Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:25 WIB. Diskon - Jelang tutup bisnis, Central Neo Soho adakan dskon besar-besaran hingga 90%. 
  • 10:24 WIB. Retail - Central Department Store di Neo Soho Mall akan ditutup pada 18/02/2019 mendatang. 
  • 08:59 WIB. IHSG - Naik lagi, IHSG dibuka menguat 0,13% ke level 6.417,13 di awal perdagangan, Rabu (16/01/2019).
  • 08:36 WIB. ULN - BI: Total utang Indonesia baik utang pemerintah maupun swasta mencapai US$372,9 miliar.
  • 08:35 WIB. Citilink - Akhir Januari, Citilink akan hapus layanan bagasi gratis.
  • 08:35 WIB. BNI - Kuartal II 2019 BNI berencana menerbitkan surat utang hingga Rp8 triliun.
  • 08:10 WIB. PTBA - PTBA membidik penjualan batu bara pada tahun ini mencapai 24 juta-26 juta ton.
  • 08:07 WIB. Mandiri - Mandiri menargetkan punya 50.000 agen Laku Pandai di 2019.
  • 08:06 WIB. BNI - Kinerja saham BNI tercatat menguat 2,27% sepanjang tahun berjalan 2019.
  • 07:49 WIB. Himbara - Himbara memasang target pertumbuhan bisnis yang lebih moderat pada 2019.
  • 07:48 WIB. PLN - PLN akan memfasilitasi 9 pengembangan listrik swasta dalam proyek energi terbarukan.
  • 07:43 WIB. UMKM - Posisi pembiayaan UMKM ekspor sebesar 15.900 dengan penjaminan sebesar Rp310 miliar.

Tingkatkan Rasio Wirausaha Pemula Lewat Modal Awal dari Pemerintah

Foto Berita Tingkatkan Rasio Wirausaha Pemula Lewat Modal Awal dari Pemerintah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Untuk terus meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM menempuh langkah strategis untuk mendukung modal awal dari bantuan pemerintah bagi Wirausaha Pemula (WP). Untuk itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati baru saja meluncurkan Keputusan Deputi Pembiayaan tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pengembangan Wirausaha Pemula (WP) di Indonesia.

"Bantuan pemerintah dalam pengembangan WP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui startup capital untuk pengembangan usahanya," kata Yuana dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Yuana menambahkan, dengan aturan baru ini program WP diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah tertinggal/terluar/terdepan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan antar kelompok/masyarakat berpenghasilan rendah melalui penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan penghidupan berkelanjutan.

"Bantuan pemerintah bagi WP ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro sehingga dapat naik kelas," jelas Yuana.

Menurut Yuana, bantuan permodalan yang disiapkan bagi 1.830 orang WP minimal masing-masing sebesar Rp10 juta dan maksimal Rp13 juta.

"Dana bantuan itu bagi individu yang memiliki rintisan usaha paling sedikit selama enam bulan dan diprioritaskan bagi usaha produksi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. WP penerima bantuan ini juga yang belum pernah menerima bantuan dana sejenis dari Kemenkop dan UKM, usia WP maksimal 45 tahun, pendidikan paling rendah SMP," imbuh Yuana.

Syarat WP lainnya, lanjut Yuana, memiliki KTP, NIK atau surat keterangan domisili yang masih berlaku, hingga Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

"Yang tak kalah penting adalah memiliki sertifikat pembekalan kewirausahaan paling lama dua tahun sebelum tahun anggaran ini. Selain itu, WP harus memiliki rencana usaha yang dalam proposal disebutkan informasi usaha, perhitungan rugi/laba, rencana penggunaan dana bantuan, serta dilengkapi foto-foto kegiatan usaha," kata Yuana.

Bahkan, kata Yuana, persyaratan tersebut juga berlaku bagi WP di daerah terkena dampak bencana dan penyandang disabilitas.

"Terkait tata cara pengajuan proposal, WP mengajukan ke Pemda setempat. Pemda yang meverifikasi usulan calon penerima WP. Dari Pemda baru diusulkan ke Kemenkop dan UKM," ujar Yuana lagi.

Setelah WP menerima bantuan permodalan, lanjut Yuana, pihaknya akan melakukan tahap monitoring dan evaluasi (monev) secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemda setempat. Pelaksanaan monev dilakukan setiap semester selama dua tahun.

"WP penerima bantuan juga harus melaporkan pemanfaatan dana tersebut paling lambat tiga bulan setelah uang diterima," tandas Yuana.

Di samping itu, imbuh Yuana, dalam aturan baru ini juga menerapkan sanksi tegas bagi WP yang memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan, kami berwenang untuk membatalkan dan mengalihkan kepada penerima WP lain," pungkas Yuana.

Tag: Wirausaha Pemula (WP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Yuana Sutyowati Barnas

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26