Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:21 WIB. Wamena - Pemerintah alokasikan Rp35 miliar untuk mengatasi krisis air bersih di Wamena. 
  • 21:13 WIB. OJK - OJK akan terbitkan aturan equity crowdfunding, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. 
  • 20:48 WIB. Bekasi - Turbulensi keuangan daerah sebabkan tunggakan honor 3.800 guru honorer di Disdik Bekasi. 
  • 20:46 WIB. Bekasi - 3.800 guru honorer di lingkup Disdik Bekasi terima distribusi tunggakan honor Rp3,8 juta per bulan.
  • 20:01 WIB. Finansial - BI Surakarta dan BPR tanda tangani nota kesepahaman  pelayanan uang baru. 
  • 19:33 WIB. Banda - Gempa 5,4 Skala Richter mengguncang Banda, Sabtu pukul 18.47 WIT. 
  • 19:24 WIB. Transportasi - Kemenhub siapkan dana Rp400 miliar untuk subsidi pelayaran rakyat. 
  • 19:22 WIB. Bekasi - Rahmat Effendi ajak Menteri LHK dan Menteri PUPR untuk atas pencemaran Kali Bekasi.
  • 18:42 WIB. Palu - Susi Pudjiastuti memperpanjang penyelenggaraan charity sale untuk Palu sampai 24/10/2018. 
  • 18:42 WIB. Pasar - Harga cabai di Gorontalo turun dari Rp50 ribu menjadi Rp40 per kilo gram.
  • 18:42 WIB. Narkoba - Bareskrim Polri: Penyelundupan sabu per minggu ketiga Oktober mencapai 869 kasus.
  • 18:41 WIB. Narkoba - Bareskrim Polri sebut Dumai dan Bengkalis sebagai jalur baru penyelundupan sabu dari Narkoba. 
  • 18:41 WIB. Pemilu -  Bawaslu Papua ungkap temukan data 1.016.758 pemilih ganda.
  • 18:40 WIB. Golkar - Airlangga: Golkar akan berjuang menjadi partai yang kuasai Jawa Barat.
  • 18:39 WIB. Pilpres - Jokowi-Ma'ruf dijanjikan menang oleh tim Blusukan Jokowi di Medan. 

Meredam Gonjang-ganjing Utang Pemerintah

Foto Berita Meredam Gonjang-ganjing Utang Pemerintah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pembicaraan mengenai utang pemerintah pusat yang jumlahnya mencapai Rp4.034,8 triliun pada akhir Februari 2018 mencuat kembali dalam beberapa minggu terakhir. Diskusi di publik muncul karena masyarakat khawatir bahwa pemerintah tidak bisa membayar utang tersebut dan beban utang akan ditanggung hingga generasi mendatang.

Bagi orang awam, jumlah ribuan triliunan rupiah merupakan angka yang besar dan tidak bisa dibayangkan meski pemerintah memastikan porsi utang yang terus bertambah itu dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pengelolaan utang di Indonesia dalam keadaan baik dan tidak ada kekhawatiran mengenai jumlah utang yang membesar tersebut. Menurut dia, relatif banyak yang mengawasi pengelolaan utang pemerintah, tidak hanya Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi juga para investor di luar negeri, lembaga multilateral, hingga lembaga pemeringkat internasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga memastikan pemerintah masih memiliki kemampuan atas pembayaran utang tersebut dan tidak ada krisis yang disebabkan kegagalan dalam mengelola utang. Untuk itu, dia berseloroh bahwa berita 'plintiran' mengenai jumlah utang yang sempat ramai dibicarakan dalam media sosial tersebut bermotif politik menjelang Pemilihan Umum 2019.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang memastikan utang pemerintah dimanfaatkan untuk kegiatan produktif bagi pembangunan. Bagian terbesar untuk belanja yang menggunakan pembiayaan melalui utang, antara lain untuk kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial maupun infrastruktur.

Selain itu, dia menegaskan kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih kuat apalagi rasio utang terhadap PDB masih berada pada kisaran 29,24 persen. Rasio utang sebesar 29,24 persen terhadap PDB ini masih lebih kecil daripada dengan negara-negara yang memiliki tingkat ekonomi setara, seperti Vietnam sebesar 63,4 persen; Thailand 41,8 persen; Malaysia 52,7 persen; dan Brasil 81,2 persen.

