Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:54 WIB. New York - Menteri Luar Negeri Turki tiba di New York untuk KTT perdamaian PBB.
  • 20:53 WIB. PBB - Lembaga HAM desak PBB terus awasi tindakan pasukan Israel di Gaza.
  • 20:52 WIB. Turki - Erdogan sebut Donald Trump adalah ancaman terbesar Turki.
  • 20:51 WIB. Palestina - Otoritas Malaysia lakukan upaya autopsi jenazah ilmuwan asal Palestina.
  • 20:51 WIB. Hamas - Otoritas Israel bantah dalangi pembunuhan ilmuwan Palestina di Malaysia.
  • 20:49 WIB. Israel - Uni Eropa: Investigasi terhadap Israel perlu dilakukan.
  • 20:49 WIB. Nuklir - Uni Eropa sambut baik keputusan Korea Utara untuk hentikan uji coba rudal nuklir.
  • 20:47 WIB. Nikaragua - 25 orang tewas dalam protes anti-pemerintah di Nikaragua.
  • 20:46 WIB. Hamas - Militer Israel tengkap 15 angggota Hamas dalam serangan di Tepi Barat.
  • 20:45 WIB. Kabul - Bom bunuh diri meledak di Kabul tewaskan 31 warga sipil.
  • 19:39 WIB. PLN - PLN terbitkan obligasi global hingga US$1 miliar pada Mei 2018.
  • 19:38 WIB. Astra Sedaya Finance - Astra Sedaya Finance siap terbitkan obligasi dan sukuk Rp3 triliun.
  • 19:37 WIB. Taspen - Rayakan ulang tahun ke-55, Taspen ajak funwalk menteri hingga karyawan.
  • 19:36 WIB. BTN - BTN dukung program DP 0% untuk PNS dan TNI/Polri.
  • 19:35 WIB. UOB Indonesia - Bank UOB Indonesia akan terbitkan obligasi Rp1 triliun.

Menyorot Kebijakan Izin Tenaga Kerja Asing

Foto Berita Menyorot Kebijakan Izin Tenaga Kerja Asing
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Tenaga kerja asing kembali menjadi sorotan sejumlah pihak akhir-akhir ini, khususnya setelah Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas mengenai Penataan Tenaga Kerja Asing di Jakarta, awal Maret lalu.

Presiden Jokowi ketika itu meminta agar pengurusan izin bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak berbelit-belit. Saat ini ia masih menerima sejumlah keluhan seperti perizinan yang berbelit-belit walau seharusnya prosedur bisa dibuat lebih sederhana.

Presiden juga memerintahkan agar ada integrasi kerja antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM karena penting untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terpadu. Apalagi, presiden juga menerima keluhan bahwa para pemberi kerja mengeluhkan adanya sweeping terhadap para pekerja asing tersebut.

Persoalan tenaga kerja asing tersebut, menurut Presiden, perlu dicarikan solusinya karena globalisasi ekonomi mendorong pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Indonesia bahkan mengirim tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, maupun Asia Timur.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan pekerja asing mempunyai hak untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Saat ini jumlah tenaga kerja asing di Indonesia berjumlah 126 ribu dengan China sebagai asal negara pekerja asing terbesar, selanjutnya berasal dari Jepang, Singapura, Malaysia, kemudian Amerika Serikat dan Eropa.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menyatakan penghapusan regulasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 31/2013 terkait pengaturan tenaga kerja asing sektor migas merupakan bentuk liberalisasi. Menurut Rofi Munawar, pencabutan regulasi tersebut sama saja dengan membiarkan pekerja asing dapat hadir dengan mudah serta menyingkirkan pekerja dalam negeri di sektor tersebut.

Untuk itu, politikus PKS ini menginginkan agar kebijakan Kementerian ESDM yang mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 31/2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan TKA dan Pengembangan TKI pada Kegiatan Usaha Migas dapat ditinjau ulang. Alasan penghapusan regulasi itu dilakukan dalam rangka mempermudah prosedur masuk tenaga kerja asing ke Indonesia dan mendukung masuk investasi.

Seharusnya, lanjutnya, pihak Kementerian ESDM dapat mempersiapkan aturan baru yang lebih memperketat syarat masuk tenaga kerja asing.

