Portal Berita Ekonomi Jum'at, 17 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:53 WIB. BUMN - BUMN harap program SMN dapat memupuk rasa persatuan seluruh siswa di Indonesia.
  • 14:22 WIB. Jokowi - Jokowi siapkan Rp2.439,7 T untuk belanja tahun depan.
  • 14:21 WIB. Gaji - Sri Mulyani mewajarkan kenaikan gaji PNS sebesar 5%.
  • 14:19 WIB. Ekspor - Hasilkan divisa, ekspor jagung hibrida ke Srilanka dioptimalkan.
  • 14:10 WIB. GIIAS - Honda Forza laris manis di GIIAS.
  • 14:08 WIB. Timses - Djoko Santoso: Insya Allah saya timses Prabowo.
  • 13:19 WIB. Kenaikan Dolar - Waskita: kenaikan dolar pengaruhi harga proyek.
  • 13:18 WIB. SBY - SBY hadiri perayaan HUT RI di Singapura.
  • 13:17 WIB. Saipul Jamil - Bang Ipul, 1 dari 1.141 napi yang dapat remisi HUT RI.
  • 13:16 WIB. Ahok - Ahok dapat remisi saat HUT RI.
  • 11:57 WIB. GIIAS - Isuzu berhasil jual 451 mobil selama GIIAS.
  • 11:54 WIB. HUT RI - KJRI-WNI rayakan HUT RI dengan menggelar bazaar.
  • 11:54 WIB. Asian Games - asian games juga jadi ajang promosikan budaya.
  • 11:46 WIB. Novel - Novel Baswedan ingin presiden memperhatikan kasusnya lagi.
  • 11:41 WIB. Pajak - Pengamat: Target penerimaan pajak 2019 lebih realistis.

CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKM

Foto Berita CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

"Revisi PP 46/2013 ini patut diapresiasi karena menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan para pelaku UKM, serta komitmen nyata memajukan UKM," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Revisi PP 46/2013 disebut akan menjadi dasar hukum pengenaan pajak bagi wajib pajak UKM, yaitu wajib pajak yang memiliki nilai peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Menurut informasi yang beredar, salah satu poin penting revisi adalah komitmen pemerintah menurunkan tarif PPh Final dari 1,0 persen menjadi 0,5 persen dengan tetap mempertahankan ambang batas (threshold) pelaku UKM sebesar Rp 4,8 miliar.

Menurut Yustinus, penurunan tarif tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UKM dan menepis tuduhan bahwa pelaku UKM akan dijadikan sasaran pemungutan pajak.

Hal itu sekaligus menjawab penantian para pelaku pedagang daring (e-commerce) yang berharap adanya insentif di fase pertumbuhan.

"Pilihan mempertahankan 'threshold' Rp4,8 miliar juga sangat wajar di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang menggeliat bangkit, apalagi jika memperhitungkan tingkat inflasi lima tahun terakhir, secara riil ambang batas ini sudah turun atau disesuaikan. Secara administrasi hal ini juga akan memudahkan wajib pajak dan fiskus," ujarnya.

Menurut rencana, pelaku UKM yang mengalami kerugian juga akan diperlakukan secara adil karena disediakan opsi untuk memenuhi kewajiban pajak menggunakan basis laba bersih, bukan tarif final atas peredaran usaha (omset).

Dengan demikian, apabila wajib pajak mengalami kerugian, mereka tidak akan membayar pajak sehingga tidak membebani. Sebagai konsekuensinya, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan agar dapat dihitung laba (rugi) bersih dan jumlah pajak terutang.

Yustinus menuturkan keberpihakan tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten agar manfaatnya dirasakan oleh para pelaku, mendorong perkembangan bisnis dan pertumbuhan usaha, dan pada gilirannya meningkatkan kontribusi pajak bagi negara.

Desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik akan memperluas basis pajak karena mendorong semakin banyak pelaku UKM masuk ke dalam sistem perpajakan.

"Pelaku UKM yang didorong menyelenggarakan pembukuan dengan baik juga akan diuntungkan karena membangun budaya transparan dan akuntabel sehingga akan mendapat kepercayaan lebih besar dari lembaga keuangan, pelanggan dan investor," katanya.

Ia menambahkan pekerjaan rumah selanjutnya adalah pedoman teknis yang lebih jelas mengenai jangka waktu wajib pajak dapat menggunakan skema tersebut, fasilitas pembukuan sederhana dan penyempurnaan penerapan standar akuntansi atau PSAK untuk UKM, simplifikasi administrasi terkait SKB (Surat Keterangan Bebas), standardisasi perlakuan di lapangan dan kemudahan dalam pembayaran/pelaporan.

"Kebijakan ini seyogianya bersifat transisional. Pada saat bersamaan, kami juga mendorong Pemerintah meningkatkan koordinasi dan integrasi kebijakan dan insentif agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, OJK, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, termasuk 'intermediaries' seperti akuntan publik, konsultan pajak, dan perencana keuangan, perlu terlibat lebih aktif, sehingga tranformasi ini berlangsung lebih cepat dan lebih baik," ujar Yustinus.

Tag: Yustinus Prastowo, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Pajak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.798 -32.792 599
2 Agriculture 1584.193 -7.884 20
3 Mining 1965.865 -31.513 46
4 Basic Industry and Chemicals 782.004 7.938 70
5 Miscellanous Industry 1220.194 17.296 45
6 Consumer Goods 2331.314 16.429 46
7 Cons., Property & Real Estate 433.212 -4.440 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.106 -18.088 70
9 Finance 1041.203 -17.449 91
10 Trade & Service 831.450 -1.637 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 200 340 140 70.00
2 MDIA 157 210 53 33.76
3 CANI 154 197 43 27.92
4 BGTG 77 93 16 20.78
5 FILM 935 1,100 165 17.65
6 TIRA 127 149 22 17.32
7 BBHI 155 180 25 16.13
8 GLOB 172 198 26 15.12
9 AGRS 228 260 32 14.04
10 PALM 302 344 42 13.91
No Code Prev Close Change %
1 PNSE 1,275 960 -315 -24.71
2 ABMM 2,170 1,820 -350 -16.13
3 JPRS 248 214 -34 -13.71
4 ERTX 138 121 -17 -12.32
5 SKYB 372 330 -42 -11.29
6 CNTX 670 600 -70 -10.45
7 TALF 320 292 -28 -8.75
8 MAPA 3,670 3,350 -320 -8.72
9 AMIN 348 318 -30 -8.62
10 PSDN 280 256 -24 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,210 3,050 -160 -4.98
2 PTBA 4,030 4,120 90 2.23
3 FILM 935 1,100 165 17.65
4 TLKM 3,430 3,350 -80 -2.33
5 BGTG 77 93 16 20.78
6 ADRO 1,855 1,780 -75 -4.04
7 UNTR 34,000 33,400 -600 -1.76
8 BBNI 7,375 7,075 -300 -4.07
9 LSIP 1,325 1,320 -5 -0.38
10 BBCA 23,450 23,375 -75 -0.32

Recommended Reading

Kamis, 16/08/2018 17:17 WIB

Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2019 1,8%

Kamis, 16/08/2018 11:00 WIB

"Startup Ramping" Versi Eric Ries

Rabu, 15/08/2018 18:33 WIB

Triwulan II-2018, Rupiah Melemah 3,94%

Rabu, 15/08/2018 18:16 WIB

IHSG Diramal Bakal Menguat Lagi, Kenapa?