Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:29 WIB. Bulog - Pemerintah tugaskan Perum Bulog untuk bisa serap seluruh produksi gula petani.
  • 16:28 WIB. Pertamina - ESDM nilai rencana share down aset hulu dan hilir migas Pertamina berpotensi beri dampak positif. 
  • 16:27 WIB. Bulog - Bulog Kediri jual 200 saset beras premium 200 gram.
  • 16:25 WIB. Pertamina - Pemerintah minta Pertamina perbaiki tata kelola keuangan, tingkatkan efisiensi, dan hilangkan korupsi.
  • 16:21 WIB. BUMN - Ratusan BUMN bakal pamer produk unggulan di gelaran IBD Expo, di Surabaya pada 3-6 Oktober 2018.
  • 16:19 WIB. BUMN - Menteri PUPR imbau BUMN Karya tidak kerjakan proyek konstruksi bernilai di bawah Rp100 miliar.
  • 15:03 WIB. BI - Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di angka 5,25%.
  • 14:58 WIB. BTN Syariah - Aset UUS BTN Rp24,38 triliun per semester I 2018, naik 26,12% YoY dari Rp19,33 triliun.
  • 14:57 WIB. BTN Syariah - 70% pembiayaan UUS BTN pada semester 1 disokong oleh pembiayaan kepemilikan rumah.
  • 14:55 WIB. BTN Syariah - Pada semester I 2018, UUS BTN catat kenaikan laba bersih 15,02% YoY jadi Rp226,28 miliar.
  • 14:54 WIB. BRI - T-Cash siap menjadi mitra penyalur KUR BRI.
  • 14:53 WIB. BTN - Pada semester 1 2018, BTN himpun DPK Rp189,63 triliun naik 19,17% YoY.
  • 14:51 WIB. Apple - Tunduk pada China, Apple manut iCloud dikelola pemerintah.
  • 14:51 WIB. Vivo - Varian tertinggi NEX S dibanderol 4.998 yuan (sekitar Rp10,8 juta), sedangkan versi termurahnya dijual 3.898 yuan (sekitar Rp8,5 juta).
  • 14:49 WIB. Instagram - Instagram uji coba fitur remove follower.

Begini Upaya Pemerintah Selesaikan Konflik Pemerataan dan Pemanfaatan Ruang

Foto Berita Begini Upaya Pemerintah Selesaikan Konflik Pemerataan dan Pemanfaatan Ruang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Saat ini pemerintah terus fokus untuk menanggulangi faktor-faktor yang menghambat kemudahan berusaha/berinvestasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor utamanya adalah tumpang tindih kebijakan antar-lembaga pemerintah, terutama dalam hal perizinan dan pemanfaatan ruang.

Kebijakan Satu Peta (KSP) yang diamanatkan dalam Perpres 9/2016 menjadi upaya Pemerintah untuk mewujudkan peta dengan satu referensi dan satu standar agar dapat dijadikan acuan bersama penyusunan kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan perencanaan yang diintegrasikan data spasial.

Dalam menjalankan mandat Perpres No. 9 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP), Sekretariat Tim PKSP menyusun satu peta melalui tiga tahap, yaitu (1) Kompilasi, (2) Integrasi, dan (3) Sinkronisasi. Kegiatan Kompilasi dilakukan untuk mengumpulkan peta tematik dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, kegiatan Integrasi dilaksanakan dengan melakukan standardisasi dari kualitas peta tematik yang didasarkan atas kondisi peta dasar (Peta RBI).

Sementara kegiatan Sinkronisasi adalah sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan antar-IGT dengan kegiatan utama berupa membuat rekomendasi dan rumusan penyelesaian konflik antar-data IGT.

Selama dua tahun terakhir, Sekretariat Tim Percepatan KSP (PKSP) telah melaksanakan kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Tahun 2018, Sekretariat PKSP akan fokus menyelesaikan kompilasi dan integrasi di wilayah Jawa, Maluku, dan Papua.

