Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 April 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:57 WIB. PNBN -┬áBank Panin mencatatkan total aset tumbuh 3,8% menjadi Rp214,54 triliun sepanjang kuartal I-2018.
  • 23:08 WIB. Putin - Via telepon, Trump diwartakan undang Putin ke Gedung Putih.

E-KTP Dinilai Mampu Lindungi TKI

Foto Berita E-KTP Dinilai Mampu Lindungi TKI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran RI yang bekerja di luar negeri dinilai bakal lebih efektif bila menerapkan basis data menggunakan KTP elektronik.

"Basis data yang paling efektif ada data E-KTP karena data ini adalah basis data kependudukan untuk seluruh warga negara Indonesia," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy di Jakarta.

Menurut dia, minimnya data dan informasi mengenai para pekerja migran serta keberadaannya menjadi alasan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap status para pekerja migran sehingga perlindungan yang menggunakan basis data sangat penting.

Ia memaparkan bahwa proses validasi data bagi para pekerja migran penting dilakukan karena ini merupakan salah satu tahapan bagi pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya, dan ini tidak terikat oleh faktor lokasi dan geografi.

"Masalahnya, jika pemerintah Indonesia tidak tahu keberadaan atau jumlah aktual warga negaranya, bagaimana perlindungan ini bisa diberikan? Karena itu, proses validasi data ini harus menjadi prioritas pemerintah saat ini, terlebih lagi karena belakangan ini banyak pekerja migran yang terlibat kasus hukum," jelas Imelda.

Dengan menggunakan E-KTP yang dapat diakses secara online, proses pencocokan data akan jadi lebih mudah serta dapat menghindari pencatatan data secara ganda atau tidak akurat.

Proses validasi data ini, lanjutnya, berlaku bagi setiap pekerja migran yang bekerja diluar negeri, baik yang menempuh jalur resmi atau jalur tidak resmi.

Sebelumnya, perlindungan bidang kependudukan dalam data digital yang valid dan akurat perlu untuk lebih ditingkatkan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar tidak ada lagi pekerja nasional yang dieksekusi tanpa sepengetahuan pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (21/3), menekankan kepada Kementerian Dalam Negeri agar basis data tentang kewarganegaraan segera dituntaskan.

"Ini terkait pembangunan sistem nasional, jangan sampai bobol sistemnya itu. Bobol dalam pengertian datanya tidak jelas, rakyatnya ada berapa, yang di luar negeri ada berapa, yang menjadi pekerja migran ada berapa, di negara mana ada berapa," kata Fahri Hamzah.

Menurut dia, semua hal tersebut harus bisa benar-benar dimutakhirkan karena melacak para pekerja berkewarganegaran Indonesia di luar negeri sudah menjagi tugas dan tanggung jawab negara.

Untuk itu, Fahri juga mendesak agar pemerintah segera melakukan digitalisasi data dan sistem perlindungan bagi para TKI agar peristiwa eksekusi mati TKI di luar negeri tidak terulang kembali.

Pemerintah juga dinilai harus memperkuat upaya-upaya diplomasi dengan negara-negara yang menjadi tujuan kerja para TKI agar peristiwa eksekusi terhadap Zaini Misrin Arsyad di Arab Saudi tidak terjadi lagi.

Tag: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), e-ktp

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Arif Firmansyah

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6337.695 -18.206 575
2 Agriculture 1721.541 -3.312 19
3 Mining 1958.128 -0.646 44
4 Basic Industry and Chemicals 794.507 -3.199 70
5 Miscellanous Industry 1293.151 -17.847 44
6 Consumer Goods 2633.301 -33.845 45
7 Cons., Property & Real Estate 510.814 0.450 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.189 -0.378 64
9 Finance 1148.751 1.106 90
10 Trade & Service 942.468 5.729 134
No Code Prev Close Change %
1 INPS 2,430 3,030 600 24.69
2 RELI 330 400 70 21.21
3 IBST 7,200 8,600 1,400 19.44
4 TRIL 83 99 16 19.28
5 PDES 1,125 1,320 195 17.33
6 AKPI 750 850 100 13.33
7 YPAS 795 900 105 13.21
8 CENT 110 124 14 12.73
9 KICI 198 218 20 10.10
10 GEMA 1,245 1,350 105 8.43
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 PBSA 1,280 1,080 -200 -15.62
3 TRUS 250 218 -32 -12.80
4 INAI 490 434 -56 -11.43
5 BINA 775 705 -70 -9.03
6 FINN 145 132 -13 -8.97
7 ABBA 74 68 -6 -8.11
8 ALMI 324 298 -26 -8.02
9 DPNS 458 424 -34 -7.42
10 GOLD 472 440 -32 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 266 212 -54 -20.30
2 SRIL 356 356 0 0.00
3 MNCN 1,405 1,445 40 2.85
4 BHIT 106 110 4 3.77
5 HELI 300 280 -20 -6.67
6 PGAS 2,190 2,320 130 5.94
7 BMTR 565 580 15 2.65
8 IKAI 610 615 5 0.82
9 CENT 110 124 14 12.73
10 TRIL 83 99 16 19.28