Portal Berita Ekonomi Senin, 10 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

CITA Apresiasi Insentif Pajak bagi Pelaku UKM

Foto Berita CITA Apresiasi Insentif Pajak bagi Pelaku UKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Di tengah beredarnya tuduhan bahwa Pemerintah semakin agresif memungut pajak terhadap pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah), berembus angin segar bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi Wajib Pajak UKM, yaitu Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Menurut informasi, salah satu poin penting revisi adalah komitmen Pemerintah menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tetap mempertahankan threshold (ambang batas) pelaku UKM sebesar Rp4,8 miliar.

"Penurunan tarif ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap pelaku UKM dan menepis tuduhan bahwa pelaku UKM akan dijadikan sasaran pemungutan pajak. Hal ini juga sekaligus menjawab penantian para pelaku e-commerce (pedagang online) yang berharap adanya insentif di fase pertumbuhan ini," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Yustinus, pilihan mempertahankan threshold Rp4,8 miliar juga sangat wajar di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang menggeliat bangkit, apalagi jika memperhitungkan tingkat inflasi lima tahun terakhir, secara riil ambang batas ini sudah turun/disesuaikan. Secara administrasi hal ini juga akan memudahkan Wajib Pajak dan fiskus.

Menurut rencana, pelaku UKM yang mengalami kerugian juga akan diperlakukan secara fair karena disediakan opsi untuk memenuhi kewajiban pajak menggunakan basis laba bersih, bukan tarif final atas peredaran usaha (omzet).

Dengan demikian, apabila Wajib Pajak mengalami kerugian, mereka tidak akan membayar pajak sehingga tidak membebani. Sebagai konsekuensinya, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan agar dapat dihitung laba (rugi) bersih dan jumlah pajak terutang.

"Keberpihakan ini perlu diimplementasikan secara konsisten agar manfaatnya dirasakan oleh para pelaku, mendorong perkembangan bisnis dan pertumbuhan usaha, dan pada gilirannya meningkatkan kontribusi pajak bagi negara," ucap Yustinus.

Dia pun menambahkan, desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik akan memperluas basis pajak karena mendorong semakin banyak pelaku UKM masuk ke dalam sistem perpajakan.

Pelaku UKM yang didorong menyelenggarakan pembukuan dengan baik juga akan diuntungkan karena membangun budaya transparan dan akuntabel sehingga akan mendapat kepercayaan lebih besar dari lembaga keuangan, pelanggan, dan investor.

"Revisi PP 46/2013 ini patut diapresiasi karena menunjukkan sensitivitas Pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan para pelaku UKM, serta komitmen nyata memajukan UKM. Terima kasih kepada segenap jajaran Ditjen Pajak dan BKF Kemenkeu," ungkap Yustinus.

Pekerjaan rumah selanjutnya, kata dia, adalah pedoman teknis yang lebih jelas mengenai jangka waktu Wajib Pajak dapat menggunakan skema ini, fasilitas pembukuan sederhana dan penyempurnaan PSAK untuk UKM, simplifikasi administrasi terkait SKB (Surat Keterangan Bebas), standardisasi perlakuan di lapangan, dan kemudahan dalam pembayaran/pelaporan.

"Kebijakan ini seyogianya bersifat transisional. Pada saat bersamaan, kami juga mendorong Pemerintah meningkatkan koordinasi dan integrasi kebijakan dan insentif agar dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, OJK, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, termasuk intermediaries seperti akuntan publik, konsultan pajak, dan perencana keuangan perlu terlibat lebih aktif sehingga tranformasi ini berlangsung lebih cepat dan lebih baik," tutupnya.

Tag: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, Pajak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/R. Rekotomo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6126.356 10.863 618
2 Agriculture 1492.165 2.046 20
3 Mining 1738.408 -7.512 47
4 Basic Industry and Chemicals 842.327 5.814 71
5 Miscellanous Industry 1389.985 18.923 45
6 Consumer Goods 2509.280 14.409 49
7 Cons., Property & Real Estate 449.724 10.201 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1044.777 -3.591 71
9 Finance 1168.029 -6.789 91
10 Trade & Service 791.771 2.091 152
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 630 785 155 24.60
2 TFCO 565 700 135 23.89
3 KONI 344 418 74 21.51
4 ETWA 70 85 15 21.43
5 YPAS 515 625 110 21.36
6 KICI 176 212 36 20.45
7 POLA 1,510 1,790 280 18.54
8 JSPT 1,000 1,145 145 14.50
9 RUIS 252 286 34 13.49
10 MPMX 805 910 105 13.04
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 280 210 -70 -25.00
2 YULE 216 173 -43 -19.91
3 BUVA 240 212 -28 -11.67
4 UNIT 280 252 -28 -10.00
5 AMRT 935 850 -85 -9.09
6 TNCA 194 180 -14 -7.22
7 PICO 256 240 -16 -6.25
8 AKSI 352 332 -20 -5.68
9 PBSA 715 675 -40 -5.59
10 CSIS 330 314 -16 -4.85
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 280 210 -70 -25.00
2 WSKT 1,725 1,845 120 6.96
3 TLKM 3,710 3,670 -40 -1.08
4 BBRI 3,650 3,620 -30 -0.82
5 BBCA 26,300 25,950 -350 -1.33
6 ASII 8,100 8,225 125 1.54
7 DOID 560 580 20 3.57
8 PGAS 2,140 2,130 -10 -0.47
9 UNTR 29,000 29,375 375 1.29
10 PTBA 4,080 3,990 -90 -2.21