Portal Berita Ekonomi Rabu, 25 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:36 WIB. Panaoil - Panaoil Indonesia mengatakan akan fokus menggarap pasar industri.
  • 06:34 WIB. IHSG - Indosurya Sekuritas memproyeksikan IHSG berpeluang rebound hari ini dengan pergerakan di level 6.171-6.389.
  • 06:28 WIB. IHSG - Binaartha Sekuritas mengestimasi peluang technical rebound pada gerak IHSG hari ini terbuka lebar.
  • 06:25 WIB. IHSG - Reliance Sekuritas memprediksi IHSG akan kembali merosot ke level 6.200-an.
  • 19:49 WIB. Garuda Indonesia - Menpar minta Garuda Indonesia pertahankan rute Jakarta-London.
  • 19:46 WIB. AP I - AP I sediakan 50 bus gratis untuk program "Mudik Bareng BUMN".
  • 19:41 WIB. Pelindo III - Pelindo III alokasikan capex untuk beli 49% saham milik Dubai Port World di TPS senilai Rp490 miliar. 
  • 19:39 WIB. PLN - PLN berikan waktu setahun kepada IPP yang belum selesaikan proses financial close. 
  • 19:38 WIB. Pelindo III - Total capex Pelindo III tahun ini Rp12 triliun yang pendanaanya dicari dari pasar modal.
  • 19:37 WIB. Askrindo - Askrindo Syariah teken kerja sama dengan LPDB KUMKM senilai Rp1,5 triliun.
  • 19:36 WIB. PLN - PLN segera terbitkan global bond pada Mei 2018. 
  • 19:33 WIB. MTF - Total outstanding pembiayaan yang telah disalurkan MTF pada Q1 2018 capai Rp6,59 triliun. 
  • 19:32 WIB. MTF - MTF catat penyaluran pembiayaan segmen multiguna selama Q1 2018 tumbuh 28,7%.
  • 19:30 WIB. Pelindo II - KPK panggil saksi untuk tersangka RJ Lino dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan QCC di Pelindo II. 
  • 19:28 WIB. BRI - PSS Sleman kerja sama dengan BRI untuk siapkan inovasi dalam pendistribusian tiket pertandingannya.

Tingkatkan Rasio Wirausaha Pemula Lewat Modal Awal dari Pemerintah

Foto Berita Tingkatkan Rasio Wirausaha Pemula Lewat Modal Awal dari Pemerintah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Untuk terus meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM menempuh langkah strategis untuk mendukung modal awal dari bantuan pemerintah bagi Wirausaha Pemula (WP). Untuk itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati baru saja meluncurkan Keputusan Deputi Pembiayaan tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pengembangan Wirausaha Pemula (WP) di Indonesia.

"Bantuan pemerintah dalam pengembangan WP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui startup capital untuk pengembangan usahanya," kata Yuana dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Yuana menambahkan, dengan aturan baru ini program WP diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah tertinggal/terluar/terdepan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan antar kelompok/masyarakat berpenghasilan rendah melalui penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan penghidupan berkelanjutan.

"Bantuan pemerintah bagi WP ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro sehingga dapat naik kelas," jelas Yuana.

Menurut Yuana, bantuan permodalan yang disiapkan bagi 1.830 orang WP minimal masing-masing sebesar Rp10 juta dan maksimal Rp13 juta.

"Dana bantuan itu bagi individu yang memiliki rintisan usaha paling sedikit selama enam bulan dan diprioritaskan bagi usaha produksi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. WP penerima bantuan ini juga yang belum pernah menerima bantuan dana sejenis dari Kemenkop dan UKM, usia WP maksimal 45 tahun, pendidikan paling rendah SMP," imbuh Yuana.

Syarat WP lainnya, lanjut Yuana, memiliki KTP, NIK atau surat keterangan domisili yang masih berlaku, hingga Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

"Yang tak kalah penting adalah memiliki sertifikat pembekalan kewirausahaan paling lama dua tahun sebelum tahun anggaran ini. Selain itu, WP harus memiliki rencana usaha yang dalam proposal disebutkan informasi usaha, perhitungan rugi/laba, rencana penggunaan dana bantuan, serta dilengkapi foto-foto kegiatan usaha," kata Yuana.

Bahkan, kata Yuana, persyaratan tersebut juga berlaku bagi WP di daerah terkena dampak bencana dan penyandang disabilitas.

"Terkait tata cara pengajuan proposal, WP mengajukan ke Pemda setempat. Pemda yang meverifikasi usulan calon penerima WP. Dari Pemda baru diusulkan ke Kemenkop dan UKM," ujar Yuana lagi.

Setelah WP menerima bantuan permodalan, lanjut Yuana, pihaknya akan melakukan tahap monitoring dan evaluasi (monev) secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemda setempat. Pelaksanaan monev dilakukan setiap semester selama dua tahun.

"WP penerima bantuan juga harus melaporkan pemanfaatan dana tersebut paling lambat tiga bulan setelah uang diterima," tandas Yuana.

Di samping itu, imbuh Yuana, dalam aturan baru ini juga menerapkan sanksi tegas bagi WP yang memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan, kami berwenang untuk membatalkan dan mengalihkan kepada penerima WP lain," pungkas Yuana.

Tag: Wirausaha Pemula (WP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Yuana Sutyowati Barnas

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6229.635 -78.513 575
2 Agriculture 1722.371 6.370 19
3 Mining 1919.443 -33.172 44
4 Basic Industry and Chemicals 789.595 -7.216 70
5 Miscellanous Industry 1264.767 -18.889 44
6 Consumer Goods 2549.123 -61.872 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.752 -5.526 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1087.256 11.099 64
9 Finance 1120.332 -20.452 90
10 Trade & Service 942.879 -0.426 134
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 OASA 248 310 62 25.00
3 BIMA 97 118 21 21.65
4 RAJA 665 805 140 21.05
5 PTIS 328 394 66 20.12
6 GHON 1,185 1,400 215 18.14
7 NAGA 216 248 32 14.81
8 MLPT 710 800 90 12.68
9 CNTX 570 640 70 12.28
10 BPFI 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 BUVA 585 474 -111 -18.97
2 INPS 2,600 2,150 -450 -17.31
3 KDSI 1,010 910 -100 -9.90
4 SONA 3,100 2,800 -300 -9.68
5 RODA 550 500 -50 -9.09
6 TAXI 144 132 -12 -8.33
7 DEFI 1,095 1,005 -90 -8.22
8 BINA 685 630 -55 -8.03
9 HELI 258 238 -20 -7.75
10 CARS 1,950 1,820 -130 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 145 37 34.26
2 RAJA 665 805 140 21.05
3 AUTO 1,545 1,640 95 6.15
4 BBRI 3,580 3,490 -90 -2.51
5 UNVR 50,800 48,000 -2,800 -5.51
6 TKIM 9,725 9,950 225 2.31
7 BAPA 171 180 9 5.26
8 TLKM 3,750 3,830 80 2.13
9 UNTR 37,600 37,900 300 0.80
10 MNCN 1,410 1,395 -15 -1.06