Portal Berita Ekonomi Selasa, 24 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:30 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:29 WIB. Puasa - Otoritas Arab Saudi akan hukum pedagang jika naikkan harga selama bulan Ramadan.
  • 16:27 WIB. Transgender - Pakistan buka sekolah transgender pertama.
  • 16:26 WIB. Rusia - G7 siap jatuhkan sanksi baru kepada Rusia.
  • 16:24 WIB. Jepang - Pesawar tempur F-35 AS lakukan pendaratan darurat di Jepang.
  • 16:23 WIB. Kuba - Pemimpin Kuba temui presiden Bolivia, Eva Morales, dalam rangka perkuat hubungan kedua negara.
  • 16:20 WIB. 5G - China akan terapkan teknologi 5G pada paruh kedua 2019.
  • 16:19 WIB. Nuklir - Iran peringatkan AS soal kesepakatan nuklir, atau akan menghadapi konsekuensinya.
  • 16:17 WIB. Yaman - Houthi umumkan petinggi mereka tewas dalam serangan koalisi Saudi di Yaman.
  • 16:16 WIB. Afghanistan - UNICEF khawatirkan kondisi setengah juta anak di Afghanistan yang terdampak kekeringan.
  • 16:13 WIB. Irak - Republik Ceko dan Irak perkuat kerja sama dalam hal penanganan kasus terorisme.
  • 15:46 WIB. Politik - Polri sebut hoaks soal isu razia kaos #2019GantiPresiden.
  • 15:45 WIB. Jakarta - Gubernur Anies sebut kebutuhan pokok di Jakarta selama Ramadan tetap aman.
  • 15:44 WIB. Pilpres - Presiden Jokowi sindir Menteri Susi yan mau jadi Capres.
  • 15:43 WIB. Hukum - Wapres JK sampaikan rasa prihatin atas vonis kepada Setya Novanto.

Menyorot Kebijakan Izin Tenaga Kerja Asing

Foto Berita Menyorot Kebijakan Izin Tenaga Kerja Asing
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tenaga kerja asing kembali menjadi sorotan sejumlah pihak akhir-akhir ini, khususnya setelah Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas mengenai Penataan Tenaga Kerja Asing di Jakarta, awal Maret lalu.

Presiden Jokowi ketika itu meminta agar pengurusan izin bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak berbelit-belit. Saat ini ia masih menerima sejumlah keluhan seperti perizinan yang berbelit-belit walau seharusnya prosedur bisa dibuat lebih sederhana.

Presiden juga memerintahkan agar ada integrasi kerja antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM karena penting untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terpadu. Apalagi, presiden juga menerima keluhan bahwa para pemberi kerja mengeluhkan adanya sweeping terhadap para pekerja asing tersebut.

Persoalan tenaga kerja asing tersebut, menurut Presiden, perlu dicarikan solusinya karena globalisasi ekonomi mendorong pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Indonesia bahkan mengirim tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, maupun Asia Timur.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan pekerja asing mempunyai hak untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Saat ini jumlah tenaga kerja asing di Indonesia berjumlah 126 ribu dengan China sebagai asal negara pekerja asing terbesar, selanjutnya berasal dari Jepang, Singapura, Malaysia, kemudian Amerika Serikat dan Eropa.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menyatakan penghapusan regulasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 31/2013 terkait pengaturan tenaga kerja asing sektor migas merupakan bentuk liberalisasi. Menurut Rofi Munawar, pencabutan regulasi tersebut sama saja dengan membiarkan pekerja asing dapat hadir dengan mudah serta menyingkirkan pekerja dalam negeri di sektor tersebut.

Untuk itu, politikus PKS ini menginginkan agar kebijakan Kementerian ESDM yang mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 31/2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan TKA dan Pengembangan TKI pada Kegiatan Usaha Migas dapat ditinjau ulang. Alasan penghapusan regulasi itu dilakukan dalam rangka mempermudah prosedur masuk tenaga kerja asing ke Indonesia dan mendukung masuk investasi.

Seharusnya, lanjutnya, pihak Kementerian ESDM dapat mempersiapkan aturan baru yang lebih memperketat syarat masuk tenaga kerja asing.

Sinergi Antarlembaga

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dan kementerian terkait dengan persoalan tenaga kerja asing perlu untuk benar-benar diperkuat sehingga masuknya pekerja asing juga bisa bermanfaat bagi tenaga kerja lokal. Ia mencontohkan sinergi yang perlu diperkuat adalah koordinasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN sehubungan dengan skema investasi BUMN yang menyerap pekerja asing.

Politisi Nasdem itu mengingatkan bahwa dalam skema investasi, tenaga kerja asing maksimal 20 persen boleh diikutsertakan. Ia berpendapat jenis tenaga kerja yang boleh diikutsertakan itu harus ditegaskan pemerintah adalah tenaga kerja ahli teknologi, bukan tenaga kerja kasar.

