Portal Berita Ekonomi Rabu, 25 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:21 WIB. Permata - Bank Permata mencatatkan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp164 miliar pada kuartal I-2018.
  • 20:19 WIB. CIMB - Bank CIMB Niaga menyetujui rasio pembagian dividen untuk laba 2017 sebesar 20% dari laba bersih.
  • 20:17 WIB. BCA Life - BCA Life menargetkan pendapatan premi tumbuh sebesar 30% pada tahun 2018.
  • 20:17 WIB. ACST - Acset Indonusa membidik target kontrak baru sekitar Rp10 triliun pada 2018.
  • 20:16 WIB. ACST - Acset Indonusa membukukan laba bersih sebesar Rp38,92 miliar pada kuartal I-2018.
  • 20:14 WIB. ACST - Acset Indonusa mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 44,94% menjadi Rp733,72 miliar selama kuartal-I 2018.
  • 19:49 WIB. Garuda Indonesia - Menpar minta Garuda Indonesia pertahankan rute Jakarta-London.
  • 19:46 WIB. AP I - AP I sediakan 50 bus gratis untuk program "Mudik Bareng BUMN".
  • 19:41 WIB. Pelindo III - Pelindo III alokasikan capex untuk beli 49% saham milik Dubai Port World di TPS senilai Rp490 miliar. 
  • 19:39 WIB. PLN - PLN berikan waktu setahun kepada IPP yang belum selesaikan proses financial close. 
  • 19:38 WIB. Pelindo III - Total capex Pelindo III tahun ini Rp12 triliun yang pendanaanya dicari dari pasar modal.
  • 19:37 WIB. Askrindo - Askrindo Syariah teken kerja sama dengan LPDB KUMKM senilai Rp1,5 triliun.
  • 19:36 WIB. PLN - PLN segera terbitkan global bond pada Mei 2018. 
  • 19:33 WIB. MTF - Total outstanding pembiayaan yang telah disalurkan MTF pada Q1 2018 capai Rp6,59 triliun. 
  • 19:32 WIB. MTF - MTF catat penyaluran pembiayaan segmen multiguna selama Q1 2018 tumbuh 28,7%.

CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKM

Foto Berita CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

"Revisi PP 46/2013 ini patut diapresiasi karena menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan para pelaku UKM, serta komitmen nyata memajukan UKM," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Revisi PP 46/2013 disebut akan menjadi dasar hukum pengenaan pajak bagi wajib pajak UKM, yaitu wajib pajak yang memiliki nilai peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Menurut informasi yang beredar, salah satu poin penting revisi adalah komitmen pemerintah menurunkan tarif PPh Final dari 1,0 persen menjadi 0,5 persen dengan tetap mempertahankan ambang batas (threshold) pelaku UKM sebesar Rp 4,8 miliar.

Menurut Yustinus, penurunan tarif tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UKM dan menepis tuduhan bahwa pelaku UKM akan dijadikan sasaran pemungutan pajak.

Hal itu sekaligus menjawab penantian para pelaku pedagang daring (e-commerce) yang berharap adanya insentif di fase pertumbuhan.

"Pilihan mempertahankan 'threshold' Rp4,8 miliar juga sangat wajar di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang menggeliat bangkit, apalagi jika memperhitungkan tingkat inflasi lima tahun terakhir, secara riil ambang batas ini sudah turun atau disesuaikan. Secara administrasi hal ini juga akan memudahkan wajib pajak dan fiskus," ujarnya.

Menurut rencana, pelaku UKM yang mengalami kerugian juga akan diperlakukan secara adil karena disediakan opsi untuk memenuhi kewajiban pajak menggunakan basis laba bersih, bukan tarif final atas peredaran usaha (omset).

Dengan demikian, apabila wajib pajak mengalami kerugian, mereka tidak akan membayar pajak sehingga tidak membebani. Sebagai konsekuensinya, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan agar dapat dihitung laba (rugi) bersih dan jumlah pajak terutang.

