Portal Berita Ekonomi Jum'at, 27 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:51 WIB. BNI - BNI katakan keuntungan bank pakai fasilitas hedging product call spread yakni tingkatkan efisiensi.
  • 21:48 WIB. PLN - PLN bilang 100% atau 1.520 desa di Kaltim dan Kaltara sudah berlistrik.
  • 21:41 WIB. Sucofindo - Sucofindo raih penghargaan kategori BUMN Bersih Terbaik pada ajang "Revolusi Mental Award BUMN 2018".
  • 21:34 WIB. BUMN -  OJK catat potensi transaksi bisnis hedging structured product satu bank BUMN capai US$8 miliar. 
  • 21:32 WIB. BNI - BNI, PI, dan PTPN III bersinergi untuk penuhi kebutuhan pupuk urea dan NPK Chemical.
  • 21:30 WIB. Pelindo - Pelindo IV Makassar mulai benahi fasilitas untuk sambut musim mudik 2018.
  • 21:28 WIB. Pelindo - Pelindo III perkenalkan aplikasi Home Terminal di international event TOC Asia di Marina Bay Sands, Singapura.
  • 21:24 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan terapkan implementasi verifikasi digital klaim bagi FKRTL.
  • 21:15 WIB. Pertamina - Pertamina gandeng PT Dompet Anak Bangsa untuk sediakan opsi pembayaran dengan Go-Pay. 
  • 21:14 WIB. Pertamina - Gandeng BPH Migas, Pertamina akan petakan lagi distribusi BBM di SPBU. 
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina akan layangkan gugatan perdata pada operator kapal MV Ever Judger atas kerusakan pipa di Teluk Balikpapan.
  • 20:40 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya kecelakaan akibat mabuk.
  • 20:28 WIB. BUMN - DPR akan revisi UU BUMN untuk perkuat perlindungan terhadap aset negara.
  • 20:26 WIB. Garuda - Garuda Indonesia targetkan pendapatan Rp180 miliar lewat GOTF.
  • 20:24 WIB. Inalum - Inalum gelar kegiatan mudik bersama masyarakat dalam program Mudik Bareng BUMN Lebaran 2018.

Ada Upaya Kriminalisasi terhadap Mantan Dirut PLN

Foto Berita Ada Upaya Kriminalisasi terhadap Mantan Dirut PLN
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Mantan Direktur Utama PT PLN Batubara Khairil Wahyuni mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tuduhan korupsi proyek PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan 6 tahun 2011/2012. Sejak resmi menjadi tahanan pada 2 Maret 2018, dia menilai kasusnya ada kejanggalan karena tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Erwan Suryadi selaku kuasa hukum Khairil Wahyuni mengatakan kasus itu pernah diusut Kejagung, tapi tidak berlanjut lantaran tidak ditemukan ada pelanggaran.

Sementara pada awal Maret lalu saat kliennya ditetapkan jadi tersangka, malah langsung ditahan ada bukti dipaksakan.

“Itu terlihat Khairil pada tanggal 2 Maret 2018 saat akan ditahan diminta jaksa penyidik menandatangani surat penetapan tersangka, tapi tanggalnya justru tertulis  mundur 28 Februari 2018,” ungkap Erwan dalam keterangan persnya, Minggu (18/3/2018).

Erwan menilai, kliennya jadi korban kesewenangan-wenanganan tindakan hukum. Dia merasa kliennya dikriminalisasi. Dia juga protes karena dikait-kaitkan dengan terbongkarnya dugaan kasus mega korupsi di balik sewa lima kapal Turki, yang nilainya jauh lebih besar dari skandal e-KTP. Kasus itu belakangan heboh di media hingga KPK turun tangan.

