Portal Berita Ekonomi Sabtu, 22 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:47 WIB. Politik - Sandiaga ingin pengawalannya dikurangi untuk hemat anggaran negara.
  • 21:47 WIB. Politik - Hinca: Kampanye Prabowo-Sandiaga banyak dekat masyarakat.
  • 21:47 WIB. Pilpres - Nomor urut peserta pilpres, Jokowi-Ma'ruf 1 dan Prabowo-Sandiaga 2.
  • 21:46 WIB. Nasional - Mendikbud minta guru honorer tingkatkan kualitas.
  • 21:46 WIB. Hukum - MRT Jakarta usut pelaku vandalisme kereta.
  • 21:45 WIB. Nasional - ICRP: Silaturahim jangan terputus gara-gara pilpres.
  • 21:45 WIB. INKA - INKA mulai membangun pabrik pembuatan kereta api di Banyuwangi pada November 2018.
  • 21:45 WIB. Politik - Jokowi tetap ingin bisa bertelpon dengan Prabowo-Sandiaga.
  • 21:44 WIB. INKA - INKA tengah membangun pabrik pembuatan kereta api di Desa Ketapang, Banyuwangi.
  • 21:43 WIB. AP I - AP I mendapatkan tawaran khusus dari ACI Asia-Pacific untuk duduk di komite.
  • 21:39 WIB. WIKA - WIKA tengah mencari pinjaman untuk mengakuisisi PT Ingako Energy.
  • 21:37 WIB. Bio Farma - Bio Farma tidak mengimpor vaksin dari China karena proses produksinya tidak berstandar WHO.
  • 21:36 WIB. Bio Farma - Bio Farma memperhatikan standar WHO terkait produksi yang dilakukan oleh produsen vaksin.
  • 21:35 WIB. Bio Farma - Bio Farma menerapkan tiga persyaratan untuk menyeleksi produk vaksin yang akan diimpor dan digunakan di Indonesia.
  • 21:33 WIB. Pertamina - Pertamina MOR V sudah merealisasikan tujuh titik BBM Satu Harga dari target sepuluh titik hingga bulan September.

CITA Apresiasi Insentif Pajak bagi Pelaku UKM

Foto Berita CITA Apresiasi Insentif Pajak bagi Pelaku UKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Di tengah beredarnya tuduhan bahwa Pemerintah semakin agresif memungut pajak terhadap pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah), berembus angin segar bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi Wajib Pajak UKM, yaitu Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Menurut informasi, salah satu poin penting revisi adalah komitmen Pemerintah menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tetap mempertahankan threshold (ambang batas) pelaku UKM sebesar Rp4,8 miliar.

"Penurunan tarif ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap pelaku UKM dan menepis tuduhan bahwa pelaku UKM akan dijadikan sasaran pemungutan pajak. Hal ini juga sekaligus menjawab penantian para pelaku e-commerce (pedagang online) yang berharap adanya insentif di fase pertumbuhan ini," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Yustinus, pilihan mempertahankan threshold Rp4,8 miliar juga sangat wajar di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang menggeliat bangkit, apalagi jika memperhitungkan tingkat inflasi lima tahun terakhir, secara riil ambang batas ini sudah turun/disesuaikan. Secara administrasi hal ini juga akan memudahkan Wajib Pajak dan fiskus.

Menurut rencana, pelaku UKM yang mengalami kerugian juga akan diperlakukan secara fair karena disediakan opsi untuk memenuhi kewajiban pajak menggunakan basis laba bersih, bukan tarif final atas peredaran usaha (omzet).

Dengan demikian, apabila Wajib Pajak mengalami kerugian, mereka tidak akan membayar pajak sehingga tidak membebani. Sebagai konsekuensinya, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan agar dapat dihitung laba (rugi) bersih dan jumlah pajak terutang.

"Keberpihakan ini perlu diimplementasikan secara konsisten agar manfaatnya dirasakan oleh para pelaku, mendorong perkembangan bisnis dan pertumbuhan usaha, dan pada gilirannya meningkatkan kontribusi pajak bagi negara," ucap Yustinus.

Dia pun menambahkan, desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik akan memperluas basis pajak karena mendorong semakin banyak pelaku UKM masuk ke dalam sistem perpajakan.

Pelaku UKM yang didorong menyelenggarakan pembukuan dengan baik juga akan diuntungkan karena membangun budaya transparan dan akuntabel sehingga akan mendapat kepercayaan lebih besar dari lembaga keuangan, pelanggan, dan investor.

"Revisi PP 46/2013 ini patut diapresiasi karena menunjukkan sensitivitas Pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan para pelaku UKM, serta komitmen nyata memajukan UKM. Terima kasih kepada segenap jajaran Ditjen Pajak dan BKF Kemenkeu," ungkap Yustinus.

Pekerjaan rumah selanjutnya, kata dia, adalah pedoman teknis yang lebih jelas mengenai jangka waktu Wajib Pajak dapat menggunakan skema ini, fasilitas pembukuan sederhana dan penyempurnaan PSAK untuk UKM, simplifikasi administrasi terkait SKB (Surat Keterangan Bebas), standardisasi perlakuan di lapangan, dan kemudahan dalam pembayaran/pelaporan.

"Kebijakan ini seyogianya bersifat transisional. Pada saat bersamaan, kami juga mendorong Pemerintah meningkatkan koordinasi dan integrasi kebijakan dan insentif agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, OJK, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, termasuk intermediaries seperti akuntan publik, konsultan pajak, dan perencana keuangan perlu terlibat lebih aktif sehingga tranformasi ini berlangsung lebih cepat dan lebih baik," tutupnya.

Tag: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, Pajak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/R. Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22