Yustinus menuturkan keberpihakan tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten agar manfaatnya dirasakan oleh para pelaku, mendorong perkembangan bisnis dan pertumbuhan usaha, dan pada gilirannya meningkatkan kontribusi pajak bagi negara.

Desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik akan memperluas basis pajak karena mendorong semakin banyak pelaku UKM masuk ke dalam sistem perpajakan.

"Pelaku UKM yang didorong menyelenggarakan pembukuan dengan baik juga akan diuntungkan karena membangun budaya transparan dan akuntabel sehingga akan mendapat kepercayaan lebih besar dari lembaga keuangan, pelanggan dan investor," katanya.

Ia menambahkan pekerjaan rumah selanjutnya adalah pedoman teknis yang lebih jelas mengenai jangka waktu wajib pajak dapat menggunakan skema tersebut, fasilitas pembukuan sederhana dan penyempurnaan penerapan standar akuntansi atau PSAK untuk UKM, simplifikasi administrasi terkait SKB (Surat Keterangan Bebas), standardisasi perlakuan di lapangan dan kemudahan dalam pembayaran/pelaporan.

"Kebijakan ini seyogianya bersifat transisional. Pada saat bersamaan, kami juga mendorong Pemerintah meningkatkan koordinasi dan integrasi kebijakan dan insentif agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, OJK, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, termasuk 'intermediaries' seperti akuntan publik, konsultan pajak, dan perencana keuangan, perlu terlibat lebih aktif, sehingga tranformasi ini berlangsung lebih cepat dan lebih baik," ujar Yustinus.

Tag: Yustinus Prastowo, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Pajak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6229.635 -78.513 575
2 Agriculture 1722.371 6.370 19
3 Mining 1919.443 -33.172 44
4 Basic Industry and Chemicals 789.595 -7.216 70
5 Miscellanous Industry 1264.767 -18.889 44
6 Consumer Goods 2549.123 -61.872 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.752 -5.526 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1087.256 11.099 64
9 Finance 1120.332 -20.452 90
10 Trade & Service 942.879 -0.426 134
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 OASA 248 310 62 25.00
3 BIMA 97 118 21 21.65
4 RAJA 665 805 140 21.05
5 PTIS 328 394 66 20.12
6 GHON 1,185 1,400 215 18.14
7 NAGA 216 248 32 14.81
8 MLPT 710 800 90 12.68
9 CNTX 570 640 70 12.28
10 BPFI 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 BUVA 585 474 -111 -18.97
2 INPS 2,600 2,150 -450 -17.31
3 KDSI 1,010 910 -100 -9.90
4 SONA 3,100 2,800 -300 -9.68
5 RODA 550 500 -50 -9.09
6 TAXI 144 132 -12 -8.33
7 DEFI 1,095 1,005 -90 -8.22
8 BINA 685 630 -55 -8.03
9 HELI 258 238 -20 -7.75
10 CARS 1,950 1,820 -130 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 RAJA 665 805 140 21.05
3 AUTO 1,545 1,640 95 6.15
4 BBRI 3,580 3,490 -90 -2.51
5 UNVR 50,800 48,000 -2,800 -5.51
6 TKIM 9,725 9,950 225 2.31
7 BAPA 171 180 9 5.26
8 TLKM 3,750 3,830 80 2.13
9 UNTR 37,600 37,900 300 0.80
10 MNCN 1,410 1,395 -15 -1.06

Recommended Reading

Selasa, 24/04/2018 18:04 WIB

OJK Lakukan Pergantian Sejumlah Pejabat

Selasa, 24/04/2018 15:12 WIB

Facebook Belum Jawab Surat dari Indonesia

Selasa, 24/04/2018 14:18 WIB

Papa Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Selasa, 24/04/2018 09:12 WIB

5 Tips Membuat Pitching Berkesan

Selasa, 24/04/2018 08:58 WIB

7 Manfaat Ekspansi Bisnis

Selasa, 24/04/2018 08:28 WIB

Fadel Perjuangkan Komoditas Sawit Indonesia

Selasa, 24/04/2018 07:23 WIB

Ketika Jokowi Menjelma Jadi Bapak Papua