Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:30 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:29 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:27 WIB. Transgender - Pakistan buka sekolah transgender pertama.
  • 16:26 WIB. Rusia - G7 siap jatuhkan sanksi baru kepada Rusia.
  • 16:24 WIB. Jepang - Pesawar tempur F-35 AS lakukan pendaratan darurat di Jepang.
  • 16:23 WIB. Kuba - Pemimpin Kuba temui presiden Bolivia, Eva Morales, dalam rangka perkuat hubungan kedua negara.
  • 16:20 WIB. 5G - China akan terapkan teknologi 5G pada paruh kedua 2019.
  • 16:19 WIB. Nuklir - Iran peringatkan AS soal kesepakatan nuklir, atau akan menghadapi konsekuensinya.
  • 16:17 WIB. Yaman - Houthi umumkan petinggi mereka tewas dalam serangan koalisi Saudi di Yaman.
  • 16:16 WIB. Afghanistan - UNICEF khawatirkan kondisi setengah juta anak di Afghanistan yang terdampak kekeringan.
  • 16:13 WIB. Irak - Republik Ceko dan Irak perkuat kerja sama dalam hal penanganan kasus terorisme.
  • 15:46 WIB. Politik - Polri sebut hoaks soal isu razia kaos #2019GantiPresiden.
  • 15:45 WIB. Jakarta - Gubernur Anies sebut kebutuhan pokok di Jakarta selama Ramadan tetap aman.
  • 15:44 WIB. Pilpres - Presiden Jokowi sindir Menteri Susi yan mau jadi Capres.
  • 15:43 WIB. Hukum - Wapres JK sampaikan rasa prihatin atas vonis kepada Setya Novanto.

Redupnya Pertanian Organik, Pemerintah Harus Ambil Peran

Foto Berita Redupnya Pertanian Organik, Pemerintah Harus Ambil Peran
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Redupnya pertanian organik di Indonesia seharusnya mendorong pemerintah mengambil peran. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pertanian organik. Namun, para petani organik masih membutuhkan dukungan pemerintah.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies, Hizkia Respatiadi, mengatakan sejumlah hal masih menjadi hambatan untuk mengembangkan pertanian organik. Beberapa hal yang menjadi hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya pengetahuan terkait pertanian organik, penguasaan teknologi hingga pemasaran.

"Pertanian organik tidak hanya dilihat dari hasil. Dalam prosesnya juga harus dipastikan tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung polutan. Petani juga harus bisa memastikan sumber air yang digunakan untuk irigasi juga bebas dari polutan. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan lahan yang digunakan untuk menanam padi organik," terang Hizkia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Pemerintah, melalui para penyuluh pertanian, harus memberikan pendampingan kepada petani yang menanam padi organik. Pendampingan sangat penting karena proses menjadikan Indonesia penghasil padi organik tidak selesai hanya sampai pada penanaman. Pemerintah harus memberikan pendampingan terkait banyak hal, seperti tenaga penyuluh pertanian, cara bercocok tanam yang sesuai dengan kaidah pertanian organik, hingga pemasaran padi organik tersebut.

Selain itu, petani juga harus mulai belajar menggunakan teknologi. Untuk itu, peran tenaga penyuluh harus terus ditingkatkan dalam proses belajar dan transfer ilmu. Peran penyuluh, kata Hizkia, juga diharapkan lebih dari hanya mendampingi dan mengajari. Penyuluh diharapkan bisa menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Dengan begini diharapkan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diketahui pemerintah dengan cepat dan dapat segera ditangani.

Petani juga harus diberikan pengetahuan mengenai sertifikasi tanaman organik yang harus diperbarui setiap dua tahun sekali. Hal ini penting agar para petani tetap bisa menjaga kualitas proses tanam dan panen secara organik. Dalam prosesnya, sertifikasi ini sebaiknya dibuat sederhana dan mudah agar tidak sulit dimengerti oleh petani.

"Sayangnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat ini mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini tentu memberatkan petani yang masih harus dihadapkan pada hambatan-hambatan tadi," jelasnya.

Pemerintah juga diharapkan bisa membantu pemasaran produk pertanian organik. Di Indonesia, produk organik sering dianggap sebagai produk yang eksklusif karena harganya yang lebih mahal daripada produk pertanian konvensional. Padahal, lanjut Hizkia, hal ini tidak terlepas dari proses tanam dan pengembangan produk juga hasil yang lebih sedikit daripada produk pertanian konvensional.

CIPS mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada petani dalam menjalankan pertanian organik. Tidak hanya selesai pada proses tanam dan panen, pemerintah juga harus memberikan pendampingan terkait proses sertifikasi dan pemasaran hasil pertanian organik.

Tag: Pertanian, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, pertanian organik, pemerintah, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Mohammad Ayudha

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6308.148 -29.547 575
2 Agriculture 1716.001 -5.540 19
3 Mining 1952.615 -5.513 44
4 Basic Industry and Chemicals 796.811 2.304 70
5 Miscellanous Industry 1283.656 -9.495 44
6 Consumer Goods 2610.995 -22.306 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.278 -4.536 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.157 -0.032 64
9 Finance 1140.784 -7.967 90
10 Trade & Service 943.305 0.837 134
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 72 97 25 34.72
2 BAPA 128 171 43 33.59
3 IMJS 640 800 160 25.00
4 RAJA 535 665 130 24.30
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 BUVA 496 585 89 17.94
7 TMPO 244 286 42 17.21
8 DEFI 950 1,095 145 15.26
9 MPMX 1,010 1,150 140 13.86
10 HDFA 176 195 19 10.80
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 600 450 -150 -25.00
2 INPS 3,030 2,600 -430 -14.19
3 RODA 635 550 -85 -13.39
4 AHAP 198 175 -23 -11.62
5 GDYR 2,200 1,955 -245 -11.14
6 FORU 156 140 -16 -10.26
7 INRU 1,070 970 -100 -9.35
8 TBMS 1,140 1,035 -105 -9.21
9 TPMA 228 208 -20 -8.77
10 PBSA 1,080 990 -90 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 84 78 -6 -7.14
2 HELI 280 258 -22 -7.86
3 SUGI 50 50 0 0.00
4 BMTR 580 585 5 0.86
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 TKIM 8,800 9,725 925 10.51
7 PGAS 2,320 2,250 -70 -3.02
8 ADRO 2,230 2,260 30 1.35
9 WSBP 418 426 8 1.91
10 TLKM 3,740 3,750 10 0.27

Recommended Reading

Selasa, 24/04/2018 15:12 WIB

Facebook Belum Jawab Surat dari Indonesia

Selasa, 24/04/2018 14:18 WIB

Papa Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Selasa, 24/04/2018 09:12 WIB

5 Tips Membuat Pitching Berkesan

Selasa, 24/04/2018 08:58 WIB

7 Manfaat Ekspansi Bisnis

Selasa, 24/04/2018 08:28 WIB

Fadel Perjuangkan Komoditas Sawit Indonesia

Selasa, 24/04/2018 07:23 WIB

Ketika Jokowi Menjelma Jadi Bapak Papua