Untuk itu, ujar dia, berbagai kementerian yang mengikutsertakan tenaga kerja asing dalam investasi harus duduk bersama agar tidak ada aturan yang tumpang tindih.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menginginkan pemerintah dapat benar-benar memperhatikan suara publik terkait dengan isu permasalahan tenaga kerja asing yang saat ini sedang disorot sejumlah pihak. Menurutnya, masukan yang kritis dari masyarakat selayaknya membuat pemerintah berhati-hati dalam mengubah aturan terkait dengan prosedur masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

Politisi PPP itu berpendapat, sikap kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan dengan membuat aturan yang membatasi bidang apa saja yang bisa dipermudah prosedurnya. Rumusan limitatif seperti itu, ujar dia, adalah untuk memastikan perubahan prosedur masuknya tenaga kerja asing semata-mata untuk memenuhi kebutuhan di sektor-sektor yang memang dari sisi SDM tidak tersedia.

Ia mengemukakan hal tersebut penting agar aturan yang diubah benar-benar dipastikan tidak menciderai rasa keadilan publik.

Transfer Pengetahuan

Sementara itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy menyatakan pekerja asing yang ada di Indonesia tidak perlu ditakuti tetapi dapat diberdayakan untuk melakukan transfer pengetahuan sehingga juga dapat menambah kapasitas sumber daya manusia di Tanah Air. Ia berpendapat bahwa dengan masuknya mereka ke Indonesia sebenanya dapat dimanfaatkan dengan melakukan process knowledge atau skill transfer yang bermanfaat bagi para pekerja Indonesia.

Dengan kata lain, lanjutnya, kehadiran pekerja asing seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pekerja Indonesia serta dapat dimaknai sebagai berjalannya globalisasi di dunia. Untuk itu, ujar dia, para pekerja Indonesia seharusnya juga terpacu untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya terkait pekerjaan dan juga profesi tertentu yang digelutinya.

Ia berpendapat bahwa pada era globalisasi seperti saat ini, tidak seharusnya menutup diri dari arus pergerakan manusia, khususnya dalam hal ini adalah pergerakan pekerja dari satu negara ke negara lain.

"Yang dilakuan pemerintah saat ini dengan cara deregulasi peraturan pekerja asing masuk ke Indonesia adalah suatu usaha untuk mengakomodir fenomena tersebut. Realitanya adalah memang ada permintaan terhadap pekerja yang memiliki skill tertentu di Indonesia yang belum dapat dipenuhi oleh pekerja lokal. Kehadiran pekerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ucapnya.

Selain itu, ujar dia, selama ini banyak pihak sering mengeluhkan sistem di Indonesia yang terlalu berbelit-belit dan jalur birokrasinya terlalu rumit. Pemerintah juga diharapkan sebaiknya menjalankan mekanisme pengawasan terhadap mereka dan perusahaan yang mempekerjakannya. Hal tersebut karena berjalannya pengawasan akan membuktikan penegakan hukum dan aturan tetap terhadap para pekerja asing benar-benar dijalankan oleh pemerintah.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Tenaga Kerja Asing (TKA), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Muhammad Hanif Dhakiri, Rofi Munawar, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6308.148 -29.547 575
2 Agriculture 1716.001 -5.540 19
3 Mining 1952.615 -5.513 44
4 Basic Industry and Chemicals 796.811 2.304 70
5 Miscellanous Industry 1283.656 -9.495 44
6 Consumer Goods 2610.995 -22.306 45
7 Cons., Property & Real Estate 506.278 -4.536 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.157 -0.032 64
9 Finance 1140.784 -7.967 90
10 Trade & Service 943.305 0.837 134
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 72 97 25 34.72
2 BAPA 128 171 43 33.59
3 IMJS 640 800 160 25.00
4 RAJA 535 665 130 24.30
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 BUVA 496 585 89 17.94
7 TMPO 244 286 42 17.21
8 DEFI 950 1,095 145 15.26
9 MPMX 1,010 1,150 140 13.86
10 HDFA 176 195 19 10.80
No Code Prev Close Change %
1 CSIS 600 450 -150 -25.00
2 INPS 3,030 2,600 -430 -14.19
3 RODA 635 550 -85 -13.39
4 AHAP 198 175 -23 -11.62
5 GDYR 2,200 1,955 -245 -11.14
6 FORU 156 140 -16 -10.26
7 INRU 1,070 970 -100 -9.35
8 TBMS 1,140 1,035 -105 -9.21
9 TPMA 228 208 -20 -8.77
10 PBSA 1,080 990 -90 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 84 78 -6 -7.14
2 HELI 280 258 -22 -7.86
3 SUGI 50 50 0 0.00
4 BMTR 580 585 5 0.86
5 IMAS 1,980 2,450 470 23.74
6 TKIM 8,800 9,725 925 10.51
7 PGAS 2,320 2,250 -70 -3.02
8 ADRO 2,230 2,260 30 1.35
9 WSBP 418 426 8 1.91
10 TLKM 3,740 3,750 10 0.27

Recommended Reading

Selasa, 24/04/2018 15:12 WIB

Facebook Belum Jawab Surat dari Indonesia

Selasa, 24/04/2018 14:18 WIB

Papa Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Selasa, 24/04/2018 09:12 WIB

5 Tips Membuat Pitching Berkesan

Selasa, 24/04/2018 08:58 WIB

7 Manfaat Ekspansi Bisnis

Selasa, 24/04/2018 08:28 WIB

Fadel Perjuangkan Komoditas Sawit Indonesia

Selasa, 24/04/2018 07:23 WIB

Ketika Jokowi Menjelma Jadi Bapak Papua