Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:25 WIB. 1MDB - Malaysia harap dana dari korupsi 1MDB bisa dipulihkan.
  • 18:27 WIB. Nuklir - AS: Denuklirisasi Korut tidak bisa rampung dalam 1 tahun.
  • 20:12 WIB. Aprobi - Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia memperkirakan ekspor biodiesel tahun ini bisa mencapai 800.000 kiloliter.
  • 18:28 WIB. TKI - RI-Brunei sepakat MoU perlindungan TKI selesai akhir tahun.
  • 18:27 WIB. ISIS - WNI terduga ISIS di Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia.
  • 18:25 WIB. Palestina - Abbas: UU Yahudi Israel tak surutkan perjuangan Palestina.
  • 18:23 WIB. Catalonia - Spanyol batalkan surat perintah penangkapan bagi separatis Catalonia.
  • 18:23 WIB. Suriah - Kelompok teror serahkan ladang minyak ke rezim Assad.
  • 18:22 WIB. Korea Utara - Karena sanksi PBB, perekonomian Korea Utara merosot.
  • 18:21 WIB. Korsel - Eks Presiden Korsel, Park Geun-hye, dijatuhi hukuman tambahan 8 tahun penjara.
  • 18:21 WIB. Google - Trump kritik Uni Eropa karena denda Google USD5 miliar.
  • 17:37 WIB. Politik - Fahri Hamzah: Pemerintah bohongi publik soal Freeport.
  • 17:36 WIB. Pilpres - Gerindra klaim Demokrat cenderung ke Prabowo ketimbang Jokowi
  • 17:36 WIB. Energi - Luhut nilai HoA Freeport bentuk komitmen.
  • 17:35 WIB. Politik - MPR sosialisasi empat pilar di pesantren NTB

Terdakwa Suap Jambi Akui DPRD Minta Uang "Ketok Palu"

Foto Berita Terdakwa Suap Jambi Akui DPRD Minta Uang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Terdakwa Erwan Malik yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi (Plt Sekdaprov) Jambi dalam persidangannya sebagai saksi terdakwa lainnya mengakui anggota DPRD Jambi yang meminta uang "ketok palu" untuk mengesahkan RAPBD Jambi 2018.

Hal itu terungkap dari jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu, dengan agenda ketiga terdakwa saling memberikan keterangannya sebagai saksi di antara mereka di hadapan majelis hakim diketuai Badrun Zaini.

Terdakwa Erwan mengakui, anggota dewanlah yang berinisatif untuk meminta uang ketok palu jika ingin RAPBD Jambi 2018 disetujui dan disahkan oleh DPRD Jambi pada rapat paripurna.

"Ada sebanyak tiga kali saya dipanggil pimpinan dewan untuk membicarakan masalah ada atau tidaknya uang ketok palu tersebut untuk tahun ini, " kata Erwan Malik di persidangan itu.

Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Jambi meminta uang sebesar Rp200 juta peranggota jika ingin RAPBD Jambi 2018 disahkan lewat rapat paripurna itu.

Terdakwa Erwan juga mengakui setelah dipanggil pimpinan dewan dirinya melaporkan permasalahan itu kepada Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli dan oleh pak gubernur untuk bisa dibicarakan kepada teman atau orang dekat gubernur bernama Asrul Pandapotan Sihotang.

Kemudian lagi setelah dibicarakan dengan saksi Asrul atas perintah Gubernur Zumi Zola, akhirnya permintaan anggota dewan disetujui dan dewan mengesahkan RAPBD Jambi 2018 dan uang 'ketok palu' dibagikan yang akhirnya kasus itu terungkap oleh KPK dan menetapkan tiga orang tersangka yakni Erwan Malik, Arpan dan Syaiffudin.

Terdakwa Erwan Malik juga mengatakan bahwa tugas terdakwa Arpan dalan kasus itu adalah mencari pinjaman uang senilai Rp5 milir sedangkan peran Syaifuddin adalah membagi bagikan uang itu kepada anggota dewan dan akhirnya ditangkap tangan oleh KPK.

Terdakwa yang disidangkan tersebut Syaifuddi yang saat itu menjabat Assiten I Pemprov Jambi, Arpan (Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi dan Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik yang didakwa dalam kasus suap pengesahan APBD Jambi 2018 senilai Rp3,4 miliar.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa, terungkap ketiganya telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang tunai Rp3,4 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Kemudian dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agar anggota DPRD Provinsi Jambi memperlancar pembahasan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

 

Tag: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10