Menindaklanjuti hasil kegiatan Kompilasi dan Integrasi pada 2017 lalu, Sekretariat akan mulai melakukan kegiatan Sinkronisasi di Maret 2018 untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih antar-peta tematik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Tim PKSP mengadakan Sosialisasi kegiatan sinkronisasi Tumpang Tindih Antar Peta Tematik Sektor Kehutanan, Pertambangan, Pertanahan, dan Tata Ruang untuk Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah mampu untuk memahami alur penyelesaian konflik pemanfaatan ruang/perijinan lahan di sektor kehutanan, pertambangan, pertanahan, dan tata ruang sekaligus berperan aktif mendukung kegiatan ini dengan pemerintah pusat.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan tahapan dan target waktu proses Sinkronisasi, serta mendapatkan masukan yang komprehensif dari peserta kegiatan terkait penyelesaian permasalahan tumpang tindih kawasan," ungkap Bambang Adi Winarso,Plt Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Sosialisasi Sinkronisasi PKSP.

Kegiatan sinkronisasi sebagai amanat tugas Satgas 2 dalam Perpres 9/2016 pasal 7 (5) akan dilakukan dengan fokus pemberian rekomendasi dan rumusan penyelesaian masalah. Metodologi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut diawali (1) proses spatial overlay analysis yang komprehensif untuk menghasilkan analisa regulasi tumpang tindih data IGT, (2) melakukan skala prioritasi isu tumpang tindih data berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan dampak dan urgensinya dalam bentuk desk studi analysis, dan (3) debottlenecking tumpang tindih dengan output perbaikan dan penyelesaian produk hukum yang tepat untuk penyelesaian konflik perizinan pemanfaatan ruang dan perencanaan ruang. 

Dengan begitu, diharapkan pada Agustus 2018 saat momen peluncuran PKSP oleh Presiden RI, sudah ada yang dapat diselesaikan sinkronisasinya minimal untuk pulau Kalimantan.

Untuk itu, komitmen yang kuat terutama dari Pemda sangat dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan Sinkronisasi ini. Sekretariat Tim PKSP juga akan terus berupaya untuk memfasilitasi dan melibatkan pemerintah daerah dalam kegiatan Sinkronisasi. Ke depannya, penyelesaian sinrkonisasi dapat mendorong Informasi Geospasial dapat digunakan secara benar dan tepat untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita dan bukan hanya sekadar angan-angan.

Tag: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Bambang Adi Winarso

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Irsan Mulyadi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5890.731 29.223 597
2 Agriculture 1448.636 18.709 19
3 Mining 2030.948 37.402 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.836 3.799 70
5 Miscellanous Industry 1171.537 6.552 45
6 Consumer Goods 2430.300 5.099 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.579 -0.369 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1090.068 16.401 70
9 Finance 1026.304 6.533 91
10 Trade & Service 871.072 -8.720 143
No Code Prev Close Change %
1 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
2 TCPI 1,090 1,290 200 18.35
3 DSSA 20,525 24,000 3,475 16.93
4 BTON 240 278 38 15.83
5 BNBR 70 81 11 15.71
6 NUSA 254 292 38 14.96
7 POLL 1,305 1,500 195 14.94
8 CSIS 444 505 61 13.74
9 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
10 MGRO 338 372 34 10.06
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 1,890 1,420 -470 -24.87
2 MFMI 845 640 -205 -24.26
3 OKAS 334 280 -54 -16.17
4 FORU 146 124 -22 -15.07
5 TRUK 496 424 -72 -14.52
6 RODA 580 505 -75 -12.93
7 PEGE 150 133 -17 -11.33
8 GSMF 126 112 -14 -11.11
9 CEKA 1,100 985 -115 -10.45
10 TIRA 157 141 -16 -10.19
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,850 -20 -0.70
2 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
3 PGAS 1,725 1,720 -5 -0.29
4 GSMF 126 112 -14 -11.11
5 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
6 TLKM 3,940 4,010 70 1.78
7 BKSL 107 105 -2 -1.87
8 WSKT 2,030 2,030 0 0.00
9 ADRO 1,760 1,865 105 5.97
10 PTBA 4,380 4,330 -50 -1.14