Portal Berita Ekonomi Senin, 16 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:56 WIB. Mandiri - Gandeng Alfa Mas Persada, Bank Mandiri berikan KUR bagi mitra kios modern NU.
  • 16:20 WIB. Politik - Ketua DPR prihatin anggotanya ditangkap KPK.
  • 16:19 WIB. Pilpres - Mahfud MD harapkan Jokowi dapat Cawapres yang tepat.
  • 16:19 WIB. Pemilu - NasDem daftarkan total 20.391 caleg seluruh Indonesia.
  • 16:19 WIB. Pemilu - Bawaslu: perpanjangan masa pendaftaran caleg tergantung situasi.
  • 16:18 WIB. Hukum - Presiden Jokowi minta kasus penggeledahan rumah dirut PLN diserahkan ke KPK.
  • 16:18 WIB. Politik - Wapres JK yakin dirut PLN ketat dalam tender.
  • 16:17 WIB. Nasional - Presiden Jokowi minta generasi muda jangan grogi hadapi ancaman dan tantangan.
  • 16:17 WIB. Hukum - Dokter Bimanesh divonis 3 tahun penjara.
  • 16:17 WIB. Pilpres - Jokowi akui pihaknya masih matangkan Cawapresnya.
  • 16:16 WIB. Hukum - KPK segel satu ruang kerja anggota DPR.
  • 16:16 WIB. Nasional - Kapolri instruksikan semua Polda bentuk Satgas Antiteror.
  • 15:33 WIB. Migran - Italia izinkan migran mendarat di wilayahnya.
  • 15:32 WIB. Korea - AS-Korut sepakat cari 5.300 tentara Amerika yang hilang di Perang Korea.
  • 15:31 WIB. WNI - Kapal tenggelam di Samudra Atlantik, delapan WNI selamat.

Kemenkominfo Didesak Percepat Proses Legislasi RUU Perlindungan Data Pribadi

Foto Berita Kemenkominfo Didesak Percepat Proses Legislasi RUU Perlindungan Data Pribadi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tragedi penyalahgunaan data kependudukan untuk meregistrasi jutaan nomor pelanggan prabayar fiktif perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah, tidak hanya sebatas pada pengusutan dan penindakan terhadap pelaku. Ombudsman memandang kejadian tersebut disebabkan Pemerintah kurang bersungguh-sungguh dalam melegislasi dan memberlakukan perundang-undangan yang bersifat fundamental dalam perlindungan data pribadi. 

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan pemerintah secara sendiri maupun bekerja sama dengan DPR dan pihak lain perlu segera melakukan perbaikan yang bersifat sistemik untuk melindungi warga negara sebagai subjek data.  

"Untuk itu, Pemerintah perlu segera menerapkan langkah-langkah sebagai berikut mempercepat proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memastikan hak subjek data terlindungi dalam penyimpanan, pemrosesan, pemanfaatan, hingga pemusnahan data pribadi mereka," tegas Alamsyah dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Kementerian Kominfo, lanjutnya, segera mengatur kewajiban untuk memutakhirkan sistem keamanan IT di semua institusi, baik itu institusi pemerintahan maupun korporasi yang berhubungan dengan penggunaan data pribadi secara luas agar terlindungi dari kebocoran dan penyalahgunaan. 

"Melalui Kementerian Kominfo, harus memastikan semua operator telekomunikasi dan penjual kartu prabayar menghentikan penggunaan instrumen robotik atau upaya lainnya dalam memanfaatkan data kependudukan untuk memanipulasi registrasi kartu prabayar hingga akhir Maret 2018," imbuhnya. 

Menurut Alamsyah, jika ditemukan adanya penyalahgunaan atau registrasi yang tidak wajar, pemerintah dan operator telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar.  

Tag: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Alamsyah Saragih, Registrasi SIM Card

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5905.158 -38.916 597
2 Agriculture 1428.601 -13.698 19
3 Mining 2009.628 -15.994 46
4 Basic Industry and Chemicals 772.710 -8.697 70
5 Miscellanous Industry 1174.590 -16.209 45
6 Consumer Goods 2447.240 -28.240 46
7 Cons., Property & Real Estate 444.098 -5.640 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1068.450 -15.987 70
9 Finance 1035.648 1.145 91
10 Trade & Service 883.943 2.056 143
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 248 310 62 25.00
2 TCPI 700 875 175 25.00
3 DYAN 64 78 14 21.88
4 AIMS 202 246 44 21.78
5 OKAS 222 270 48 21.62
6 SRSN 59 70 11 18.64
7 RBMS 141 164 23 16.31
8 DPNS 350 396 46 13.14
9 GEMA 276 310 34 12.32
10 CNTX 530 590 60 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 910 690 -220 -24.18
2 YPAS 725 605 -120 -16.55
3 PEGE 173 149 -24 -13.87
4 SKYB 310 270 -40 -12.90
5 INCF 146 129 -17 -11.64
6 MGRO 422 380 -42 -9.95
7 NICK 141 127 -14 -9.93
8 TOPS 955 865 -90 -9.42
9 KBLV 515 470 -45 -8.74
10 TNCA 186 170 -16 -8.60
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 705 660 -45 -6.38
2 MSIN 505 490 -15 -2.97
3 BBRI 2,970 2,970 0 0.00
4 RBMS 141 164 23 16.31
5 IMAS 2,960 2,880 -80 -2.70
6 TLKM 4,020 3,940 -80 -1.99
7 KREN 725 715 -10 -1.38
8 INKP 19,900 19,525 -375 -1.88
9 PGAS 1,685 1,640 -45 -2.67
10 DYAN 64 78 14 21.88