Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:03 WIB. MAYA - Pefindo menurunkan prospek peringkat Bank Mayapada Internasional dari stabil menjadi negatif.
  • 14:58 WIB. MYRX - Hanson International menargetkan markerting sales┬ásebesar Rp1,5 triliun pada tahun ini.
  • 14:57 WIB. MYRX - Hanson International menganggarkan dana sekitar Rp800 miliar-Rp1 triliun untuk akuisisi lahan tahun ini.
  • 10:45 WIB. DPUM - Dua Putra Utama Makmur berencana meluncurkan 10 varian produk baru hingga akhir tahun 2018.
  • 10:14 WIB. Spionase - Rusia minta AS bebaskan warganya yang dituding lakukan aksi spionase.
  • 10:13 WIB. ASEAN - Kamboja kepincut sistem desentralisasi di Indonesia.
  • 10:12 WIB. Timor Leste - Indonesia-Timor Leste bahas pengelolaan ekosistem perairan.
  • 10:11 WIB. Bush - Mantan dokter pribadi George Bush ditembak.
  • 10:10 WIB. Timur Tengah - UU Negara Bangsa Yahudi ancam peluang perdamaian Timur Tengah.
  • 10:09 WIB. Gaza - Sekjen PBB desak Hamas-Israel hindari eskalasi Gaza.
  • 10:09 WIB. Arab Saudi - Saudi akan saksikan Gerhana Bulan terlama sepanjang 83 tahun.
  • 10:08 WIB. Malaysia - Otoritas Malaysia canangkan bebas pekerja ilegal mulai akhir Agustus.
  • 10:07 WIB. Israel - Turki: Israel kubur solusi perdamaian.
  • 10:06 WIB. Senjata - Amerika Serikat percepat penjualan senjata ke seluruh dunia.

Jokowi Persilakan KPK Periksa Dua Menterinya

Foto Berita Jokowi Persilakan KPK Periksa Dua Menterinya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo mempersilakan KPK untuk memproses hukum dua menterinya yang disebut oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto menerima uang dari proyek KTP elektronik (KTP-e).

"Ya negara kita ini negara hukum, jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja," kata Presiden Joko Widodo di gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Jumat (23/3/2018).

"Dan semua memang harus berani bertanggung jawab," tambah Presiden.

Namun, Presiden menegaskan bahwa proses hukum itu harus dilakukan dengan bukti hukum yang kuat.

"Dengan catatan tadi ada fakta-fakta hukum, ada bukti bukti hukum yang kuat," ucap Presiden.

Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada Kamis (23/3), Setya Novanto (Setnov) mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang pada pembahasan anggaran e-KTP 2011-2012 di DPR menjabat sebagai ketua fraksi PDI-Perjuangan dan Sekretaris Kabinet yang saat itu menjadi Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima masing-masing US$500 ribu.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Puan Maharani, Pramono Anung Wibowo, E-KTP, Setya Novanto

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10