Sinergi Antarlembaga

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dan kementerian terkait dengan persoalan tenaga kerja asing perlu untuk benar-benar diperkuat sehingga masuknya pekerja asing juga bisa bermanfaat bagi tenaga kerja lokal. Ia mencontohkan sinergi yang perlu diperkuat adalah koordinasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN sehubungan dengan skema investasi BUMN yang menyerap pekerja asing.

Politisi Nasdem itu mengingatkan bahwa dalam skema investasi, tenaga kerja asing maksimal 20 persen boleh diikutsertakan. Ia berpendapat jenis tenaga kerja yang boleh diikutsertakan itu harus ditegaskan pemerintah adalah tenaga kerja ahli teknologi, bukan tenaga kerja kasar.

Untuk itu, ujar dia, berbagai kementerian yang mengikutsertakan tenaga kerja asing dalam investasi harus duduk bersama agar tidak ada aturan yang tumpang tindih.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menginginkan pemerintah dapat benar-benar memperhatikan suara publik terkait dengan isu permasalahan tenaga kerja asing yang saat ini sedang disorot sejumlah pihak. Menurutnya, masukan yang kritis dari masyarakat selayaknya membuat pemerintah berhati-hati dalam mengubah aturan terkait dengan prosedur masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

Politisi PPP itu berpendapat, sikap kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan dengan membuat aturan yang membatasi bidang apa saja yang bisa dipermudah prosedurnya. Rumusan limitatif seperti itu, ujar dia, adalah untuk memastikan perubahan prosedur masuknya tenaga kerja asing semata-mata untuk memenuhi kebutuhan di sektor-sektor yang memang dari sisi SDM tidak tersedia.

Ia mengemukakan hal tersebut penting agar aturan yang diubah benar-benar dipastikan tidak menciderai rasa keadilan publik.

Transfer Pengetahuan

Sementara itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy menyatakan pekerja asing yang ada di Indonesia tidak perlu ditakuti tetapi dapat diberdayakan untuk melakukan transfer pengetahuan sehingga juga dapat menambah kapasitas sumber daya manusia di Tanah Air. Ia berpendapat bahwa dengan masuknya mereka ke Indonesia sebenanya dapat dimanfaatkan dengan melakukan process knowledge atau skill transfer yang bermanfaat bagi para pekerja Indonesia.

Dengan kata lain, lanjutnya, kehadiran pekerja asing seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pekerja Indonesia serta dapat dimaknai sebagai berjalannya globalisasi di dunia. Untuk itu, ujar dia, para pekerja Indonesia seharusnya juga terpacu untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya terkait pekerjaan dan juga profesi tertentu yang digelutinya.

Ia berpendapat bahwa pada era globalisasi seperti saat ini, tidak seharusnya menutup diri dari arus pergerakan manusia, khususnya dalam hal ini adalah pergerakan pekerja dari satu negara ke negara lain.

"Yang dilakuan pemerintah saat ini dengan cara deregulasi peraturan pekerja asing masuk ke Indonesia adalah suatu usaha untuk mengakomodir fenomena tersebut. Realitanya adalah memang ada permintaan terhadap pekerja yang memiliki skill tertentu di Indonesia yang belum dapat dipenuhi oleh pekerja lokal. Kehadiran pekerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ucapnya.

Selain itu, ujar dia, selama ini banyak pihak sering mengeluhkan sistem di Indonesia yang terlalu berbelit-belit dan jalur birokrasinya terlalu rumit. Pemerintah juga diharapkan sebaiknya menjalankan mekanisme pengawasan terhadap mereka dan perusahaan yang mempekerjakannya. Hal tersebut karena berjalannya pengawasan akan membuktikan penegakan hukum dan aturan tetap terhadap para pekerja asing benar-benar dijalankan oleh pemerintah.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Tenaga Kerja Asing (TKA), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Muhammad Hanif Dhakiri, Rofi Munawar, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28

Recommended Reading

Minggu, 22/04/2018 17:54 WIB

Ini Harapan untuk Dirut Pertamina yang Baru

Minggu, 22/04/2018 13:09 WIB

10 Tips Memilih Karyawan

Minggu, 22/04/2018 11:51 WIB

3 Cara Mengajarkan Anak Soal Uang

Minggu, 22/04/2018 00:28 WIB

BI Nilai Ekonomi RI Tetap Solid

Sabtu, 21/04/2018 13:39 WIB

DPR Sebut Manajemen Telkom Bobrok, Kenapa Ya?