Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:17 WIB. Oppo - Oppo membanderol Find X di Indonesia seharga Rp12,999 juta.
  • 20:16 WIB. Gadget - Dalam laporan enam bulan pertama di 2018, pendapatan aplikasi secara global meningkat 27,8% dari tahun ke tahun.
  • 20:15 WIB. Oppo - Oppo resmi rilis smartphone flagship terbaru mereka, yakni Find X, di Indonesia.
  • 20:13 WIB. Telekomunikasi - Menkominfo optimis Palapa Ring Timur rampung akhir 2018.
  • 20:12 WIB. Grab - Grab meriahkan parade kirab obor Asian Games 2018 di 10 kota.
  • 19:44 WIB. PTPN III - PTPN III akan impor gula mentah 85.000 ton pada September.
  • 19:43 WIB. JSMR - JSMR catat pendapatan usaha di luar konstruksi Rp4,79 triliun pada semester I 2018, naik 5,76% YoY.
  • 19:43 WIB. JSMR - Pendapatan konstruksi JSMR naik 61% YoY pada semester 1 2018, dari Rp8,56 triliun jadi Rp13,87 triliun.
  • 19:42 WIB. JSMR - Pertumbuhan EBITDA JSMR pada semester I 2018 capai Rp2,90 triliun, tumbuh 10,39% YoY.
  • 19:42 WIB. JSMR - JSMR raup laba bersih Rp1,05 triliun pada semester I 2018, tumbuh sebesar 2,90% YoY.
  • 19:41 WIB. BRI - BRI beri diskon hingga 70% untuk pembelian tiket Aisan Games 2018 secara online.
  • 19:41 WIB. BRI - BRI menarget bisa menjual hingga 25 ribu tiket Asian Games.
  • 19:41 WIB. BRI - BRI gandeng kiosTix untuk jual tiket pertandingan di Asian Games 2018.
  • 19:40 WIB. RNI - PT Rajawali Nusantara Indonesia perkirakan bakal impor gula sekitar 6.000 ton-10.000 ton.
  • 19:40 WIB. KAI - PT KAI buka loker bagi lulusan SLTA dengan nilai UAN rata-rata minimal 6.

Menyorot Kebijakan Izin Tenaga Kerja Asing

Foto Berita Menyorot Kebijakan Izin Tenaga Kerja Asing
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tenaga kerja asing kembali menjadi sorotan sejumlah pihak akhir-akhir ini, khususnya setelah Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas mengenai Penataan Tenaga Kerja Asing di Jakarta, awal Maret lalu.

Presiden Jokowi ketika itu meminta agar pengurusan izin bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak berbelit-belit. Saat ini ia masih menerima sejumlah keluhan seperti perizinan yang berbelit-belit walau seharusnya prosedur bisa dibuat lebih sederhana.

Presiden juga memerintahkan agar ada integrasi kerja antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM karena penting untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terpadu. Apalagi, presiden juga menerima keluhan bahwa para pemberi kerja mengeluhkan adanya sweeping terhadap para pekerja asing tersebut.

Persoalan tenaga kerja asing tersebut, menurut Presiden, perlu dicarikan solusinya karena globalisasi ekonomi mendorong pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Indonesia bahkan mengirim tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, maupun Asia Timur.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan pekerja asing mempunyai hak untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Saat ini jumlah tenaga kerja asing di Indonesia berjumlah 126 ribu dengan China sebagai asal negara pekerja asing terbesar, selanjutnya berasal dari Jepang, Singapura, Malaysia, kemudian Amerika Serikat dan Eropa.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menyatakan penghapusan regulasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 31/2013 terkait pengaturan tenaga kerja asing sektor migas merupakan bentuk liberalisasi. Menurut Rofi Munawar, pencabutan regulasi tersebut sama saja dengan membiarkan pekerja asing dapat hadir dengan mudah serta menyingkirkan pekerja dalam negeri di sektor tersebut.

Untuk itu, politikus PKS ini menginginkan agar kebijakan Kementerian ESDM yang mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 31/2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan TKA dan Pengembangan TKI pada Kegiatan Usaha Migas dapat ditinjau ulang. Alasan penghapusan regulasi itu dilakukan dalam rangka mempermudah prosedur masuk tenaga kerja asing ke Indonesia dan mendukung masuk investasi.

Seharusnya, lanjutnya, pihak Kementerian ESDM dapat mempersiapkan aturan baru yang lebih memperketat syarat masuk tenaga kerja asing.

Sinergi Antarlembaga

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dan kementerian terkait dengan persoalan tenaga kerja asing perlu untuk benar-benar diperkuat sehingga masuknya pekerja asing juga bisa bermanfaat bagi tenaga kerja lokal. Ia mencontohkan sinergi yang perlu diperkuat adalah koordinasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN sehubungan dengan skema investasi BUMN yang menyerap pekerja asing.

