Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:37 WIB. Garuda - Garuda peringati Hari Kartini dengan kegiatan Kartini Flight pada rute PP Jakarta-Yogyakarta. 
  • 15:35 WIB. Citilink -  Citilink Indonesia buka rute Denpasar-Makassar.
  • 15:34 WIB. Garuda - Para staf perempuan Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Soetta hari ini kenakan kebaya.
  • 15:32 WIB. Pertamina - Peringati Hari Kartini, Pertamina MOR I beri potongan harga untuk pembelian Bright Gas. 
  • 15:14 WIB. Pertamina - Pertamina jamin stok BBM di Maluku Utara hingga Ramadan aman.
  • 15:03 WIB. Pertamina - Pertamina resmi ambil 8 blok migas yang habis masa kontraknya tahun ini.
  • 15:03 WIB. Pertamina - Pertamina berhasil angkat potongan pipa minyak mentah yang patah di dasar Teluk Balikpapan.
  • 15:01 WIB. PLN - PLN dan Bank Bukopin bekerja sama selesaikan tunggakan pelanggan PLN.
  • 14:58 WIB. BTN - Hingga 31 Maret 2018, BTN salurkan kredit perumahan untuk 278.262 unit rumah.
  • 14:57 WIB. BTN - BTN dominasi pangsa pasar KPR bersubsidi dengan angka lebih dari 95% per Maret 2018.
  • 14:55 WIB. PLN - PLN jamin pasokan setrum aman saat Ramadan dan Pilkada 2018.
  • 14:53 WIB. PLN - PLN akan jual obligasi senilai US$1-2 miliar pada bulan depan.
  • 12:09 WIB. Pilgub Jateng - Pendukung Sudirman Said pkai kaus #2018GantiGubernurJateng.
  • 12:09 WIB. Politik - Rachmawati sebut kasus Sukmawati lebih parah dibanding Ahok.
  • 12:08 WIB. Pilpres - PPP yakin Demokrat condong ke Jokowi.

CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKM

Foto Berita CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

"Revisi PP 46/2013 ini patut diapresiasi karena menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan para pelaku UKM, serta komitmen nyata memajukan UKM," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Revisi PP 46/2013 disebut akan menjadi dasar hukum pengenaan pajak bagi wajib pajak UKM, yaitu wajib pajak yang memiliki nilai peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Menurut informasi yang beredar, salah satu poin penting revisi adalah komitmen pemerintah menurunkan tarif PPh Final dari 1,0 persen menjadi 0,5 persen dengan tetap mempertahankan ambang batas (threshold) pelaku UKM sebesar Rp 4,8 miliar.

Menurut Yustinus, penurunan tarif tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UKM dan menepis tuduhan bahwa pelaku UKM akan dijadikan sasaran pemungutan pajak.

Hal itu sekaligus menjawab penantian para pelaku pedagang daring (e-commerce) yang berharap adanya insentif di fase pertumbuhan.

"Pilihan mempertahankan 'threshold' Rp4,8 miliar juga sangat wajar di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang menggeliat bangkit, apalagi jika memperhitungkan tingkat inflasi lima tahun terakhir, secara riil ambang batas ini sudah turun atau disesuaikan. Secara administrasi hal ini juga akan memudahkan wajib pajak dan fiskus," ujarnya.

Menurut rencana, pelaku UKM yang mengalami kerugian juga akan diperlakukan secara adil karena disediakan opsi untuk memenuhi kewajiban pajak menggunakan basis laba bersih, bukan tarif final atas peredaran usaha (omset).

Dengan demikian, apabila wajib pajak mengalami kerugian, mereka tidak akan membayar pajak sehingga tidak membebani. Sebagai konsekuensinya, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan agar dapat dihitung laba (rugi) bersih dan jumlah pajak terutang.

Yustinus menuturkan keberpihakan tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten agar manfaatnya dirasakan oleh para pelaku, mendorong perkembangan bisnis dan pertumbuhan usaha, dan pada gilirannya meningkatkan kontribusi pajak bagi negara.

Desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik akan memperluas basis pajak karena mendorong semakin banyak pelaku UKM masuk ke dalam sistem perpajakan.

"Pelaku UKM yang didorong menyelenggarakan pembukuan dengan baik juga akan diuntungkan karena membangun budaya transparan dan akuntabel sehingga akan mendapat kepercayaan lebih besar dari lembaga keuangan, pelanggan dan investor," katanya.

Ia menambahkan pekerjaan rumah selanjutnya adalah pedoman teknis yang lebih jelas mengenai jangka waktu wajib pajak dapat menggunakan skema tersebut, fasilitas pembukuan sederhana dan penyempurnaan penerapan standar akuntansi atau PSAK untuk UKM, simplifikasi administrasi terkait SKB (Surat Keterangan Bebas), standardisasi perlakuan di lapangan dan kemudahan dalam pembayaran/pelaporan.

"Kebijakan ini seyogianya bersifat transisional. Pada saat bersamaan, kami juga mendorong Pemerintah meningkatkan koordinasi dan integrasi kebijakan dan insentif agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, OJK, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, termasuk 'intermediaries' seperti akuntan publik, konsultan pajak, dan perencana keuangan, perlu terlibat lebih aktif, sehingga tranformasi ini berlangsung lebih cepat dan lebih baik," ujar Yustinus.

Tag: Yustinus Prastowo, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Pajak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28

Recommended Reading