Untuk itu, Darmin meminta masyarakat agar tidak mengkhawatirkan kemampuan pemerintah untuk mengelola utang tersebut karena utang-utang itu tidak berpotensi mengalami gagal bayar.

"Jangan terpengaruh dengan angka triliunan yang begitu besar," katanya.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, sebagian besar utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN sekitar Rp2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp897,78 triliun atau 18,11 persen.

Selain penerbitan SBN, pembiayaan utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dengan porsi mencapai Rp777,54 triliun atau 19,27 persen. Utang yang dalam bentuk pinjaman ini terbagi dari pinjaman luar negeri sebesar Rp771,6 triliun atau 19,13 persen dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,78 triliun atau 0,14 persen.

Pinjaman luar negeri tersebut terdiri atas pinjaman bilateral Rp331,24 triliun atau 8,21 persen; pinjaman multilateral Rp396,02 triliun atau 9,82 persen; pinjaman komersial Rp43,32 triliun atau 1,07 persen; dan pinjaman suppliers Rp1,17 triliun atau 0,03 persen.

Pengelolaan Utang

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan menjelaskan masyarakat seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkan jumlah utang yang dipinjam pemerintah. Menurut dia, indikator rasio utang pemerintah masih dalam level aman sebesar 29,24 persen terhadap PDB dan berbagai pinjaman tersebut diajukan secara hati-hati dan efisien.

Padahal, batas maksimum utang pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 adalah 60 persen terhadap PDB.

"Utang ini akan naik terus sepanjang anggaran kita masih defisit. Yang kami lakukan adalah mengelola utang dengan baik agar bisa membayarnya," ujarnya.

Scenaider mengilustrasikan pembayaran utang ini dengan penerimaan yang dihimpun negara termasuk penerimaan pajak. Apabila pada tahun 2018 perkiraan penerimaan negara sebesar Rp1.894 triliun, jumlah utang Rp4.034 triliun pemerintah memiliki waktu jatuh tempo untuk membayar utang tersebut selama sembilan tahun. Dengan begitu, setiap tahun berdasarkan perhitungan kasar, pemerintah perlu membayar utang Rp450 triliun.

"Kalau kita punya penerimaan Rp1.894 triliun dan utang jatuh tempo Rp450 triliun setiap tahun, itu kita bisa bayar tidak? Ya, bisa. Jadi, itu namanya mengelola," jelasnya.

Meski demikian, pengamat ekonomi Institute for Economic and Development Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa jumlah utang pemerintah yang telah mencapai kisaran Rp4.000 triliun perlu diwaspadai. Untuk itu, pemerintah harus makin bijak dalam menarik utang, terutama dari luar negeri yang rentan dengan fluktuasi dolar AS agar tidak kesulitan dalam melakukan pengelolaan utang.

Bhima mengakui pemerintah masih bisa membayar atau melunasi utang tersebut meski kemampuan membayar diperkirakan bisa makin berkurang seiring dengan penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang negara meski rasio utang terhadap PDB masih berada dibawah 30 persen. Politikus Partai Golkar yang berlatar pengusaha ini mengajukan solusi agar APBN yang disusun pemerintah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada utang, yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Perwakilan Koalisi Pembangunan Infrastruktur Andi Muttaqien mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi utang adalah dengan mengurangi defisit anggaran dalam APBN. Menurut dia, selama belanja pemerintah lebih besar tanpa mempertimbangkan penerimaan yang masih terbatas, negara belum terbebas dari pembiayaan melalui utang.

"Karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, anggaran negara mengalami defisit (kekurangan). Selanjutnya, defisit ditutupi dengan mengajukan utang ke negara donor atau menerbitkan obligasi," ujarnya.

Meski saat ini porsi utang pemerintah relatif terjaga dan depresiasi rupiah hanya memengaruhi utang valas yang jatuh tempo pada tahun 2018, tidak ada salahnya pemerintah meningkatkan kewaspadaan. Kegagalan dalam mengelola utang bisa menimbulkan prahara baru dalam perekonomian yang saat ini sedang tumbuh seiring dengan momentum membaiknya kondisi global.

Langkah ideal harus mulai diupayakan, tidak hanya dengan pengelolaan utang secara hati-hati dan prudent, tetapi juga upaya untuk meningkatkan rasio pajak yang masih berada pada kisaran 10,8 persen terhadap PDB atau jauh dibawah rata-rata negara ASEAN sebesar 16 persen terhadap PDB.

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46