Politisi Nasdem itu mengingatkan bahwa dalam skema investasi, tenaga kerja asing maksimal 20 persen boleh diikutsertakan. Ia berpendapat jenis tenaga kerja yang boleh diikutsertakan itu harus ditegaskan pemerintah adalah tenaga kerja ahli teknologi, bukan tenaga kerja kasar.

Untuk itu, ujar dia, berbagai kementerian yang mengikutsertakan tenaga kerja asing dalam investasi harus duduk bersama agar tidak ada aturan yang tumpang tindih.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menginginkan pemerintah dapat benar-benar memperhatikan suara publik terkait dengan isu permasalahan tenaga kerja asing yang saat ini sedang disorot sejumlah pihak. Menurutnya, masukan yang kritis dari masyarakat selayaknya membuat pemerintah berhati-hati dalam mengubah aturan terkait dengan prosedur masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

Politisi PPP itu berpendapat, sikap kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan dengan membuat aturan yang membatasi bidang apa saja yang bisa dipermudah prosedurnya. Rumusan limitatif seperti itu, ujar dia, adalah untuk memastikan perubahan prosedur masuknya tenaga kerja asing semata-mata untuk memenuhi kebutuhan di sektor-sektor yang memang dari sisi SDM tidak tersedia.

Ia mengemukakan hal tersebut penting agar aturan yang diubah benar-benar dipastikan tidak menciderai rasa keadilan publik.

Transfer Pengetahuan

Sementara itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy menyatakan pekerja asing yang ada di Indonesia tidak perlu ditakuti tetapi dapat diberdayakan untuk melakukan transfer pengetahuan sehingga juga dapat menambah kapasitas sumber daya manusia di Tanah Air. Ia berpendapat bahwa dengan masuknya mereka ke Indonesia sebenanya dapat dimanfaatkan dengan melakukan process knowledge atau skill transfer yang bermanfaat bagi para pekerja Indonesia.

Dengan kata lain, lanjutnya, kehadiran pekerja asing seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pekerja Indonesia serta dapat dimaknai sebagai berjalannya globalisasi di dunia. Untuk itu, ujar dia, para pekerja Indonesia seharusnya juga terpacu untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya terkait pekerjaan dan juga profesi tertentu yang digelutinya.

Ia berpendapat bahwa pada era globalisasi seperti saat ini, tidak seharusnya menutup diri dari arus pergerakan manusia, khususnya dalam hal ini adalah pergerakan pekerja dari satu negara ke negara lain.

"Yang dilakuan pemerintah saat ini dengan cara deregulasi peraturan pekerja asing masuk ke Indonesia adalah suatu usaha untuk mengakomodir fenomena tersebut. Realitanya adalah memang ada permintaan terhadap pekerja yang memiliki skill tertentu di Indonesia yang belum dapat dipenuhi oleh pekerja lokal. Kehadiran pekerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ucapnya.

Selain itu, ujar dia, selama ini banyak pihak sering mengeluhkan sistem di Indonesia yang terlalu berbelit-belit dan jalur birokrasinya terlalu rumit. Pemerintah juga diharapkan sebaiknya menjalankan mekanisme pengawasan terhadap mereka dan perusahaan yang mempekerjakannya. Hal tersebut karena berjalannya pengawasan akan membuktikan penegakan hukum dan aturan tetap terhadap para pekerja asing benar-benar dijalankan oleh pemerintah.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Tenaga Kerja Asing (TKA), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Muhammad Hanif Dhakiri, Rofi Munawar, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5890.731 29.223 597
2 Agriculture 1448.636 18.709 19
3 Mining 2030.948 37.402 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.836 3.799 70
5 Miscellanous Industry 1171.537 6.552 45
6 Consumer Goods 2430.300 5.099 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.579 -0.369 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1090.068 16.401 70
9 Finance 1026.304 6.533 91
10 Trade & Service 871.072 -8.720 143
No Code Prev Close Change %
1 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
2 TCPI 1,090 1,290 200 18.35
3 DSSA 20,525 24,000 3,475 16.93
4 BTON 240 278 38 15.83
5 BNBR 70 81 11 15.71
6 NUSA 254 292 38 14.96
7 POLL 1,305 1,500 195 14.94
8 CSIS 444 505 61 13.74
9 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
10 MGRO 338 372 34 10.06
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 1,890 1,420 -470 -24.87
2 MFMI 845 640 -205 -24.26
3 OKAS 334 280 -54 -16.17
4 FORU 146 124 -22 -15.07
5 TRUK 496 424 -72 -14.52
6 RODA 580 505 -75 -12.93
7 PEGE 150 133 -17 -11.33
8 GSMF 126 112 -14 -11.11
9 CEKA 1,100 985 -115 -10.45
10 TIRA 157 141 -16 -10.19
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,850 -20 -0.70
2 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
3 PGAS 1,725 1,720 -5 -0.29
4 GSMF 126 112 -14 -11.11
5 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
6 TLKM 3,940 4,010 70 1.78
7 BKSL 107 105 -2 -1.87
8 WSKT 2,030 2,030 0 0.00
9 ADRO 1,760 1,865 105 5.97
10 PTBA 4,380 4,330 -50 -1.14