Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:00 WIB. Pertamina - Total kebutuhan FAME Pertamina yaitu sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun.
  • 14:59 WIB. Pertamina - Pertamina mengalami kekurangan pasokan bahan campuran B20.
  • 14:57 WIB. AP I - AP I merancang Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, DIY tahan gempa hingga 8,8 SR.
  • 14:55 WIB. Bulog - Perum Bulog Divre Sulawesi Utara telah menggelontorkan sebanyak 2.000 ton beras untuk OP.
  • 14:55 WIB. PP - PT PP meraih penghargaan bertaraf internasional Asian Power Awards 2018.
  • 14:54 WIB. IKM - Mengenalkan E-Commerce kepada pelaku IKM di Buleleng, Dinas Kominfosandi selenggarakan Sosialisasi E-Commerce.
  • 14:52 WIB. IKM - Pemkab Buleleng, mengajak para perajin dari kalangan IKM untuk memasarkan produk kerajinannya secara daring.
  • 14:52 WIB. KPU - Waktu gugat DCT selama tiga hari.
  • 14:52 WIB. KPU - Penetapan DCT DPRD, DPR, dan DPD pada Pemilu 2019 bisa digugat.
  • 14:50 WIB. Jamkrindo - Hingga 31 Agustus 2018, realisasi penjaminan Jamkrindo Bali Nusra pada KUR telah tercapai Rp2,3 triliun 58% dari target.
  • 14:47 WIB. Pelindo III - Pelindo III Benoa dan AP I I Gusti Ngurah Rai disarankan lebih transparan terkait pembangunan sisi barat bandara dan Pelabuhan Benoa.
  • 14:45 WIB. Mandiri - Saham Bank Mandiri dan Bank BRI menjadi pendorong utama terhadap penguatan IHSG pada akhir sesi I.
  • 14:07 WIB. KIK - Koalisi Jokowi lebih dulu daftar dan bekerja.
  • 14:07 WIB. KIK - Kubu Prabowo-Sandiaga yang meniru kubu Jokowi-Ma'ruf.
  • 14:05 WIB. Hanura - OSO tidak melanggar aturan apa pun sebagai caleg DPD.

Kasus Zaini Misrin: Negara Tidak Boleh Absen Membela Warganya

Foto Berita Kasus Zaini Misrin: Negara Tidak Boleh Absen Membela Warganya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dieksekusinya pekerja migran Indonesia bernama Zaini Misrin adalah bentuk dari kurang kuatnya diplomasi pemerintah. Seyogianya, negara tidak boleh absen dalam membela warganya. 

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, menyayangkan kasus yang terjadi kepada Zaini Misrin. Apalagi, hal ini terjadi tanpa mempertimbangkan usaha pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya-upaya untuk meringankan hukuman Zaini Misrin.

"Untuk itu diplomasi antara pemerintah dengan negara-negara yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia harus terus diperkuat," tutur Imelda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Imelda menegaskan yang perlu dikecam dari kasus ini adalah tidak adanya peradilan yang adil atau fair trial bagi Zini Misrin dan tidak adanya respon dari pemerintah Arab Saudi dalam menanggapi usaha Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini secara dipomatik.

"Apalagi, ditambah dengan sikap pemerintah Arab Saudi yang melakukan eksekusi hukuman mati terhadap Zaini tanpa memberitahu pihak pemerintah Indonesia," tutur Imelda.

Berdasarkan pengakuan Zaini Misrin, dia dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuh majikannya. Padahal, bukan dia pelakunya. Akses berkomunikasi dengan konsulat jendral di Jeddah juga baru didapat setelah vonis dijatuhkan. Pemerintah Arab Saudi juga melanggar prinsip tata krama hukum internasional dengan tidak pernah menyampaikan Mandatory Consular Notification, baik pada saat dimulainya proses peradilan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan juga pada saat eksekusi hukuman mati dilakukan, kepada pemerintah Indonesia.

Kasus ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih giat lagi dalam mengerahkan usaha politik dan diplomasi untuk membebaskan pekerja migran lainnya yang saat ini terancam hukuman mati, tidak hanya untuk di Arab Saudi, tapi juga di negara lain. Upaya politik  dan diplomasi juga harus didukung dengan adanya informasi yang lengkap supaya upaya hukum bisa dilakukan secepat mungkin. 

Walaupun demikian, Imelda juga mengatakan upaya diplomasi seringkali terbentur dengan ketetapan dan sistem hukum yang ada di negara tersebut. Argumen-argumen yang mengatakan hukuman mati tentang tidak menghormati HAM, akhirnya pun tidak akan mempan kalau itu pada akhirnya hal tersebut menyangkut state’s sovereignty (kedaulatan negara).

Tag: Zaini Misrin, pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Mandatory Consular Notification, Hak Asasi Manusia (HAM)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5931.266 57.669 602
2 Agriculture 1584.135 11.004 20
3 Mining 1936.077 20.470 46
4 Basic Industry and Chemicals 810.673 14.455 71
5 Miscellanous Industry 1272.514 15.152 45
6 Consumer Goods 2477.630 29.722 47
7 Cons., Property & Real Estate 421.938 0.005 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.500 5.998 69
9 Finance 1067.861 11.961 91
10 Trade & Service 821.943 1.167 145
No Code Prev Close Change %
1 BKDP 62 83 21 33.87
2 HDTX 172 218 46 26.74
3 DIGI 424 530 106 25.00
4 PANI 246 306 60 24.39
5 KPAL 442 530 88 19.91
6 TRUS 170 200 30 17.65
7 OKAS 195 222 27 13.85
8 DYAN 88 100 12 13.64
9 MINA 464 525 61 13.15
10 ARTO 137 154 17 12.41
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 680 580 -100 -14.71
2 DNAR 310 266 -44 -14.19
3 DSSA 16,300 14,000 -2,300 -14.11
4 GLOB 160 140 -20 -12.50
5 RELI 262 234 -28 -10.69
6 INPP 660 590 -70 -10.61
7 SRAJ 139 125 -14 -10.07
8 BULL 169 153 -16 -9.47
9 YPAS 700 635 -65 -9.29
10 ALMI 350 320 -30 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 PNLF 238 232 -6 -2.52
2 BMTR 406 406 0 0.00
3 KPIG 710 690 -20 -2.82
4 BBRI 3,000 3,090 90 3.00
5 DYAN 88 100 12 13.64
6 BHIT 88 90 2 2.27
7 TLKM 3,550 3,600 50 1.41
8 INKP 17,850 18,300 450 2.52
9 ADRO 1,740 1,805 65 3.74
10 PGAS 2,020 2,080 60 2.97