Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:42 WIB. CRP Group - Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya siap merilis enam kemitraan brand kuliner.
  • 19:40 WIB. INTP - Indocement Tunggal Prakasa menargetkan pertumbuhan volume penjualan semen sebesar 5%–6% tahun ini.
  • 19:39 WIB. SMGR - Semen Indonesia menargetkan volume penjualan semen tumbuh 4%–6% pada tahun ini.
  • 19:38 WIB. SMGR - Semen Indonesia mencatat volume penjualan semen turun 11,1% menjadi 3,31 juta ton pada Juni 2018.
  • 18:27 WIB. UNSP - Bakrie Plantations mencatat produksi kelapa sawit sekitar 244.000 ton hingga paruh pertama 2018.
  • 18:25 WIB. UNSP - Bakrie Plantations menargetkan volume produksi tumbuh sebesar 10% pada tahun ini.
  • 17:49 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV sedang bentuk konsorsium untuk kapal tunda.
  • 17:36 WIB. JSMR - Jasa Marga rekonstruksi rigid pavement ruas Jalan Tol Japek pada 21-26 Juli 2018.
  • 17:31 WIB. BNI - BNI kucurkan kredit investasi maksimum Rp735 miliar untuk Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong.
  • 17:28 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV dan IKI bangun kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal.
  • 17:23 WIB. PLTU - Progres pengerjaan proyek PLTU unit II milik Cirebon Energi sudah 15,7%.
  • 17:21 WIB. PLN - ESDM sarankan PLN gunakan 100% minyak sawit pada PLTD miliknya.
  • 17:20 WIB. PLN - PLN jamin puncak musim kemarau tak akan ganggu kinerja pasokan listrik di Sumsel.
  • 17:18 WIB. Bio Farma - Musem Bio Farma bidik 10 besar destinasi wisata kesehatan di Jawa Barat.
  • 17:17 WIB. Bio Farma - PT Bio Farma (Persero) kembangkan wisata sehat Museum Bio Farma.

Pencabutan Izin 118 Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Perlu Disertai Evaluasi

Foto Berita Pencabutan Izin 118 Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Perlu Disertai Evaluasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pencabutan izin terhadap 118 perusahaan penyalur pekerja migran oleh pemerintah harus disertai evaluasi. Hal ini supaya bisa dijadikan pelajaran untuk perusahaan penyalur pekerja migran lainnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, mengatakan evaluasi yang menyeluruh sangat dibutuhkan sebagai masukan dan pembelajaran bagi mereka yang izinnya dicabut dan untuk perusahaan penyalur pekerja migran yang masih beroperasi. Hal ini  bertujuan untuk memastikan para pekerja migran sudah mendapatkan hak-haknya sejak sebelum diberangkatkan dan memaksimalkan masa pelatihan.

“Evaluasi wajib diberikan oleh pemerintah terkait kinerja para perusahaan penyalur karena bertujuan untuk menjaga kualitas mereka sebagai penyalur dan memastikan hak-hak para calon pekerja migran terpenuhi,” jelas Imelda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Imelda juga menambahkan sebaiknya pencabutan izin ini jangan hanya dikarenakan kasus pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur saja. Pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur adalah para perusahaan penyalur tesebut terbukti sudah memberangkatkan pekerja migran ke negara-negara yang masuk kedalam daftar moratorium penempatan.

Pencabutan izin ini juga harus diberlakukan kepada para perusahaan penyalur yang tidak memenuhi persyaratan usaha, seperti tidak memiliki sarana dan prasarana penampungan calon pekerja migran yang memadai atau tidak memiliki sarana pelatihan yang memenuhi standar peningkatan keterampilan para calon pekerja migran.

“Bangunan tempat penampungan calon pekerja migran laki-laki dan perempuan harus terpisah dengan ruang tidur untuk setiap orang seluas minimal 7 meter persegi.  Satu kamar tidur maksimal dihuni oleh delapan orang. Kamar harus dilengkapi dengan tempat tidur tunggal, kasur, bantal dan sprei, tempat pakaian/barang calon pekerja migran, ventilasi, kipas angin dan lampu penerangan yang cukup,” urai Imelda.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai di penampungan sangat penting karena masa-masa menunggu pemberangkatan adalah salah satu fase terberat yang harus dilalui para calon pekerja migran. Apabila mereka harus tinggal di penampungan yang tidak memenuhi syarat dalam durasi waktu yang tidak diketahui, kondisi ini akan menjadi suatu tekanan bagi mereka.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, sejak akhir 2014, pemerintah sudah mencabut izin 118 perusahaan penyalur pekerja migran karena melanggar regulasi.

Tag: Imigran, pemerintah, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, pekerja migran

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Reza Novriandi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10