Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:42 WIB. CRP Group - Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya siap merilis enam kemitraan brand kuliner.
  • 19:40 WIB. INTP - Indocement Tunggal Prakasa menargetkan pertumbuhan volume penjualan semen sebesar 5%–6% tahun ini.
  • 19:39 WIB. SMGR - Semen Indonesia menargetkan volume penjualan semen tumbuh 4%–6% pada tahun ini.
  • 19:38 WIB. SMGR - Semen Indonesia mencatat volume penjualan semen turun 11,1% menjadi 3,31 juta ton pada Juni 2018.
  • 18:27 WIB. UNSP - Bakrie Plantations mencatat produksi kelapa sawit sekitar 244.000 ton hingga paruh pertama 2018.
  • 18:25 WIB. UNSP - Bakrie Plantations menargetkan volume produksi tumbuh sebesar 10% pada tahun ini.
  • 17:49 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV sedang bentuk konsorsium untuk kapal tunda.
  • 17:36 WIB. JSMR - Jasa Marga rekonstruksi rigid pavement ruas Jalan Tol Japek pada 21-26 Juli 2018.
  • 17:31 WIB. BNI - BNI kucurkan kredit investasi maksimum Rp735 miliar untuk Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong.
  • 17:28 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV dan IKI bangun kemitraan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal.
  • 17:23 WIB. PLTU - Progres pengerjaan proyek PLTU unit II milik Cirebon Energi sudah 15,7%.
  • 17:21 WIB. PLN - ESDM sarankan PLN gunakan 100% minyak sawit pada PLTD miliknya.
  • 17:20 WIB. PLN - PLN jamin puncak musim kemarau tak akan ganggu kinerja pasokan listrik di Sumsel.
  • 17:18 WIB. Bio Farma - Musem Bio Farma bidik 10 besar destinasi wisata kesehatan di Jawa Barat.
  • 17:17 WIB. Bio Farma - PT Bio Farma (Persero) kembangkan wisata sehat Museum Bio Farma.

Perizinan Fintech, Beda Model Beda Regulator

Foto Berita Perizinan Fintech, Beda Model Beda Regulator
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Era digital yang tumbuh begitu pesat di Indonesia mampu mengubah gaya hidup masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju cashless society. Perubahan sistem pembayaran digital ini juga sejalan dengan langkah Bank Indonesia lewat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 2014 lalu.

Berdasarkan data bank sentral, rata-rata nilai transaksi harian pengguna uang elektronik sepanjang tahun 2017 mencapai Rp60 miliar, atau naik 120 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang hanya mencapai Rp27,7 miliar. Adanya gerakan nontunai tersebut turut mendorong pelaku startup untuk masuk ke industri financial technology (fintech) di dalam negeri. 

Direktur Eksekutif Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman mengaku banyak perusahaan yang ingin terjun ke bisnis fintech. Dengan model bisnis berbeda-beda, mereka pun ingin mengurus izin beroperasi legal di Tanah Air.

"Banyak dan model bisnis berbeda-beda. Ada yang butuh izin BI, ada yang butuh izin OJK, dan ada juga yang harus lapor Kominfo. Tergantung bisnisnya," jelas Aji di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dalam pengurusan izin, Aji mengakui ada kesulitan berbeda antara regulator. OJK misalnya, terbilang lebih mudah dibanding dengan Bank Indonesia (BI). Selama ini, kata dia, OJK lebih mendahulukan perizinan dan melihat operasional perusahaan selama satu tahun berjalan. Jika dalam perjalanannya perusahaan tersebut tak baik, izinnya akan dicabut.

"Sementara di BI itu pre audit. Jadi, diaudit dulu perusahaan dan itu kan lama. Akhirnya perusahaan juga tidak bisa berjalan. Kasihan perusahaan tidak bisa berjalan selama proses audit, itu lama. Kalau di OJK jalan dulu, sekaligus diaudit dan diberi waktu misalnya satu tahun," katanya 

Beberapa perusahaan fintech yang harus mengurus izin ke BI adalah yang bergerak di bidang sistem pembayaran seperti e-money, e-wallet, dan sistem pembayaran lainnya. Semuanya itu harus melewati beberapa tahap perizinan di bank sentral.

"Memang peer to peer lending yang izinnya ke OJK lebih mudah dan sekarang sudah ada sekitar 40 mendapat izin. Mungkin BI ada pertimbangan lain seperti makro prudensial, sistem pembayaran, dan lainnya."

Ke depannya, dia berharap BI maupun OJK bisa mencarikan solusi agar perusahaan fintech ini tidak kesulitan mendapatkan perizinan.

"Harapan saya perizinan bahwa menilai layak izin atau tidak diterapkan sistem seperti OJK. Artinya, apply, beri saja dulu izin, beri waktu satu tahun apa kredibel atau tidak. Kalau tidak, cabut izin saja," tegasnya.

Tag: Ajisatria Suleiman, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Financial Technology (FinTech), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10