Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:52 WIB. Saham - Harto Djaja Nagaria divestasi 250 ribu saham PT Summarecon Agung Tbk.
  • 13:52 WIB. Divestasi - Leo Investment rencanakan divestasi saham PT Leo Resources dan PT Lion Nickel kepada PT Geo Seismik Indonesia.
  • 13:30 WIB. Toyota - Toyota Supra 2020 produksi pertama laku Rp29,8 miliar dalam lelang.
  • 12:53 WIB. Bandara - Menteri Darmin menyatakan Bandara NYIA beroperasi mulai Januari 2020.
  • 12:52 WIB. Kartu - Indonesia masih jauh menerapkan sistem kartu identitas tunggal (single identity card).
  • 12:51 WIB. INKA - Ekspor kereta ke Bangladesh, INKA disokong dana Rp775,6 miliar.
  • 12:50 WIB. Dagang - Kemendag terus tingkatkan kelancaran ekspor-impor lewat laut.
  • 12:49 WIB. Sapi - Pemprov Lampung terus menggalakkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).
  • 12:48 WIB. Impor - Nilai impor sejumlah barang nonmigas Lampung turun 45,48 persen.
  • 12:47 WIB. Bensin - Persediaan terbatas, harga bensin premium di Mamberamo Raya Rp60 ribu/liter.
  • 12:46 WIB. Pertanian - Petani Sigi kini mulai kembali garap lahan pertanian pascagempa.
  • 12:44 WIB. Kopra - Harga kopra di Ambon kembali bergerak turun, Rp4.600 menjadi Rp4.300/kg.
  • 12:44 WIB. Bahan Pokok - Disperindag: persediaan kebutuhan pokok di Kendari cukup.
  • 12:43 WIB. Minyak - Harga minyak di perdagangan Asia turun karena ekonomi China melambat.
  • 12:42 WIB. DSLNG - PT DSLNG sukses capai target perusahaan, yakni tanpa kecelakaan kerja selama 2018.

Ahmad Redi: Holding BUMN Harus Sesuai UU

Foto Berita Ahmad Redi: Holding BUMN Harus Sesuai UU
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN Ahmad Redi  mengaku pihaknya akan mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung (MA) soal PP Nomor 6 tahun 2018.

"Kami sedang menimbang apakah akan mengajukan permohonan uji materiil PP nomor 6 tahun 2018, dan untuk hal yang sama kami telah mengajukan dua uji materiil, yaitu PP 72 tahun 2016 dan PP 47 tahun 2017 yang keduanya ditolak MA," kata Redi dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Lanjutnya, ia mengaku pihaknya belum menerima salinan putusan sehingga belum mengetahui alasan MA menolak permohonannya.

Pengajar Fakutas Hukum Universitas Tarumanagara menjelaskan, sama seperti PP 47 tahun 2017, penempatan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN sebagai anak perusahaan Pertamina akan mengakibatkan hilangnya status pelat merah PGN yang dinilainya memiliki potensi pelanggaran konstitusional.

"Hilangnya status perusahaan negara atas BUMN tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945," jelasnya.

Selain itu, Wakil Ketua PP KAMMI Barri Pratama mengatakan proses beberapa holding terkesan terburu-buru, hingga dia melihat terdapat permasalahan valuasi dan terjadi pada holding BUMN Tambang.

"Nilai valuasi yang ditetapkan dalam PP Pembentukan Holding Tambang adalah nilai sementara dikarenakan valuasi (Due diligence) Badan Usaha yang diimbrengkan sahamnya tersebut belum selesai dilakukan," kata dia.

Terlebih jika hasil valuasi saham BUMN-BUMN tersebut ternyata lebih tinggi dari nilai sementara yang sudah ditetapkan dalam PP maka akan merugikan negara. 

“Ini kan konyol, harusnya selesaikan dulu valuasinya dengan hati-hati, sehingga diketahui berapa uang negara yang disertakan ke Badan Usaha, kenapa tergesa-gesa seperti itu? Fatal ini,” ujar Barri.

Lanjutnya, Barri mengingatkan pemerintah agar kesalahan fatal sebagaimana terjadi dalam pembentukan holding Tambang tidak terulang lagi.

“Untuk Holding Migas memang tidak disebutkan nilai valuasi di dalam PP kan? Karena memang belum selesai. Nah ini harus dikawal hati-hati, jangan sampai ada kerugian negara sepeserpun," tukasnya.

Selain itu, Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada meminta pemerintah dan manajemen Pertamina untuk memberi kepastian atas rencana holdingisasi BUMN Migas. 

Pasalnya, para investor pemegang saham berkode PGAS milik PGN belum mendapat penjelasan secara pasti arah pembentukan holding tersebut. 

“Karena pada saat membentuk holding kan ada induk dan ada anak usaha. Nah anak usahanya ini kan tentu butuh strategi ke depan, anak usaha ini mau diapakan? Apakah mau dikembangkan usahanya atau hanya sebagai tempat untuk mencatatkan beban?“ kata Reza.

 

Tag: Ahmad Redi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), PT Pertamina (Persero)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nova Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56