIB. Asus - Asus tunda penjualan smartphone gaming ROG di Indonesia.
  • 18:23 WIB. Oppo - Oppo R17 pro sudah bisa pakai fitur kamera 3D.

Akademisi: Masyarakat Boleh Lakukan Upaya Hukum UU MD3

Foto Berita Akademisi: Masyarakat Boleh Lakukan Upaya Hukum UU MD3
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Bayu Dwi Anggono selaku Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, menyatakan masyarakat dapat melakukan upaya hukum untuk menolak berlakunya beberapa pasal dalam UU MD3.

"Telah tersedia upaya hukum yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu mengajukan uji materi ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Bayu melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

Hal itu dikatakan oleh Bayu menanggapi anggapan beberapa pihak yang menilai UU MD3 mengandung substansi antidemokrasi dan bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum. Terkait dengan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengesahkan RUU Perubahan UU MD3, hal itu dinilai Bayu justru menghambat publik untuk dapat segera menguji ke MK.

Jika Presiden tidak menyetujui UU yang telah disetujui DPR sesungguhnya tidak akan berpengaruh secara hukum karena UU tersebut tetap akan berlaku setelah 30 hari sejak disetujui dalam paripurna DPR, lanjut Bayu. Pada Kamis (8/3/2018) MK telah menggelar sidang pendahuluan untuk tiga perkara pengujian UU MD3 yang permohonannya diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dan dua perserorangan warga negara Indonesia.

Ketiga perkara tersebut menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Dalam berkas perkara yang diterima MK, para pemohon menyebutkan bahwa pasal-pasal dalam UU MD3 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum bagi masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Permohonan uji materi ini diajukan ke MK hanya berselang beberapa hari setelah DPR mengundangkan ketentuan ini, meskipun belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. (HYS/Ant)

Tag: MD3, undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Joko Widodo (Jokowi), Demokrasi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Yusran Uccang

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56