Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menteri Susi: Jangan Bunuh Induk Kepiting

Menteri Susi: Jangan Bunuh Induk Kepiting Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau masyarakat jangan menghabiskan induk kepiting di alam karena penangkapan dan eksploitasi terus-menerus dicemaskan mengancam keberadaan komoditas tersebut.

"Harus dipastikan bahwa kepiting-kepiting yang bertelur tidak diambil," kata Susi Pudjiastuti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Susi, dirinya telah melihat bahwa di Australia, induk kepiting betina tidak diambil sehingga jumlahnya juga semakin banyak di alam bebas.

Apalagi, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan bahwa kepiting bakau merupakan salah satu komoditas sektor perikanan yang bernilai ekonomis tinggi.

Menteri Susi khawatir kejadian punahnya ikan sidat di Pulau Jawa atau lobster di beberapa wilayah lainnya kembali terjadi pada komoditas kepiting di Papua akibat perburuan bibit secara masif di alam.

"Kita harus ingat, tidak ada anak maka tidak ada bibit. Tidak ada bibit maka tidak akan ada anak. Kalau mata rantai ini diputus maka suatu hari nanti akan habis," paparnya.

Untuk itu, ujar dia, jangan sampai dengan budidaya perikanan di Tanah Air maka membuat diambil sebanyak-banyaknya untuk dibesarkan lalu tidak meninggalkan induk-induknya di alam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga dinilai perlu untuk fokus dalam menyegerakan munculnya solusi yang efektif terkait beragam regulasi yang berisi pelarangan dalam rangka meningkatkan sumber daya kelautan berkelanjutan.

"Sebaiknya pemerintah fokus menyegerakan solusi atas pelbagai peraturan menteri berupa pelarangan yang terbit sejak lama," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Abdul Halim, sejumlah regulasi larangan tersebut antara lain adalah penggantian cantrang, serta pendampingan pembudidaya lobster terkait regulasi pengaturan penangkapan komoditas tersebut.

Dia berpendapat bahwa sejumlah hal itu lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan fokus kepada program padat karya yang berpotensi berdampak kepada munculnya kepentingan politik jangka pendek.

 

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: