Portal Berita Ekonomi Rabu, 25 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:23 WIB. Suriah - Warga negara Rusia diwartakan bantu rezim Assad di Suriah.
  • 16:21 WIB. Nigeria - 16 orang tewas dalam serangan gereja di Nigeria.
  • 16:20 WIB. Malaysia - Polisi pastikan pembunuh ilmuwan Palestina masih di Malaysia.
  • 16:19 WIB. Nuklir - AS dan Prancis ingin buat perjanjian baru terkait dengan nuklir.
  • 16:18 WIB. Iran - Menhan Israel sambangi AS guna cari cara hadapi Iran.
  • 16:17 WIB. Bitcoin - Polisi China sita 600 komputer penambang bitcoin.
  • 16:16 WIB. Pengangguran - Finlandia stop berikan uang kepada penganguran.
  • 16:10 WIB. China - Rusia dan China perkuat kerja sama di bidang militer.
  • 16:09 WIB. Politik - Oso sambut baik pertemuan Jokowi dengan Alumni 212.
  • 16:09 WIB. Politik - Presiden Jokowi sebut pertemuan dengan Alumni 212 bentuk silatuhrami.
  • 16:08 WIB. Politik - Fadli Zon nilai pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 terlambat.
  • 16:08 WIB. Rusia - Israel peringatkan Suriah tidak gunakan misil Rusia untuk menyerang pesawat militernya.
  • 16:03 WIB. BUMN - Merger BNI Syariah dan UUS BTN masih dalam tahap penjajakan.
  • 16:03 WIB. Armenia - Polisi Armenia berkumpul di ibu kota Armenia untuk amankan aksi protes dari oposisi pemerintah.
  • 16:02 WIB. PLN - Untutuk jajaki para calon investor, PLN adakan roadshow ke Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura.

KNTI Harap Pemprov DKI Hentikan Aktivitas Pencurian Pengelolaan Air Tanah

Foto Berita KNTI Harap Pemprov DKI Hentikan Aktivitas Pencurian Pengelolaan Air Tanah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia(KNTI) menginginkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius menghentikan aktivitas pencurian pengelolaan air tanah yang mengganggu akses air kepada masyarakat pesisir.

"Pemprov DKI Jakarta harusnya mengambil langkah yang lebih strategis dengan tegas menghentikan dan melarang pencurian air tanah," kata Ketua Departemen Advokasi DPP KNTI Nurhidayah, Minggu (18/3/2018).

Menurut Nurhidayah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya melakukan langkah strategis menyelamatkan Jakarta dari bencana penurunan muka tanah (land subsidences) dengan menghentikan dan melarang penggunaan air tanah.

Ia berpendapat, Kepgub 279/2018 tentang tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan IPAL serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan (KEPGUB 279/2018) menjadi sarana pembiaran pencurian air tanah dengan insentif dan disinsentif termasuk pembayaran pajak.

"Pemprov Jakarta harusnya dengan tegas melakukan pelarangan penggunaan air tanah, khususnya untuk gedung-gedung bertingkat untuk perkantoran, hotel, dan apartemen," ucapnya.

Nurhidayah mengingatkan layanan pengelolaan air perpipaan hingga saat ini baru menjangkau sekitar 40 persen penduduk Jakarta.

Selain itu, ujar dia, privatisasi pengelolaan air minum memaksa masyarakat yang tidak terlayani air perpipaan bergantung air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.

"Hentikan privatisasi pengelolaan air sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/PDT/2017 14 Oktober 2017 serta memastikan akses atas air minum dengan meningkatkan pelayanan air minum perpipaan segera dipenuhi oleh Pemerintah," ucapnya.

Kesejahteraan nelayan sebelumnya, KNTI menegaskan pemerintah perlu mempercepat berbagai program terkait agenda peningkatan kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

"Penghasilan nelayan sudah tidak sesuai dan tidak seimbang dengan kebutuhan pokok sehari-hari, baik kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya," kata Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan KNTI Misbachul Munir.

Menurut dia, di tengah kondisi pengelolaan perikanan nasional yang tak kunjung membaik, berdampak kepada rendahnya harga ikan di sejumlah kampung nelayan.

Ia berpendapat hingga kini nelayan tidak kuasa atas pengendalian pasar yang dilakukan oleh kalangan tengkulak.

"Pemerintah harus segera melakukan akselerasi agenda kesejahteraan nelayan pada tahun 2018 melalui bantuan pemerintah, seperti bantuan kapal yang harus di-monitoring secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai target," katanya. (FNH/Ant)

Tag: Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Nurhidayah, Misbachul Munir

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Adeng Bustomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6079.850 -149.785 575
2 Agriculture 1691.011 -31.360 19
3 Mining 1877.346 -42.097 44
4 Basic Industry and Chemicals 781.433 -8.162 70
5 Miscellanous Industry 1242.763 -22.004 44
6 Consumer Goods 2488.443 -60.680 45
7 Cons., Property & Real Estate 491.788 -8.964 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1073.061 -14.195 64
9 Finance 1074.721 -45.611 90
10 Trade & Service 933.441 -9.438 134
No Code Prev Close Change %
1 KOBX 189 254 65 34.39
2 ABBA 64 81 17 26.56
3 SHID 1,310 1,550 240 18.32
4 MTSM 274 324 50 18.25
5 PEGE 322 370 48 14.91
6 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
7 BBRM 91 100 9 9.89
8 KBLV 484 530 46 9.50
9 ARTO 160 174 14 8.75
10 BSSR 2,580 2,800 220 8.53
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 145 123 -22 -15.17
2 CITA 700 600 -100 -14.29
3 DPNS 450 388 -62 -13.78
4 LCGP 81 70 -11 -13.58
5 BIMA 118 102 -16 -13.56
6 GHON 1,400 1,215 -185 -13.21
7 MLPT 800 700 -100 -12.50
8 PTIS 394 346 -48 -12.18
9 BINA 630 560 -70 -11.11
10 BWPT 296 270 -26 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,490 3,310 -180 -5.16
2 AUTO 1,640 1,860 220 13.41
3 BBCA 22,925 21,750 -1,175 -5.13
4 BMRI 7,725 7,150 -575 -7.44
5 IKAI 575 565 -10 -1.74
6 TAXI 132 133 1 0.76
7 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31
8 BHIT 107 105 -2 -1.87
9 BMTR 565 560 -5 -0.88
10 AISA 605 590 -15 -2.48