Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:01 WIB. IHSG - Akhir pekan ini, IHSG ditutup menguat 0,38% ke level 6.448,16.
  • 14:28 WIB. KIMA - Kemenperin dorong perluasan kawasan industri Makassar hingga 1.000 ha.
  • 14:27 WIB. Pajak - Babel terapkan pembayaran pajak melalui aplikasi Bukalapak.com.
  • 14:26 WIB. Pengusaha - Pengusaha di NTT kesulitan mendapatkan akses pengankutan barang dengan menggunakan kapal tol laut.
  • 14:23 WIB. PNM - Setibanya di Garut, Jokowi langsung menemui ibu-ibu pelaku wirausaha mikro binaan program Mekaar dari PNM.
  • 14:22 WIB. Dili - Pemda NTT segera membuka kantor perwakilan perdagangan di Dili guna mendukung pembangunan kerja sama trilateral.
  • 14:20 WIB. Investasi - BI: investasi di NTT mengalami pertumbuhan sekitar 4,78 persen hingga triwulan III/2018.
  • 14:19 WIB. AS - Mendag: perusahaan asal AS telah banyak melihat potensi Indonesia menjadi hub regional.
  • 14:18 WIB. Proyek - Menteri BUMN dijadwalkan meninjau sejumlah proyek di Garut: reaktivasi rel hingga elektrifikasi.
  • 14:13 WIB. Barang - Kemendag: pengawasan barang telah dilakukan terhadap 6.803 produk.
  • 14:11 WIB. Bendungan - Kementerian PUPR mulai penggenangan Bendungan Mila di NTB.
  • 14:11 WIB. Pajak - Perolehan pajak kendaraan bermotor Riau capai Rp1,049 triliun.
  • 14:09 WIB. Kopi - Bupati Sigi ajak masyarakat Pikoro tanam kopi.
  • 14:08 WIB. RL - Eksportir PT Buana Mandiri Sejahtera beli rumput laut Kab.Nunukan seharga Rp20.500/kg.
  • 14:07 WIB. TBS - Harga beli TBS kelapa sawit oleh perusahaan pabrik kelapa sawit  (PKS) masih fluktuatif.

Pencabutan Izin 118 Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Perlu Disertai Evaluasi

Foto Berita Pencabutan Izin 118 Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Perlu Disertai Evaluasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pencabutan izin terhadap 118 perusahaan penyalur pekerja migran oleh pemerintah harus disertai evaluasi. Hal ini supaya bisa dijadikan pelajaran untuk perusahaan penyalur pekerja migran lainnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, mengatakan evaluasi yang menyeluruh sangat dibutuhkan sebagai masukan dan pembelajaran bagi mereka yang izinnya dicabut dan untuk perusahaan penyalur pekerja migran yang masih beroperasi. Hal ini  bertujuan untuk memastikan para pekerja migran sudah mendapatkan hak-haknya sejak sebelum diberangkatkan dan memaksimalkan masa pelatihan.

“Evaluasi wajib diberikan oleh pemerintah terkait kinerja para perusahaan penyalur karena bertujuan untuk menjaga kualitas mereka sebagai penyalur dan memastikan hak-hak para calon pekerja migran terpenuhi,” jelas Imelda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Imelda juga menambahkan sebaiknya pencabutan izin ini jangan hanya dikarenakan kasus pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur saja. Pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur adalah para perusahaan penyalur tesebut terbukti sudah memberangkatkan pekerja migran ke negara-negara yang masuk kedalam daftar moratorium penempatan.

Pencabutan izin ini juga harus diberlakukan kepada para perusahaan penyalur yang tidak memenuhi persyaratan usaha, seperti tidak memiliki sarana dan prasarana penampungan calon pekerja migran yang memadai atau tidak memiliki sarana pelatihan yang memenuhi standar peningkatan keterampilan para calon pekerja migran.

“Bangunan tempat penampungan calon pekerja migran laki-laki dan perempuan harus terpisah dengan ruang tidur untuk setiap orang seluas minimal 7 meter persegi.  Satu kamar tidur maksimal dihuni oleh delapan orang. Kamar harus dilengkapi dengan tempat tidur tunggal, kasur, bantal dan sprei, tempat pakaian/barang calon pekerja migran, ventilasi, kipas angin dan lampu penerangan yang cukup,” urai Imelda.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai di penampungan sangat penting karena masa-masa menunggu pemberangkatan adalah salah satu fase terberat yang harus dilalui para calon pekerja migran. Apabila mereka harus tinggal di penampungan yang tidak memenuhi syarat dalam durasi waktu yang tidak diketahui, kondisi ini akan menjadi suatu tekanan bagi mereka.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, sejak akhir 2014, pemerintah sudah mencabut izin 118 perusahaan penyalur pekerja migran karena melanggar regulasi.

Tag: Imigran, pemerintah, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, pekerja migran

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/Reza Novriandi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56