“Khairil menolak keras dirinya dianggap aktor terkuaknya dugaan mega korupsi lebih seratus triliun, termasuk kasus mark up besar-besaran soal pembayaran kontrak biaya BBM yang nilainya di atas prosentase kapasitas masing-masing kapal. Dia merasa elit PLN sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal, dengan memberikan kesaksian jebakan di Kejaksaan Tinggi Jakarta,” kata Erwan menjawab pertanyaan.

Khairil yang kariernya di PLN melesat di era Dirut Dahlan Iskan ini, menurut Erwan, dia mengaku tuduhan merugikan Negara Rp477 miliar adalah rekayasa di tubuh PLN untuk menghabisi dirinya karena dianggap aktor terkuaknya kasus mega koruptif kapal Turki itu.

“Proyek PLTU Batubara yang digagas Khairil distop, keadaan membuatnya harus rela pensiun dini saat kariernya sebagai karyawan potensial di PLN menuju puncak. Setelah dua tahun pensiun, sekarang dipaksa jadi tersangka dan ditahan dengan tuduhan yang tidak dilakukannya,” ungkap Erwan. 

Terbukti tahun 2015, saat Khairil diusut Kejaksaan Agung terkait kasus yang sama, tidak ditemukan bukti untuk berlanjut. Penyebabnya, kata Erwan, proyek PT PLN Batubara (era Dirut Dahlan Iskan) tidak diteruskan karena pelaksanaannya oleh PT TME dihentikan Dirut PLN Sofyan Basir. 

“Padahal BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI merekomendasi PT TME meneruskan proyek,:” tegas Erwan.

Yang jadi tanda tanya, lanjut Erwan, tahun 2017 oleh Sofyan Basir proyek yang dihentikan itu justru diserahkan ke investor dari China Huadian dan PT BA, dan dikerjakan sampai sekarang.

“Apa ini ada kaitannya dengan direksi PLN mengabaikan rekomendasi BPK, itulah yang seharusnya dikejar penyidik,” kata Erwan.

Tag: Batubara, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5909.198 -170.652 575
2 Agriculture 1649.379 -41.632 19
3 Mining 1812.460 -64.886 44
4 Basic Industry and Chemicals 771.685 -9.748 70
5 Miscellanous Industry 1224.866 -17.897 44
6 Consumer Goods 2411.714 -76.729 45
7 Cons., Property & Real Estate 477.256 -14.532 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1039.703 -33.358 64
9 Finance 1040.444 -34.277 90
10 Trade & Service 909.909 -23.532 134
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 520 650 130 25.00
2 OASA 334 416 82 24.55
3 MREI 4,900 5,975 1,075 21.94
4 CSIS 462 560 98 21.21
5 AKSI 270 310 40 14.81
6 LCGP 70 79 9 12.86
7 BBRM 100 110 10 10.00
8 INAF 4,380 4,800 420 9.59
9 NIKL 3,890 4,200 310 7.97
10 MARI 1,400 1,500 100 7.14
No Code Prev Close Change %
1 JECC 6,200 4,960 -1,240 -20.00
2 MTSM 324 266 -58 -17.90
3 BIMA 102 84 -18 -17.65
4 INDR 1,430 1,205 -225 -15.73
5 CEKA 1,280 1,090 -190 -14.84
6 MBSS 735 635 -100 -13.61
7 SHID 1,550 1,350 -200 -12.90
8 IMAS 2,450 2,150 -300 -12.24
9 RIGS 248 218 -30 -12.10
10 HDFA 212 188 -24 -11.32
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,310 3,140 -170 -5.14
2 BMRI 7,150 6,775 -375 -5.24
3 TLKM 3,780 3,650 -130 -3.44
4 BBCA 21,750 21,350 -400 -1.84
5 UNVR 46,000 45,000 -1,000 -2.17
6 INKP 12,725 12,450 -275 -2.16
7 PTBA 3,270 3,060 -210 -6.42
8 ADRO 2,120 1,995 -125 -5.90
9 BBTN 3,560 3,190 -370 -10.39
10 TKIM 9,600 9,550 -50 -0.52