Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:21 WIB. Cawapres - Mantan Ketua MK Mahfud MD menegaskan tidak pernah membahas soal Pilpres 2019 ketika bertemu Presiden Jokowi.
  • 06:20 WIB. Jokowi - Puluhan advokat di Sulawesi Tengah mendeklarasikan organisasi bernama Tim Pembela Jokowi.
  • 05:50 WIB. INCO - Vale Indonesia menganggarkan belanja modal sebesar US$95 juta pada 2018.
  • 05:49 WIB. INCO - Vale Indonesia menargetkan produksi nikel bisa mencapai 77.000 ton pada 2018.
  • 05:47 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat produksi nikel mencapai 37.331 ton selama periode Januari-Juni 2017.
  • 05:44 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat total produksi nikel terkoreksi 3,59% menjadi 36.034 ton sepanjang semester I-2018.
  • 05:42 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatat volume produksi turun 4% menjadi sebesar 18.000 metrik ton pada kuartal II-2018.
  • 05:37 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan posisi landbank menjadi 200 ha di jalur LRT pada tahun ini.
  • 05:36 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti menargetkan penjualan pemasaran sebesar Rp1 triliun pada 2018.
  • 05:30 WIB. ACP - Adhi Commuter Properti akan melakukan pengembangan di empat proyek baru pada semester II-2018.
  • 05:28 WIB. ADHI - Adhi Karya resmi memiliki anak usaha baru yang diberi nama PT Adhi Commuter Properti (ACP).

Ahmad Redi: Holding BUMN Harus Sesuai UU

Foto Berita Ahmad Redi: Holding BUMN Harus Sesuai UU
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN Ahmad Redi  mengaku pihaknya akan mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung (MA) soal PP Nomor 6 tahun 2018.

"Kami sedang menimbang apakah akan mengajukan permohonan uji materiil PP nomor 6 tahun 2018, dan untuk hal yang sama kami telah mengajukan dua uji materiil, yaitu PP 72 tahun 2016 dan PP 47 tahun 2017 yang keduanya ditolak MA," kata Redi dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Lanjutnya, ia mengaku pihaknya belum menerima salinan putusan sehingga belum mengetahui alasan MA menolak permohonannya.

Pengajar Fakutas Hukum Universitas Tarumanagara menjelaskan, sama seperti PP 47 tahun 2017, penempatan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN sebagai anak perusahaan Pertamina akan mengakibatkan hilangnya status pelat merah PGN yang dinilainya memiliki potensi pelanggaran konstitusional.

"Hilangnya status perusahaan negara atas BUMN tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945," jelasnya.

Selain itu, Wakil Ketua PP KAMMI Barri Pratama mengatakan proses beberapa holding terkesan terburu-buru, hingga dia melihat terdapat permasalahan valuasi dan terjadi pada holding BUMN Tambang.

"Nilai valuasi yang ditetapkan dalam PP Pembentukan Holding Tambang adalah nilai sementara dikarenakan valuasi (Due diligence) Badan Usaha yang diimbrengkan sahamnya tersebut belum selesai dilakukan," kata dia.

Terlebih jika hasil valuasi saham BUMN-BUMN tersebut ternyata lebih tinggi dari nilai sementara yang sudah ditetapkan dalam PP maka akan merugikan negara. 

“Ini kan konyol, harusnya selesaikan dulu valuasinya dengan hati-hati, sehingga diketahui berapa uang negara yang disertakan ke Badan Usaha, kenapa tergesa-gesa seperti itu? Fatal ini,” ujar Barri.

Lanjutnya, Barri mengingatkan pemerintah agar kesalahan fatal sebagaimana terjadi dalam pembentukan holding Tambang tidak terulang lagi.

“Untuk Holding Migas memang tidak disebutkan nilai valuasi di dalam PP kan? Karena memang belum selesai. Nah ini harus dikawal hati-hati, jangan sampai ada kerugian negara sepeserpun," tukasnya.

Selain itu, Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada meminta pemerintah dan manajemen Pertamina untuk memberi kepastian atas rencana holdingisasi BUMN Migas. 

Pasalnya, para investor pemegang saham berkode PGAS milik PGN belum mendapat penjelasan secara pasti arah pembentukan holding tersebut. 

“Karena pada saat membentuk holding kan ada induk dan ada anak usaha. Nah anak usahanya ini kan tentu butuh strategi ke depan, anak usaha ini mau diapakan? Apakah mau dikembangkan usahanya atau hanya sebagai tempat untuk mencatatkan beban?“ kata Reza.

 

Tag: Ahmad Redi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), PT Pertamina (Persero)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nova Wahyudi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10