Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:20 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10 bakal punya lubang kecil di layar.
  • 22:18 WIB. Steve Jobs - Kartu nama Steve Jobs laku Rp91 juta.
  • 22:17 WIB. Twitter - Twitter hapus ratusan ribu akun terorisme.
  • 22:15 WIB. Airpods - Google dan Amazon diprediksi bakal luncurkan pesaing Airpods.
  • 22:14 WIB. XL - Trafik layanan data XL Axiata naik 58%.
  • 16:34 WIB. BM - Distributor ponsel lokal keluhkan rugi akibat ponsel BM.
  • 16:33 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo ungkap aduan pornografi tembus 868 ribu.
  • 16:32 WIB. Youtube - Youtube Rewind 2018 jadi video dengan dislike terbanyak.
  • 16:31 WIB. Mobile Legends - Mobile Legends siap rilis hero baru Kadita yang mirip Nyi Roro Kidul.
  • 16:30 WIB. Grab - Grab punya 220 engineer di pusat riset Jakarta.
  • 16:29 WIB. WhasApp - Pengguna WhatsApp Indonesia bisa nonton Youtube sambing chatting.
  • 16:22 WIB. California - Warga California akan kena pajak SMS.
  • 16:21 WIB. SoftBank - SoftBank tak lagi pakai Huawei.
  • 16:21 WIB. Apple - Fitur Connect Apple Music dimatikan.
  • 16:20 WIB. Apple - Apple digugat soal layar iPhone baru.

Begini Upaya Pemerintah Selesaikan Konflik Pemerataan dan Pemanfaatan Ruang

Foto Berita Begini Upaya Pemerintah Selesaikan Konflik Pemerataan dan Pemanfaatan Ruang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Saat ini pemerintah terus fokus untuk menanggulangi faktor-faktor yang menghambat kemudahan berusaha/berinvestasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor utamanya adalah tumpang tindih kebijakan antar-lembaga pemerintah, terutama dalam hal perizinan dan pemanfaatan ruang.

Kebijakan Satu Peta (KSP) yang diamanatkan dalam Perpres 9/2016 menjadi upaya Pemerintah untuk mewujudkan peta dengan satu referensi dan satu standar agar dapat dijadikan acuan bersama penyusunan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan perencanaan yang diintegrasikan data spasial.

Dalam menjalankan mandat Perpres No. 9 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP), Sekretariat Tim PKSP menyusun satu peta melalui tiga tahap, yaitu (1) Kompilasi, (2) Integrasi, dan (3) Sinkronisasi. Kegiatan Kompilasi dilakukan untuk mengumpulkan peta tematik dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, kegiatan Integrasi dilaksanakan dengan melakukan standardisasi dari kualitas peta tematik yang didasarkan atas kondisi peta dasar (Peta RBI).

Sementara kegiatan Sinkronisasi adalah sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan antar-IGT dengan kegiatan utama berupa membuat rekomendasi dan rumusan penyelesaian konflik antar-data IGT.

Selama dua tahun terakhir, Sekretariat Tim Percepatan KSP (PKSP) telah melaksanakan kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Tahun 2018, Sekretariat PKSP akan fokus menyelesaikan kompilasi dan integrasi di wilayah Jawa, Maluku, dan Papua.

Menindaklanjuti hasil kegiatan Kompilasi dan Integrasi pada 2017 lalu, Sekretariat akan mulai melakukan kegiatan Sinkronisasi di Maret 2018 untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih antar-peta tematik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Tim PKSP mengadakan Sosialisasi kegiatan sinkronisasi Tumpang Tindih Antar Peta Tematik Sektor Kehutanan, Pertambangan, Pertanahan, dan Tata Ruang untuk Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah mampu untuk memahami alur penyelesaian konflik pemanfaatan ruang/perijinan lahan di sektor kehutanan, pertambangan, pertanahan, dan tata ruang sekaligus berperan aktif mendukung kegiatan ini dengan pemerintah pusat.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan tahapan dan target waktu proses Sinkronisasi, serta mendapatkan masukan yang komprehensif dari peserta kegiatan terkait penyelesaian permasalahan tumpang tindih kawasan," ungkap Bambang Adi Winarso,Plt Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Sosialisasi Sinkronisasi PKSP.

Kegiatan sinkronisasi sebagai amanat tugas Satgas 2 dalam Perpres 9/2016 pasal 7 (5) akan dilakukan dengan fokus pemberian rekomendasi dan rumusan penyelesaian masalah. Metodologi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut diawali (1) proses spatial overlay analysis yang komprehensif untuk menghasilkan analisa regulasi tumpang tindih data IGT, (2) melakukan skala prioritasi isu tumpang tindih data berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan dampak dan urgensinya dalam bentuk desk studi analysis, dan (3) debottlenecking tumpang tindih dengan output perbaikan dan penyelesaian produk hukum yang tepat untuk penyelesaian konflik perizinan pemanfaatan ruang dan perencanaan ruang. 

Dengan begitu, diharapkan pada Agustus 2018 saat momen peluncuran PKSP oleh Presiden RI, sudah ada yang dapat diselesaikan sinkronisasinya minimal untuk pulau Kalimantan.

Untuk itu, komitmen yang kuat terutama dari Pemda sangat dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan Sinkronisasi ini. Sekretariat Tim PKSP juga akan terus berupaya untuk memfasilitasi dan melibatkan pemerintah daerah dalam kegiatan Sinkronisasi. Ke depannya, penyelesaian sinrkonisasi dapat mendorong Informasi Geospasial dapat digunakan secara benar dan tepat untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita dan bukan hanya sekadar angan-angan.

Tag: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Bambang Adi Winarso

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Irsan Mulyadi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00

Recommended Reading