Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Debat Pilpres - Trafik Telkomsel dan XL melonjak saat debat pilpres perdana.
  • 19:42 WIB. Google - Google akuisisi Divisi Smartwatch Fossil.
  • 19:39 WIB. Apple - iPad murah kabarnya segera rilis.
  • 19:38 WIB. Huawei - Universitas Oxford setop terima dana dari Huawei.
  • 19:36 WIB. Tesla - Susul Proton,  Tesla kena imbas dari Airbag Takata.
  • 19:34 WIB. Ghosn - Pengacara ajukan banding atas penolakan bebas bersyarat Ghosn.
  • 19:32 WIB. Wuling - SUV Wuling Almaz sudah dikenalkan ke kalangan khusus.
  • 19:31 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji aturan penyiaran dan data pribadi rampung di kuarta I 2019.
  • 19:29 WIB. MediaTek - MediaTek bantah kabar akhiri kerja dengan Xiaomi.
  • 18:42 WIB. BPPT - BPPT ingatkan desain teknologi LRT perlu uji coba lapangan. 
  • 18:29 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo akan uji coba 700 Mhz untuk mitigasi bencana alam.
  • 18:27 WIB. Twitter - Twitter catat 1,3 juta cuitan saat Debat Pilpres 2019.
  • 18:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi rilis gim pesaing PUBG dan Fortnite.
  • 18:24 WIB. Asus - Asus tunda penjualan smartphone gaming ROG di Indonesia.
  • 18:23 WIB. Oppo - Oppo R17 pro sudah bisa pakai fitur kamera 3D.

Redupnya Pertanian Organik, Pemerintah Harus Ambil Peran

Foto Berita Redupnya Pertanian Organik, Pemerintah Harus Ambil Peran
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Redupnya pertanian organik di Indonesia seharusnya mendorong pemerintah mengambil peran. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pertanian organik. Namun, para petani organik masih membutuhkan dukungan pemerintah.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies, Hizkia Respatiadi, mengatakan sejumlah hal masih menjadi hambatan untuk mengembangkan pertanian organik. Beberapa hal yang menjadi hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya pengetahuan terkait pertanian organik, penguasaan teknologi hingga pemasaran.

"Pertanian organik tidak hanya dilihat dari hasil. Dalam prosesnya juga harus dipastikan tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung polutan. Petani juga harus bisa memastikan sumber air yang digunakan untuk irigasi juga bebas dari polutan. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan lahan yang digunakan untuk menanam padi organik," terang Hizkia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Pemerintah, melalui para penyuluh pertanian, harus memberikan pendampingan kepada petani yang menanam padi organik. Pendampingan sangat penting karena proses menjadikan Indonesia penghasil padi organik tidak selesai hanya sampai pada penanaman. Pemerintah harus memberikan pendampingan terkait banyak hal, seperti tenaga penyuluh pertanian, cara bercocok tanam yang sesuai dengan kaidah pertanian organik, hingga pemasaran padi organik tersebut.

Selain itu, petani juga harus mulai belajar menggunakan teknologi. Untuk itu, peran tenaga penyuluh harus terus ditingkatkan dalam proses belajar dan transfer ilmu. Peran penyuluh, kata Hizkia, juga diharapkan lebih dari hanya mendampingi dan mengajari. Penyuluh diharapkan bisa menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Dengan begini diharapkan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diketahui pemerintah dengan cepat dan dapat segera ditangani.

Petani juga harus diberikan pengetahuan mengenai sertifikasi tanaman organik yang harus diperbarui setiap dua tahun sekali. Hal ini penting agar para petani tetap bisa menjaga kualitas proses tanam dan panen secara organik. Dalam prosesnya, sertifikasi ini sebaiknya dibuat sederhana dan mudah agar tidak sulit dimengerti oleh petani.

"Sayangnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat ini mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini tentu memberatkan petani yang masih harus dihadapkan pada hambatan-hambatan tadi," jelasnya.

Pemerintah juga diharapkan bisa membantu pemasaran produk pertanian organik. Di Indonesia, produk organik sering dianggap sebagai produk yang eksklusif karena harganya yang lebih mahal daripada produk pertanian konvensional. Padahal, lanjut Hizkia, hal ini tidak terlepas dari proses tanam dan pengembangan produk juga hasil yang lebih sedikit daripada produk pertanian konvensional.

CIPS mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada petani dalam menjalankan pertanian organik. Tidak hanya selesai pada proses tanam dan panen, pemerintah juga harus memberikan pendampingan terkait proses sertifikasi dan pemasaran hasil pertanian organik.

Tag: Pertanian, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, pertanian organik, pemerintah, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Mohammad Ayudha

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56