Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Debat Pilpres - Trafik Telkomsel dan XL melonjak saat debat pilpres perdana.
  • 19:42 WIB. Google - Google akuisisi Divisi Smartwatch Fossil.
  • 19:39 WIB. Apple - iPad murah kabarnya segera rilis.
  • 19:38 WIB. Huawei - Universitas Oxford setop terima dana dari Huawei.
  • 19:36 WIB. Tesla - Susul Proton,  Tesla kena imbas dari Airbag Takata.
  • 19:34 WIB. Ghosn - Pengacara ajukan banding atas penolakan bebas bersyarat Ghosn.
  • 19:32 WIB. Wuling - SUV Wuling Almaz sudah dikenalkan ke kalangan khusus.
  • 19:31 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji aturan penyiaran dan data pribadi rampung di kuarta I 2019.
  • 19:29 WIB. MediaTek - MediaTek bantah kabar akhiri kerja dengan Xiaomi.
  • 18:42 WIB. BPPT - BPPT ingatkan desain teknologi LRT perlu uji coba lapangan. 
  • 18:29 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo akan uji coba 700 Mhz untuk mitigasi bencana alam.
  • 18:27 WIB. Twitter - Twitter catat 1,3 juta cuitan saat Debat Pilpres 2019.
  • 18:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi rilis gim pesaing PUBG dan Fortnite.
  • 18:24 WIB. Asus - Asus tunda penjualan smartphone gaming ROG di Indonesia.
  • 18:23 WIB. Oppo - Oppo R17 pro sudah bisa pakai fitur kamera 3D.

Pemerintah Diminta Ketatkan SPM Taksi Online

Foto Berita Pemerintah Diminta Ketatkan SPM Taksi Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah dianggap belum berwibawa dalam menegakkan peraturan serta melakukan pengawasan dengan ketat Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pelayanan taksi online dan taksi konvensional. Hal ini menyusul tindakan kriminal yang terjadi di dalam taksi daring (online) hingga memakan korban seorang wanita.

"Ketegasan itu bisa dilakukan jika pemerintah menjaga kewibawaannya sendiri di hadapan pengusaha taksi konvensional dan aplikator taksi online," kata Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Pada Minggu (18/3/2018) terjadi tindak kejahatan yang dilakukan pengemudi taksi online terhadap penumpang atau penggunanya. Di Bogor, perempuan bernama Yun Siska Rohani (29) dibunuh oleh pengemudi dari taksi online yang korban tumpangi. Pengemudi taksi online ini melakukan pembunuhan dibantu seorang temannya.

Azas memandang kejahatan oleh pengemudi taksi online terhadap penggunanya sudah sering terjadi di Indonesia. Ketua Forum Warga Jakarta itu menyebut pada 11 Oktober 2017 seorang perempuan penumpang taksi online hampir diperkosa di Makassar dan pada 17 Januari 2018 seorang perempuan dirampok oleh pengemudi taksi online yang ditumpangi di Bandung. Tidak hanya itu, 12 Februari 2018 seorang perempuan dicabuli dan dibuang di sekitar bandara Soekarno Hatta oleh pengemudi taksi yang ditumpangi korban.

"Memang sudah banyak kasus keamanan dan kejahatan dialami pengguna taksi online. Tapi, penanganan atau penyelesaian masalah kemanan atau jaminan perlindungan hukum bagi pengguna taksi online nyaris tidak ada hingga saat ini," ucapnya.

Azas menilai pemerintah seakan tidak berwibawa di hadapan para aplikator taksi online. Hingga saat ini pemerintah tidak berdaya mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran keamanan atau kejahatan yang terjadi di pelayanan taksi online.

"Pemerintah tidak memiliki kemauan melindungi pengguna taksi online dan seakan membiarkan saja kejahatan dan masalah di taksi online," imbuhnya.

Tindak kejahatan oleh pengemudi taksi online ini kata Azas membuktikan bahwa tidak adanya Standar Pelayanan Minimum pelayanan taksi online terhadap penumpang atau penggunanya. Kejahatan oleh pengemudi taksi online tersebut juga membuktikan bahwa tidak ada standar bagus dalam perekrutan pengemudi oleh aplikator taksi online hingga saat ini.

"Hingga saat ini pihak pemerintah belum juga bersikap dan menunjukkan upaya menyelesaikan buruk atau lemahnya keamanan taksi online. Pemerintah terlihat tidak peduli dan diam saja, tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap aplikator yang mitra atau pengemudinya melakukan kejahatan terhadap penumpangnya," kata Azas.

"Padahal, yang merekrut dan mengoperasikan para pengemudi itu adalah perusahaan aplikasi atau aplikator taksi online. Seolah pemerintah mengadu antara pengguna atau publik dengan aplikator taksi online karena pemerintah takut berhadapan dengan aplikator taksi online. Akibatnya, pengguna dirugikan terus-menerus karena tidak ada standar pelayanan minimum, pengawasan, serta penegakkan peraturan terhadap taksi online dari pemerintah," kata Azas menambahkan.

Menurutnya, pemerintah bisa mencontoh pengawasan taksi online di negara lain. Dicontohkannya, pengadilan Uni Eropa (European Court of Justice/ECJ) telah memutuskan bahwa pelayanan Uber (taksi online) diawasi sebagaimana pengawasan terhadap operator taksi lainnya seperti pengaturan tanda (stiker) lisensinya dan lain-lain.

"Bagaimana dengan Indonesia? Pengawasan terhadap SPM taksi umumnya (konvensional) saja lemah dan keamanan layanan taksi konvensional juga lemah sampai saat ini. Masalah keamanan taksi online dan konvensional sama-sama lemah, banyak tindak kejahatan, dan belum ada penegakan peraturan serta pengawasan ketat oleh pemerintah," pungkasnya.

Tag: Azas Tigor Nainggolan, Taksi Online

Penulis: Dina Kusumaningrum

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Muhammad Iqbal

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56