Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:20 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas domestik Pelindo III naik 8% dengan total 3 juta TEUs.
  • 21:19 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas sepanjang 2018 di pelabuhan yang dikelola Pelindo III naik 8,5%.
  • 20:04 WIB. Joglosemarkerto - Okupansi kereta Joglosemarkerto mencapai 186%.
  • 19:41 WIB. Garuda - Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung London–Denpasar.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - BUMN juga didorong untuk mengoptimalkan kembali pasar modal dalam negeri.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - Kementerian BUMN mengungkapkan rencana capex total seluruh BUMN karya mencapai Rp108 triliun pada 2019.
  • 19:30 WIB. BRI Agro - BRI Agro tercatat menyalurkan KUR selama 2018 senilai Rp33,6 miliar, 23,51% dari target.
  • 19:30 WIB. PLN - Ganjar menekankan agar PLN mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan.
  • 19:29 WIB. PLN - Potensi PLTP Gunung Ungaran direncanakan mampu menghasilkan 55 MW.
  • 19:29 WIB. PLN - PLN akan menggarap pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Ungaran.
  • 19:28 WIB. PEP - Total produksi minyak dan gas Pertamina EP adalah 255 mboepd atau 101% dari target 253 mboepd
  • 19:28 WIB. PEP - Produksi gas Pertamina EP adalah 1.017 mmscfd atau 103% dari target 986 mmscfd.
  • 19:28 WIB. PEP - Produksi minyak PEP pada 2018 adalah 79.690 bopd atau 96% dari target 83.000 bopd.
  • 19:22 WIB. ANTM - Untuk komoditas emas, ANTM mencatatkan penjualan pada tahun 2018 sebanyak 27.258 kg.
  • 19:22 WIB. ANTM - Dari sisi penjualan ANTM mencapai 24.135 TNi atau tumbuh 10% yoy.

KNTI Harap Pemprov DKI Hentikan Aktivitas Pencurian Pengelolaan Air Tanah

Foto Berita KNTI Harap Pemprov DKI Hentikan Aktivitas Pencurian Pengelolaan Air Tanah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia(KNTI) menginginkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius menghentikan aktivitas pencurian pengelolaan air tanah yang mengganggu akses air kepada masyarakat pesisir.

"Pemprov DKI Jakarta harusnya mengambil langkah yang lebih strategis dengan tegas menghentikan dan melarang pencurian air tanah," kata Ketua Departemen Advokasi DPP KNTI Nurhidayah, Minggu (18/3/2018).

Menurut Nurhidayah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya melakukan langkah strategis menyelamatkan Jakarta dari bencana penurunan muka tanah (land subsidences) dengan menghentikan dan melarang penggunaan air tanah.

Ia berpendapat, Kepgub 279/2018 tentang tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan IPAL serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan (KEPGUB 279/2018) menjadi sarana pembiaran pencurian air tanah dengan insentif dan disinsentif termasuk pembayaran pajak.

"Pemprov Jakarta harusnya dengan tegas melakukan pelarangan penggunaan air tanah, khususnya untuk gedung-gedung bertingkat untuk perkantoran, hotel, dan apartemen," ucapnya.

Nurhidayah mengingatkan layanan pengelolaan air perpipaan hingga saat ini baru menjangkau sekitar 40 persen penduduk Jakarta.

Selain itu, ujar dia, privatisasi pengelolaan air minum memaksa masyarakat yang tidak terlayani air perpipaan bergantung air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.

"Hentikan privatisasi pengelolaan air sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/PDT/2017 14 Oktober 2017 serta memastikan akses atas air minum dengan meningkatkan pelayanan air minum perpipaan segera dipenuhi oleh Pemerintah," ucapnya.

Kesejahteraan nelayan sebelumnya, KNTI menegaskan pemerintah perlu mempercepat berbagai program terkait agenda peningkatan kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

"Penghasilan nelayan sudah tidak sesuai dan tidak seimbang dengan kebutuhan pokok sehari-hari, baik kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya," kata Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan KNTI Misbachul Munir.

Menurut dia, di tengah kondisi pengelolaan perikanan nasional yang tak kunjung membaik, berdampak kepada rendahnya harga ikan di sejumlah kampung nelayan.

Ia berpendapat hingga kini nelayan tidak kuasa atas pengendalian pasar yang dilakukan oleh kalangan tengkulak.

"Pemerintah harus segera melakukan akselerasi agenda kesejahteraan nelayan pada tahun 2018 melalui bantuan pemerintah, seperti bantuan kapal yang harus di-monitoring secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai target," katanya. (FNH/Ant)

Tag: Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Nurhidayah, Misbachul Munir

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Adeng Bustomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6468.562 17.728 627
2 Agriculture 1647.872 5.750 21
3 Mining 1863.738 -32.436 47
4 Basic Industry and Chemicals 902.800 12.599 71
5 Miscellanous Industry 1405.622 -17.950 46
6 Consumer Goods 2618.712 19.207 51
7 Cons., Property & Real Estate 468.741 3.232 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.740 -1.055 71
9 Finance 1244.267 5.060 91
10 Trade & Service 795.018 0.193 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 382 476 94 24.61
2 OCAP 212 264 52 24.53
3 MLPT 850 1,030 180 21.18
4 DART 272 328 56 20.59
5 MREI 5,800 6,800 1,000 17.24
6 TIRA 260 300 40 15.38
7 PLIN 3,040 3,500 460 15.13
8 APEX 1,215 1,395 180 14.81
9 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
10 SIMA 240 270 30 12.50
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 476 358 -118 -24.79
2 INCF 328 264 -64 -19.51
3 PADI 920 760 -160 -17.39
4 HEXA 3,600 3,100 -500 -13.89
5 SDMU 61 53 -8 -13.11
6 HDTX 146 127 -19 -13.01
7 KIOS 1,790 1,580 -210 -11.73
8 CINT 280 250 -30 -10.71
9 KBLI 340 306 -34 -10.00
10 YPAS 710 645 -65 -9.15
No Code Prev Close Change %
1 HOME 144 142 -2 -1.39
2 ERAA 2,240 2,410 170 7.59
3 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
4 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
5 UNTR 26,850 26,100 -750 -2.79
6 TLKM 4,030 4,000 -30 -0.74
7 BNLI 855 900 45 5.26
8 KPAS 200 185 -15 -7.50
9 ADRO 1,470 1,410 -60 -4.08
10 ESTI 91 89 -2 -2.20