Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:01 WIB. Lippo - Bursa nyatakan LPCK responsif dan berikan informasi yang memadai.
  • 11:17 WIB. Palu - OJK bersama Industri Jasa Keuangan galang dana bantuan korban gempa Palu dan Donggala sebesar Rp15 miliar. 
  • 10:55 WIB. Bursa -  PT Yeloo Integra Datanet Tbk resmi tercatat di BEI pada 29/10/2018 dengan kode emiten YELO.
  • 10:55 WIB. Bursa - BEI lakukan pencatatan Obligasi TBIG Sebesar Rp628 Miliar hari ini. 
  • 10:27 WIB. BALI - BALI dan ITS Tekno Sains tanda tangani KSO penyediaan, pemasangan, dan komersialisasi sistem indentifikasi perangkat otomatis.
  • 10:26 WIB. BBLD - Oktober ini, BBLD terima fasilitas kredit sebesar Rp125 miliar dari Bank Jateng dan Bank Mayora. 
  • 10:03 WIB. Kredit - Perbankan Malut diminta permudah permohonan kredit untuk pelaku usaha perikanan.
  • 10:01 WIB. Daging - Harga daging sapi segar di Palu Rp110.000/kg.
  • 10:00 WIB. Ayam - Harga ayam di Palu untuk umur dua minggu dijual pedagang Rp35.000/ekor dan umur satu bulan Rp80.000/ekor.
  • 09:59 WIB. Ayam - Pedagang di Palu terpaksa datangkan ayam dari Kaltim untuk penuhi kebutuhan masyarakat.
  • 09:57 WIB. UMKM - Pemkot Malang dorong optimalisasi produk olahan dari hasil pertanian yang dikelola UMKM.
  • 08:31 WIB. Apple - Apple sebar undangan peluncuran iPad anyar.
  • 08:31 WIB. Tesla - Tesla dapat lahan di Shanghai untuk bangun Gigafactory.
  • 08:30 WIB. Amazon - Amazon dirikan kantor di Manchester.
  • 08:30 WIB. Instagram - Intagram hapus unggahan jual bayi online.

Redupnya Pertanian Organik, Pemerintah Harus Ambil Peran

Foto Berita Redupnya Pertanian Organik, Pemerintah Harus Ambil Peran
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Redupnya pertanian organik di Indonesia seharusnya mendorong pemerintah mengambil peran. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pertanian organik. Namun, para petani organik masih membutuhkan dukungan pemerintah.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies, Hizkia Respatiadi, mengatakan sejumlah hal masih menjadi hambatan untuk mengembangkan pertanian organik. Beberapa hal yang menjadi hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya pengetahuan terkait pertanian organik, penguasaan teknologi hingga pemasaran.

"Pertanian organik tidak hanya dilihat dari hasil. Dalam prosesnya juga harus dipastikan tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung polutan. Petani juga harus bisa memastikan sumber air yang digunakan untuk irigasi juga bebas dari polutan. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan lahan yang digunakan untuk menanam padi organik," terang Hizkia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Pemerintah, melalui para penyuluh pertanian, harus memberikan pendampingan kepada petani yang menanam padi organik. Pendampingan sangat penting karena proses menjadikan Indonesia penghasil padi organik tidak selesai hanya sampai pada penanaman. Pemerintah harus memberikan pendampingan terkait banyak hal, seperti tenaga penyuluh pertanian, cara bercocok tanam yang sesuai dengan kaidah pertanian organik, hingga pemasaran padi organik tersebut.

Selain itu, petani juga harus mulai belajar menggunakan teknologi. Untuk itu, peran tenaga penyuluh harus terus ditingkatkan dalam proses belajar dan transfer ilmu. Peran penyuluh, kata Hizkia, juga diharapkan lebih dari hanya mendampingi dan mengajari. Penyuluh diharapkan bisa menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Dengan begini diharapkan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diketahui pemerintah dengan cepat dan dapat segera ditangani.

Petani juga harus diberikan pengetahuan mengenai sertifikasi tanaman organik yang harus diperbarui setiap dua tahun sekali. Hal ini penting agar para petani tetap bisa menjaga kualitas proses tanam dan panen secara organik. Dalam prosesnya, sertifikasi ini sebaiknya dibuat sederhana dan mudah agar tidak sulit dimengerti oleh petani.

"Sayangnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat ini mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini tentu memberatkan petani yang masih harus dihadapkan pada hambatan-hambatan tadi," jelasnya.

Pemerintah juga diharapkan bisa membantu pemasaran produk pertanian organik. Di Indonesia, produk organik sering dianggap sebagai produk yang eksklusif karena harganya yang lebih mahal daripada produk pertanian konvensional. Padahal, lanjut Hizkia, hal ini tidak terlepas dari proses tanam dan pengembangan produk juga hasil yang lebih sedikit daripada produk pertanian konvensional.

CIPS mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada petani dalam menjalankan pertanian organik. Tidak hanya selesai pada proses tanam dan panen, pemerintah juga harus memberikan pendampingan terkait proses sertifikasi dan pemasaran hasil pertanian organik.

Tag: Pertanian, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, pertanian organik, pemerintah, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Mohammad Ayudha

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94