Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:05 WIB. Asian Games - Dua juta ojek online akan demo saat Asian Games 2018 dibuka.
  • 11:01 WIB. Teknologi - Presiden Microsoft, Brad Smith, memperingatkan bahwa penggunaan facial recognition rawan untuk disalahgunakan.
  • 10:11 WIB. Microsoft - Microsoft dikabarkan akan menggarap perangkat berbasis Android.
  • 10:10 WIB. Adobe - Aplikasi Photoshop bakal hadir di iPad 2019.
  • 10:09 WIB. Google - Minggu ini Google luncurkan pembaruan UI yang substansial ke peramban Chrome Canary.
  • 10:06 WIB. Teknologi - Director of Engineering Google dan futuris, Ray Kurzweil perkirakan manusia akan dapat unggah isi otaknya ke cloud setelah mati. 
  • 10:04 WIB. Facebook - Rekrut Shahriar Rabii dari Google, Facebook akan kembangkan chip sendiri.
  • 10:01 WIB. Teknologi - Perusahaan Indonesia banyak yang tak berencana adopsi kecerdasan buatan (AI).
  • 09:59 WIB. Samsung - Pabrik terbesar Samsung di India produksi semua tipe ponsel.
  • 09:03 WIB. Pilpres - Mahfud MD berharap Jokowi dapat cawapres tepat.
  • 09:03 WIB. Pilpres - Hinca: pertemuan SBY-Prabowo bahas kontestasi pilpres.
  • 09:03 WIB. Pilpres - Gerindra: pertemuan Prabowo-SBY samakan pandangan politik.
  • 09:02 WIB. Pilpres - Prabowo pilih cawapres yang diterima NU.
  • 09:02 WIB. Daerah - Gubernur Ganjar: Embarkasi Surakarta jaga kualitas layanan terbaik.
  • 09:02 WIB. Haji - Dubes Agus: Jamaah haji Indonesia jangan sebar konten terorisme.

CITA Apresiasi Insentif Pajak bagi Pelaku UKM

Foto Berita CITA Apresiasi Insentif Pajak bagi Pelaku UKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Di tengah beredarnya tuduhan bahwa Pemerintah semakin agresif memungut pajak terhadap pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah), berembus angin segar bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi Wajib Pajak UKM, yaitu Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Menurut informasi, salah satu poin penting revisi adalah komitmen Pemerintah menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tetap mempertahankan threshold (ambang batas) pelaku UKM sebesar Rp4,8 miliar.

"Penurunan tarif ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap pelaku UKM dan menepis tuduhan bahwa pelaku UKM akan dijadikan sasaran pemungutan pajak. Hal ini juga sekaligus menjawab penantian para pelaku e-commerce (pedagang online) yang berharap adanya insentif di fase pertumbuhan ini," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Yustinus, pilihan mempertahankan threshold Rp4,8 miliar juga sangat wajar di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang menggeliat bangkit, apalagi jika memperhitungkan tingkat inflasi lima tahun terakhir, secara riil ambang batas ini sudah turun/disesuaikan. Secara administrasi hal ini juga akan memudahkan Wajib Pajak dan fiskus.

Menurut rencana, pelaku UKM yang mengalami kerugian juga akan diperlakukan secara fair karena disediakan opsi untuk memenuhi kewajiban pajak menggunakan basis laba bersih, bukan tarif final atas peredaran usaha (omzet).

Dengan demikian, apabila Wajib Pajak mengalami kerugian, mereka tidak akan membayar pajak sehingga tidak membebani. Sebagai konsekuensinya, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan agar dapat dihitung laba (rugi) bersih dan jumlah pajak terutang.

"Keberpihakan ini perlu diimplementasikan secara konsisten agar manfaatnya dirasakan oleh para pelaku, mendorong perkembangan bisnis dan pertumbuhan usaha, dan pada gilirannya meningkatkan kontribusi pajak bagi negara," ucap Yustinus.

Dia pun menambahkan, desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik akan memperluas basis pajak karena mendorong semakin banyak pelaku UKM masuk ke dalam sistem perpajakan.

Pelaku UKM yang didorong menyelenggarakan pembukuan dengan baik juga akan diuntungkan karena membangun budaya transparan dan akuntabel sehingga akan mendapat kepercayaan lebih besar dari lembaga keuangan, pelanggan, dan investor.

"Revisi PP 46/2013 ini patut diapresiasi karena menunjukkan sensitivitas Pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan para pelaku UKM, serta komitmen nyata memajukan UKM. Terima kasih kepada segenap jajaran Ditjen Pajak dan BKF Kemenkeu," ungkap Yustinus.

Pekerjaan rumah selanjutnya, kata dia, adalah pedoman teknis yang lebih jelas mengenai jangka waktu Wajib Pajak dapat menggunakan skema ini, fasilitas pembukuan sederhana dan penyempurnaan PSAK untuk UKM, simplifikasi administrasi terkait SKB (Surat Keterangan Bebas), standardisasi perlakuan di lapangan, dan kemudahan dalam pembayaran/pelaporan.

"Kebijakan ini seyogianya bersifat transisional. Pada saat bersamaan, kami juga mendorong Pemerintah meningkatkan koordinasi dan integrasi kebijakan dan insentif agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, OJK, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, termasuk intermediaries seperti akuntan publik, konsultan pajak, dan perencana keuangan perlu terlibat lebih aktif sehingga tranformasi ini berlangsung lebih cepat dan lebih baik," tutupnya.

Tag: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, Pajak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/R. Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5905.158 -38.916 597
2 Agriculture 1428.601 -13.698 19
3 Mining 2009.628 -15.994 46
4 Basic Industry and Chemicals 772.710 -8.697 70
5 Miscellanous Industry 1174.590 -16.209 45
6 Consumer Goods 2447.240 -28.240 46
7 Cons., Property & Real Estate 444.098 -5.640 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1068.450 -15.987 70
9 Finance 1035.648 1.145 91
10 Trade & Service 883.943 2.056 143
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 248 310 62 25.00
2 TCPI 700 875 175 25.00
3 DYAN 64 78 14 21.88
4 AIMS 202 246 44 21.78
5 OKAS 222 270 48 21.62
6 SRSN 59 70 11 18.64
7 RBMS 141 164 23 16.31
8 DPNS 350 396 46 13.14
9 GEMA 276 310 34 12.32
10 CNTX 530 590 60 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 910 690 -220 -24.18
2 YPAS 725 605 -120 -16.55
3 PEGE 173 149 -24 -13.87
4 SKYB 310 270 -40 -12.90
5 INCF 146 129 -17 -11.64
6 MGRO 422 380 -42 -9.95
7 NICK 141 127 -14 -9.93
8 TOPS 955 865 -90 -9.42
9 KBLV 515 470 -45 -8.74
10 TNCA 186 170 -16 -8.60
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 705 660 -45 -6.38
2 MSIN 505 490 -15 -2.97
3 BBRI 2,970 2,970 0 0.00
4 RBMS 141 164 23 16.31
5 IMAS 2,960 2,880 -80 -2.70
6 TLKM 4,020 3,940 -80 -1.99
7 KREN 725 715 -10 -1.38
8 INKP 19,900 19,525 -375 -1.88
9 PGAS 1,685 1,640 -45 -2.67
10 DYAN 64 78 14 21.88